Bolehkah Penyelesaian Perkara Restorative Justice Dibatalkan?

PERTANYAAN

Apakah perdamaian yang didasarkan musyawarah mufakat di kantor polisi dan disaksikan kuasa hukum, bisa dibatalkan sepihak sehingga perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan? Mohon pencerahannya. Terima kasih.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Restorative Justice

KLINIK TERKAIT

Keadilan Restoratif dalam Kasus Jual Beli yang Dilaporkan ke Polisi

05 Jul, 2023

Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pendekatan Restoratif dan Diversi

31 Mar, 2023

Penyelesaian Perkara Pidana dengan Prinsip Keadilan Restoratif

14 Sep, 2020

Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Penipuan/Penggelapan

23 Jun, 2020

Sebelumnya kami asumsikan bahwa yang Anda maksud dengan perdamaian di kantor polisi adalah penanganan tindak pidana berdasarkan restorative justice. Oleh karena itu, dalam menjawab pertanyaan Anda kami akan berpedoman pada ketentuan Perpol 8/2021.

Menurut Pasal 1 angka 3 Perpol 8/2021, restorative justice atau keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Penanganan tindak pidana berdasarkan restorative justice di tingkat kepolisian tersebut dilaksanakan pada kegiatan:[1]

1. penyelenggaraan fungsi reserse kriminal yang dilakukan oleh pengemban fungsi pembinaan masyarakat dan Samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Untuk penanganannya dapat dilakukan penyelesaian tindak pidana ringan.;
2. penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri dan dilakukan penanganan berupa penghentian penyelidikan atau penyidikan.

Persyaratan Restorative Justice

Penanganan tindak pidana berdasarkan restorative justice harus memenuhi persyaratan umum dan/atau khusus.[2]

Persyaratan Umum

Persyaratan umum berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan restorative justice pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan.[3]

Adapun, persyaratan umum tersebut meliputi:[4]

1. syarat materiel, yang meliputi:[5]
   1. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
   2. tidak berdampak konflik sosial;
   3. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
   4. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
   5. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
   6. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.
2. syarat formil, yang meliputi:[6]
   1. perdamaian dari kedua belah pihak yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak,[7] kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
   2. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku (dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh korban[8]) kecuali untuk tindak pidana narkoba, yang dapat berupa:[9]

• mengembalikan barang;
• mengganti kerugian;
• menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
• mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus hanya berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan restorative justice pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.[10]

Kemudian persyaratan khusus ini merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana:[11]

1. Informasi dan transaksi elektronik minimal meliputi:[12]
   1. pelaku yang menyebarkan konten ilegal;
   2. pelaku bersedia menghapus konten yang diunggah;
   3. pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar; dan
   4. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.
2. Narkoba;[13]
   1. pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
   2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak ditemukan barang bukti tindak pindana narkoba namun hasil tes menunjukkan positif narkoba.
3. Lalu lintas;[14]
   1. kecelakaan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban ringan; atau
   2. kecelakaan karena kelalaian yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Oleh karena itu, dalam penanganan tindak pidana berdasarkan restorative justice, perlu dipenuhi syarat-syarat di atas baik itu syarat umum materiel dan formil, maupun syarat khusus untuk tindak pidana pidana tertentu.

Baca juga: Syarat Permohonan Restorative Justice

Perlu diingat, penanganan tindak pidana berdasarkan restorative justice baik yang dilakukan dengan penyelesaian tindak pidana ringan maupun penghentian penyelidikan atau penyidikan, didahului dengan pengajuan surat permohonan secara tertulis.[15] Adapun dokumen yang melengkapi surat permohonan ini adalah:[16]

1. surat pernyataan perdamaian; dan
2. bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.

Pembatalan Penyelesaian Perkara dengan Restorative Justice

Sepanjang penelusuran kami, tidak terdapat ketentuan khusus tentang larangan pembatalan penyelesaian perkara dengan restorative justice. Jika diasumsikan bahwa yang Anda maksud pembatalan sepihak atas perdamaian adalah pembatalan surat pernyataan perdamaian, maka penanganan tindak pidana berdasarkan restorative justice pada kasus Anda sudah tidak lagi memenuhi syarat formil.

Oleh karena itu, menurut kami, salah satu pihak dapat membatalkan perdamaian atau membatalkan penanganan tindak pidana berdasarkan restorative justice. Hal ini karena sampai saat ini, belum ada ketentuan yang melarang pembatalan perdamaian berdasarkan restorative justice.

Untuk memperkuat pendapat tersebut, kami mengutip jurnal karya Raudhatul Rafasya dan Elwidarifa Marwenny dengan judul Pelaksanaan Pembatalan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Padang (Analisis Restorative terhadap Perkara No. 144/PID/2022/PT PDG) (hal. 39). Dalam jurnal tersebut diterangkan mengenai hasil wawancara dengan jaksa yang menangani perkara pada Putusan PN Padang No. 144/PID/2022/PT PDG, bahwa setelah korban dan pelaku melakukan perdamaian, korban memutuskan untuk mencabut pernyataan tentang perdamaian dengan tersangka. Korban beralasan bahwa ia tersinggung dengan perkataan orang-orang di sekitar toko korban. Atas dasar itu, dilakukan penolakan penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 144/PID/2022/PT PDG.

Referensi:

Raudhatul Rafasya dan Elwidarifa Marwenny. Pelaksanaan Pembatalan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Padang (Analisis Restorative Justice terhadap Perkara No. 144/PID/2022/PT PDG). Jurnal Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas, Volume 2, No. 1, 2023.

[1] Pasal 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (“Perpol 8/2021”)

[2] Pasal 3 ayat (1) Perpol 8/2021

[3] Pasal 3 ayat (2) Perpol 8/2021

[4] Pasal 4 Perpol 8/2021

[5] Pasal 5 Perpol 8/2021

[6] Pasal 6 ayat (1) Perpol 8/2021

[7] Pasal 6 ayat (2) Perpol 8/2021

[8] Pasal 6 ayat (4) Perpol 8/2021

[9] Pasal 6 ayat (3) Perpol 8/2021

[10] Pasal 3 ayat (3) Perpol 8/2021

[11] Pasal 7 Perpol 8/2021

[12] Pasal 8 ayat (1) Perpol 8/2021

[13] Pasal 9 ayat (1) Perpol 8/2021

[14] Pasal 10 Perpol 8/2021

[15] Pasal 13 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) Perpol 8/2021

[16] Pasal 13 ayat (3) jo. Pasal 15 ayat (3) Perpol 8/2021