Bolehkah Pengacara Menjanjikan Kemenangan?

PERTANYAAN

Teman saya bercerai dan memiliki masalah hukum soal hak asuh anak. Teman saya adalah orang yang tidak mampu, sehingga meminta bantuan dari LBH untuk menjadi penasihat hukumnya di persidangan. Permasalahannya, advokat tersebut justru memanfaatkan situasi dengan mendekati teman saya secara pribadi dan mengajaknya berhubungan intim di luar pernikahan, sembari menjanjikan kemenangan hak asuh anak.

Pertanyaan saya:

1. Apakah tindakan advokat tersebut termasuk dalam pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia?
2. Sebagai orang yang tidak mampu, apakah teman saya tetap harus membayar biaya kepada advokat tersebut?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Advokat Menjamin Kemenangan Perkara dengan 'Bayaran' Hubungan Intim, yang dibuat oleh Arasy Pradana A. Azis, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 06 September 2019.

KLINIK TERKAIT

Alasan Hukum Mengapa Advokat Masih Membela Orang yang Salah

21 Jul, 2026

Ketentuan Gaji Pengacara berdasarkan Peraturan di Indonesia

07 Jul, 2026

Jerat Pidana untuk Advokat Gadungan

06 Mar, 2024

Perbedaan Pro Bono dengan Bantuan Hukum (Legal Aid)

18 Jul, 2023

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Hak Penerima Bantuan Hukum

Mengingat advokat yang Anda sebutkan adalah bagian dari Lembaga Bantuan Hukum (“LBH”), maka kami akan mengulas terlebih dahulu mengenai bantuan hukum yang diatur dalam UU Bantuan Hukum.

Pada dasarnya, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.[1] Kemudian, penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.[2] Penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar (misalnya hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan) secara layak dan mandiri.[3] Adapun pemberi bantuan hukum adalah LBH atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum.[4]

Bantuan tersebut mencakup urusan keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun non-litigasi, serta melibatkan tindakan seperti menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.[5]

Untuk itu, pemberi bantuan hukum berhak untuk merekrut advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.[6] Sedangkan penerima bantuan hukum berhak untuk:[7]

1. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
2. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
3. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, penerima bantuan hukum berkewajiban untuk:[8]

1. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum;
2. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Baca juga: Kriteria Penerima Bantuan Hukum dari LBH

Lebih lanjut, UU Bantuan Hukum melarang pemberi bantuan hukum membebankan biaya kepada penerima. Pemberi bantuan hukum juga dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.[9] Dengan demikian, menurut hemat kami, teman Anda seharusnya tidak perlu khawatir tentang biaya saat meminta bantuan hukum dari LBH, terutama jika biaya tersebut dialihkan dalam bentuk permintaan untuk berhubungan intim.

Jika pemberi bantuan hukum terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani, ia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori II, [10] yaitu Rp10 juta.[11]

Baca juga: Syarat Memperoleh Bantuan Hukum secara Pro Bono

Pengertian Kode Etik Advokat

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pelanggaran terhadap kode etik, perlu diketahui bahwa Kode Etik Advokat Indonesia adalah hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi, namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.[12]

Pelanggaran Terhadap Kode Etik Advokat dan UU Advokat

Mengenai advokat yang meminta kliennya melakukan hubungan intim di luar nikah sembari menjanjikan kemenangan atas hak asuh anak berpotensi melanggar UU Advokat dan Kode Etik Advokat.

Berkaitan dengan hal tersebut, advokat dapat dikenai tindakan/sanksi jika melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya. Sanksi juga dapat dikenakan terhadap advokat yang melanggar peraturan perundang-undangan, melakukan perbuatan tercela, atau melanggar sumpah/janji advokat serta kode etik profesi advokat.[13]

Kehormatan advokat ditegaskan dalam Kode Etik Advokat yang mengharuskan advokat untuk selalu menjunjung tinggi profesinya sebagai profesi terhormat (officium nobile).[14]

Baca juga: Apakah Profesi Mulia ini Dapat Dinamakan sebagai Officium Nobile?

Selain itu, tindakan advokat yang menjanjikan kemenangan kepada klien juga merupakan pelanggaran terhadap kode etik advokat.[15]

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Advokat, terkait pelanggaran-pelanggaran tersebut, advokat dapat dikenakan tindakan berupa:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan;
4. pemberhentian tetap dari profesinya.

Sedangkan dalam Pasal 16 angka 2 Kode Etik Advokat diatur bahwa dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat dapat dikenakan sanksi:

1. peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat;
2. peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan/atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan;
3. pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik;
4. pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.

Sebagai informasi, pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat di luar maupun di muka pengadilan. Lalu, terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan/atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar advokat.[16]

Baca juga: Cara Mengajukan Bantuan Hukum ke Posbakum Pengadilan

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Kode Etik Advokat Indonesia.

---

[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (“UU Bantuan Hukum”)

[2] Pasal 1 angka 2 UU Bantuan Hukum

[3] Pasal 5 UU Bantuan Hukum

[4] Pasal 1 angka 3 UU Bantuan Hukum

[5] Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU Bantuan Hukum

[6] Pasal 9 huruf a UU Bantuan Hukum

[7] Pasal 12 UU Bantuan Hukum

[8] Pasal 13 UU Bantuan Hukum

[9] Pasal 20 UU Bantuan Hukum

[10] Pasal 21 UU Bantuan Hukum jo. Pasal II ayat (5) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

[11] Pasal 79 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[12] Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia

[13] Pasal 6 huruf d, e, dan f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

[14] Pasal 3 huruf g Kode Etik Advokat Indonesia

[15]Pasal 4 huruf c Kode Etik Advokat Indonesia

[16] Pasal 16 angka 3 dan 4 Kode Etik Advokat Indonesia