Kenegaraan
Bolehkah MK Mengganti Isi Undang-undang?

PERTANYAAN
Bolehkah MK mengganti seluruh ketentuan yang ada dalam suatu undang-undang? Apakah hal ini pernah atau mungkin terjadi? Bagaimana penjelasan hukumnya?



Bolehkah MK mengganti seluruh ketentuan yang ada dalam suatu undang-undang? Apakah hal ini pernah atau mungkin terjadi? Bagaimana penjelasan hukumnya?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Mahkamah Konstitusi Boleh Mengganti Isi UU? yang dibuat oleh Amrie Hakim, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 06 Mei 2011.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi (“MK”) memiliki kewenangan absolut untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pengujian tersebut berasal dari permohonan yang diajukan oleh pemohon atau pihak yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Adapun permohonan pengujian tersebut dibagi menjadi dua bentuk berdasarkan alasan permohonan diajukan, yakni:
Berangkat dari permohonan tersebut, MK pada akhirnya menetapkan putusan dengan bentuk atau model putusan yang berupa mengabulkan permohonan, menolak permohonan, atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Melihat banyaknya permohonan dan sifat undang-undang yang beragam, model putusan MK tersebut berkembang sehingga dapat pula berbentuk:
Putusan yang menetapkan bahwa suatu norma undang-undang tetap konstitusional, sepanjang dimaknai, ditafsirkan, atau dilaksanakan sesuai dengan syarat atau batasan tertentu yang ditetapkan oleh MK.
Sebagai contoh, Putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010, yang menguji UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. MK mengamini permohonan pemohon yang menjelaskan bahwa Pasal 22 ayat (1) huruf d terkait dengan salah satu syarat pemberhentian Jaksa Agung yaitu “berakhir masa jabatannya” adalah ketentuan yang tidak memberikan kepastian hukum karena batas masa jabatan tersebut multi tafsir. Oleh karena itu, seharusnya pembentuk Undang-Undang segera melakukan legislative review untuk memberi kepastian. Namun karena legislative review memerlukan prosedur dan waktu yang relatif lama, maka sambil menunggu langkah tersebut MK memberikan penafsiran sebagai syarat konstitusional untuk berlakunya Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16/2004 tersebut dengan menyatakan Pasal a quo adalah sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan” (hal. 134).
Putusan yang menetapkan bahwa pasal yang dimohonkan diuji pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh MK dipenuhi oleh addressat putusan MK. Munculnya putusan model inkonstitusional bersyarat tidak dapat dilepaskan dari tidak efektifnya putusan model konstitusional bersyarat karena kesalahan addressat putusan MK dalam memahami putusan model tersebut.
Sebagai contoh, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang pada amarnya menyatakan bahwa pembentukan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan” (hal. 447).
Contoh lainnya adalah Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang menguji UU 6/2023. Dalam putusan ini, MK menyatakan 20 pasal dalam UU 6/2023 inkonstitusional bersyarat dan 1 pasal yakni kata “dapat” dalam Pasal 79 ayat (5) dalam Pasal 81 angka 25 Lampiran UU 6/2023 inkonstitusional. Selain itu, MK berpendapat pembentuk undang-undang perlu segera membentuk Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan pengaturan ketenagakerjaan dari yang diatur dalam UU 6/2023 dalam jangka waktu dua tahun setelah putusan a quo ditetapkan (hal. 680-686).
Model putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat tergolong pada putusan yang tidak dapat secara langsung dieksekusi (non-self executing/implementing decision), yaitu kerap masih memerlukan tindak lanjut dengan pembentukan undang-undang baru atau undang-undang perubahan.[2]
Hal ini secara normatif telah diakomodir pada Pasal 10 UU 12/2011 yang mengatur bahwa salah satu materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang adalah tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga tepatlah dikatakan bahwa MK bisa mengubah atau membatalkan (seluruh) ketentuan undang-undang, namun bukan sebagai pengganti, namun masih sebatas membatalkan dan memerintahkan pembuat undang-undang untuk mengesahkan undang-undang pengganti.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
Referensi:
Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012). Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2013.
[1]Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
[2]Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012). Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2013, hal. 26.