Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Keluarga

Bolehkah Perempuan Menikah Lagi Setelah Cerai Secara Lisan?

Bolehkah Perempuan Menikah Lagi Setelah Cerai Secara Lisan?

PERTANYAAN

Suami saya menjatuhkan talak kepada saya secara lisan. Katanya sudah talak 3. Sebagai perempuan, bisakah saya menikah lagi setelah masa iddah meski perceraian tersebut tidak melalui pengadilan agama? Apakah pernikahan saya selanjutnya sah secara hukum Islam?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Pengertian Cerai Lisan

    Cerai lisan di luar pengadilan merupakan ikrar pemutusan ikatan perkawinan yang diucapkan secara langsung (lisan) oleh suami terhadap istri. Misalnya dengan ucapan “saya talak kamu” atau “kita cerai”, tanpa melalui proses hukum secara resmi serta pencatatan dari instansi negara yang berwenang yaitu KUA dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

    Unsur-unsur utama dari cerai lisan di luar pengadilan adalah :

    1. Disampaikan dalam bentuk lisan/verbal baik dengan kata-kata yang jelas (sharih) maupun samar (kinayah);
    2. Tanpa adanya dokumen yang resmi;
    3. Dilakukan di luar pengadilan. Pengucapan cerai/talaknya di lingkungan pribadi seperti di rumah atau di hadapan keluarga tanpa mendaftarkan permohonan atau menghadiri persidangan di pengadilan;
    4. Tindakan cerai tidak diikuti dengan penetapan atau putusan hakim serta pendaftaran pada register perceraian negara sehingga tidak dapat diterbitkan akta cerai.

    Aturan tentang Cerai Lisan di Luar Pengadilan

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Terkait cerai lisan di luar pengadilan ini, terdapat dualisme pemahaman di Indonesia. Pertama, jika berdasarkan fikih Islam klasik, ucapan talak yang telah memenuhi syarat dan rukun secara agama walaupun di luar pengadilan adalah sah. Adapun makna memenuhi rukun dan syarat yaitu suami berakal, tidak terpaksa dan lafaznya jelas (kebolehan ini berdasarkan sudut kajian ulama fikih klasik 4 mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali, serta mayoritas ulama kontemporer).

    Namun, karena dalam kenyataannya banyak menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlindungan hak, maka tindakan tersebut dilarang karena mendatangkan mudarat. Hal ini dikemukakan oleh sebagian ulama kontemporer diantaranya Syaikh Ahmad Shakir dan ulama-ulama di Indonesia yang turut menyusun Kompilasi Hukum Islam (“KHI”).

    Dasar lain untuk menolak cerai di luar pengadilan adalah prinsip maslahah mursalah, kaidah fikih sadd adz dzariah bahwa talak di luar pengadilan dapat memicu mudarat yang lebih besar.

    Kedua, cerai lisan di luar pengadilan berdasarkan hukum positif Indonesia didasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

    1. UU Perkawinan
      1. Pasal 39 ayat (1) mengatur perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.
      2. Pasal 9 mengatur tentang seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain, tidak dapat menikah lagi kecuali dalam hal terjadi poligami.
    2. UU Administrasi Kependudukan dan perubahannya mengatur tentang kewajiban pelaporan putusan pengadilan mengenai cerai guna pencatatan sipil.
    3. PP 9/1975
      1. Pasal 14 mengatur bahwa seorang suami yang telah menikah menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya harus mengajukan surat ke pengadilan di tempat tinggalnya.
      2. Pasal 34 ayat (2) mengatur bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan perceraian oleh pegawai pencatat.
    4. KHI
      1. Pasal 115 mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama.
      2. Pasal 123 mengatur bahwa perceraian itu sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan agama.

    Bolehkah Perempuan Menikah Lagi Setelah Cerai Secara Lisan?

    Oleh sebab itu, meskipun suami yang sudah mengucapkan talak/cerai secara lisan di rumah, namun status hukum ucapan talak tersebut dianggap belum sah untuk memutuskan ikatan perkawinan.

    Sehingga, secara administratif, status pihak perempuan masih sah sebagai istri dari laki-laki (suami) yang menalaknya secara lisan. Istri tidak bisa langsung menikah lagi hanya berdasarkan pada ucapan talak secara lisan oleh suami. Jika istri menikah lagi setelah cerai lisan di luar pengadilan, maka perkawinannya dapat dibatalkan.[1]

    Perceraian baru dianggap sah secara hukum apabila sudah diputus melalui sidang di pengadilan agama dan telah diterbitkan akta cerai oleh pengadilan atau KUA. Sejalan dengan hal ini, Fatwa MUI IV/2012 menyatakan bahwa talak di luar pengadilan hukumnya sah, dengan syarat ada alasan syar’i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan. Namun demi kemaslahatan dan kepastian hukum, MUI menetapkan talak wajib dilaporkan ke pengadilan agama agar dapat diterbitkan bukti yang resmi.

    Risiko pihak perempuan (istri) yang menikah kembali setelah cerai secara lisan di luar pengadilan antara lain :

    1. Pernikahan baru dianggap tidak sah secara hukum negara dan KUA juga tidak akan memproses pernikahan baru karena ketiadaan akta cerai dari pengadilan.
    2. Risiko dipidana karena perempuan yang dicerai secara lisan masih berstatus sebagai istri sah orang lain. Hal ini diatur di dalam Pasal 402 UU 1/2023 tentang KUHP baru bahwa dapat dipidana seseorang yang melangsungkan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.
    3. Risiko dilakukannya pembatalan terhadap perkawinan yang baru.
    4. Anak yang lahir dari pernikahan baru ibunya, akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran dengan mencantumkan nama ayahnya.

    Oleh karena itu, berikut langkah hukum yang dapat Anda tempuh jika ingin menikah lagi setelah cerai secara lisan di luar pengadilan.

    1. Jika suami hanya ingin menalak istri secara lisan, maka Anda dapat mengajukan gugatan cerai resmi ke pengadilan agama setempat, untuk mendapatkan akta cerai.
    2. Setelah akta cerai terbit, terhitung sejak putusan cerai berkekuatan hukum tetap, maka istri wajib menjalani terlebih dahulu masa iddah sebelum melakukan akad nikah dengan pria lain. Masa iddah akibat perceraian adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari atau 3 bulan.[2] Bagi wanita yang sudah menopause atau tidak haid, masa iddah-nya 90 hari.[3] Sedangkan bagi anita yang sedang hamil, masa iddah-nya sampai ia melahirkan.[4]

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
    4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
    5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

    Referensi:

    Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV tentang Masalah-Masalah Fikih Kontemporer (Masail Fiqhiyyah Mu’ashirah), tanggal 29 Juni-2 Juli 2012.

    [1] Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjo. Pasal 71 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”).

    [2] Pasal 153 ayat (1) huruf b KHI.

    [3] Pasal 153 ayat (1) huruf b KHI.

    [4] Pasal 153 ayat (1) huruf c KHI.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000