Bisnis
Bolehkah Pemegang Saham PT Menarik Modal Secara Diam-diam?
Bacaan 5 Menit

PERTANYAAN
Saya mau tanya, jika salah satu pemegang saham melakukan pengambilan modal secara diam-diam apakah itu diperbolehkan atau tidak?


Bacaan 5 Menit

Saya mau tanya, jika salah satu pemegang saham melakukan pengambilan modal secara diam-diam apakah itu diperbolehkan atau tidak?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 10 Oktober 2011.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelumnya, kami asumsikan yang Anda tanyakan adalah terkait dengan modal yang telah disetorkan. Perlu diketahui, modal yang telah disetorkan untuk menjadi modal dalam suatu perusahaan (PT) bukan lagi menjadi kepemilikan pribadi secara langsung dari penyetor modal, melainkan menjadi harta perusahaan. Menurut definisinya, modal yang disetor adalah saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang saham atau pemiliknya.
Selanjutnya, ketentuan mengenai modal yang disetor merujuk pada Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU PT yaitu sebesar 25%.
Baca juga: Perbedaan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor PT
Lebih lanjut, karena modal yang telah disetorkan menjadi harta perusahaan, maka pemiliknya atau pemegang saham diberikan hak untuk:[1]
Sebagai informasi, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan perubahannya dan/atau anggaran dasar.[2]
Dengan demikian, pemegang saham tidak berhak menarik kembali secara diam-diam modal yang telah disetorkan karena telah menjadi harta perusahaan. Hal ini karena apabila modal yang disetorkan ditarik kembali, maka akan terjadi pengurangan modal. Sementara itu, pengurangan modal harus melalui mekanisme RUPS.
Selanjutnya, keputusan RUPS untuk pengurangan modal perseroan ini adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju terhadap adanya perubahan anggaran dasar (“AD”).[3] Lebih lanjut mengenai kuorum dan syarat ketentuan RUPS untuk mengubah AD, silakan simak Ketentuan RUPS Perubahan Anggaran Dasar.
Selain itu, menurut Pasal 46 ayat (1) UU PT, pengurangan modal PT merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan menteri. Adapun persetujuan menteri ini baru diberikan apabila:[4]
Dlam hal pemegang saham mengambil secara diam-diam modal yang telah disetorkan, Erman Rajagukguk, dosen pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah diwawancarai oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. (penulis sebelumnya) berpendapat bahwa perbuatan tersebut seharusnya batal dan dapat digugat secara perdata dengan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Hal ini karena akan ada kemungkinan pihak ketiga (kreditur) bisa saja keberatan bila terjadi pengurangan modal. Jadi, pemegang saham tidak boleh secara diam-diam maupun terang-terangan mengambil modal yang telah disetor tanpa persetujuan RUPS.
Berdasarkan penjelasan tersebut, kami menyimpulkan bahwa modal yang telah disetorkan oleh pemegang saham tidak dapat serta merta ditarik kembali secara diam-diam. Hal ini karena modal tersebut telah menjadi harta perusahaan, bukan lagi harta pribadi dari pemegang saham.
Selain itu, penarikan kembali modal tersebut akan berdampak pada pengurangan modal perusahaan yang mekanismenya harus melalui RUPS. Sehingga, sangat tidak dimungkinkan untuk ditarik kembali secara diam-diam karena memungkinkan adanya pihak ketiga (kreditur) yang keberatan apabila terjadi pengurangan modal. Apabila tetap dilakukan, perbuatan tersebut dapat dapat digugat secara perdata dengan gugatan PMH.
Baca juga: Contoh Perbuatan Melawan Hukum dan Dasar Gugatannya
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Catatan:
Kami telah meminta pendapat Prof. Erman Rajagukguk pada 19 September 2011 melalui hubungan telepon, dan kami menilai bahwa pendapat tersebut masih relevan.
[1] Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)
[2] Pasal 109 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 4 UU PT
[3] Pasal 44 ayat (1) UU PT
[4] Pasal 46 ayat (2) UU PT