Bolehkah Perumahan Menerapkan Hukum Syariah?

PERTANYAAN

Bolehkah suatu perumahan berlabel syariah, selain itu menciptakan dan menerapkan aturan sendiri yang berlandaskan hukum Islam?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama, yang dibuat oleh Arasy Pradana A. Azis, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 02 Januari 2020.

KLINIK TERKAIT

Bolehkah Pihak Developer Perumahan Mengelola Sampah?

09 Mar, 2026

Jenis Status Hak Atas Tanah untuk Perumahan

28 Nov, 2023

Benarkah Nama Gedung Kini Wajib Berbahasa Indonesia?

15 Okt, 2019

Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun

17 Mei, 2019

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Arti Hukum Syariah

Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hukum syariah? Menurut Muhammad Tahir Azhary dalam bukunya Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam (hal. 42), hukum syariah adalah hukum-hukum yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya yang secara jelas terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis.

Adakah Ketentuan Perumahan Syariah?

Kemudian, peraturan yang mengatur secara khusus soal perumahan dapat berpedoman pada ketentuan UU 1/2011 sebagaimana sudah diubah dengan Perppu Cipta Kerja. Sepanjang penelusuran kami, UU 1/2011 dan perubahannya tidak mengenal secara spesifik istilah perumahan syariah atau perumahan berlabel syariah.

Adapun yang dimaksud dengan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.[1]

Walau demikian, label ‘syariah’ dapat ditemukan dalam ketentuan sistem pembiayaan yang terdapat dalam Pasal 121 UU 1/2011, sebagai berikut:

1. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus melakukan upaya pengemabangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
2. Pengembangan sistem pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. lembaga pembiayaan;
2. pengarahan dan pemupukan dana;
3. pemanfaatan sumber biaya; dan
4. kemudahan atau bantuan pembiayaan.

3. Sistem pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip konvensional atau prinsip syariah melalui:

1. pembiayaan primer perumahan; dan/atau
2. pembiayaan sekunder perumahan.

Dari ketentuan di atas, yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.[2]

Hak dan Kewajiban dalam Penyelenggaraan Perumahan

Selanjutnya, Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU 1/2011 mengatur bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal atau menghuni rumah, yang dapat berupa hak milik, sewa, atau bukan dengan cara sewa.

Selain itu, dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak:[3]

1. menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
2. melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
3. memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
4. memperoleh manfaat dari penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
5. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan
6. mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan masyarakat.

Di sisi lain, dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang wajib:[4]

1. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di perumahan dan kawasan permukiman;
2. turut mencegah terjadinya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan dan membahayakan kepentingan orang lain dan/atau kepentingan umum;
3. menjaga dan memelihara prasarana lingkungan, sarana lingkungan, dan utilitas umum yang berada di perumahan dan kawasan permukiman; dan
4. mengawasi pemanfaatan dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.

Bisakah Peraturan Perumahan Menerapkan Hukum Syariah?

Lantas, apakah peraturan perumahan berwenang menciptakan dan menerapkan aturan sendiri yang berlandaskan hukum Islam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami merujuk pada UU 12/2011 dan perubahannya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. UUD 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Baca juga: Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki. Artinya, penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[5]

Jenis peraturan perundang-undangan selain yang di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.[6]

Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.[7]

Ketentuan ini menunjukan bahwa peraturan perumahan tidak dikenal dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Peraturan tersebut pun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena tidak diperintahkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak dibentuk berdasarkan kewenangan. Jadi, peraturan perumahan tidak berwenang menciptakan dan menerapkan aturan sendiri yang berlandaskan hukum Islam.

Selain itu, sebagai informasi, telah diatur bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota.[8]

Khusus peraturan daerah ancaman pidana berupa kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp50 juta.[9] Maka dari itu, peraturan perumahan tidak boleh memiliki sanksi pidana.

Penerapan Syariah di Aceh

Sepanjang penelusuran kami, penerapan hukum syariah dalam hukum positif dimungkinkan di wilayah Aceh. Hal ini berdasar pada Pasal 16 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh, yang menyatakan bahwa urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh, yang antara lain meliputi:

1. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;
2. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
3. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari’at Islam;
4. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan
5. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana disebutkan di atas, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan berupa pelaksanaan keistimewaan Aceh yang salah satunya adalah penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh. Hal yang serupa juga diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf a UU Pemerintahan Aceh.

Oleh karena itu, setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syari’at Islam.[10] Kemudian, bagi orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh juga wajib menghormati pelaksanaan syari’at Islam.[11]

Lantas, hukum syariah apa saja? Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar’iyah dan akhlak.[12] Lebih lanjut, Pasal 125 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa syari’at Islam yang dimaksud tersebut meliputi ibadah, ahwal al-syakshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha (peradilan), tarbiyah (pendidikan, dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.[13]

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2021 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan.

Referensi:

Muhammad Tahir Azhary. Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam. Jakarta: Kencana, 2012.

---

[1] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (“UU 1/2011”)

[2] Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2021 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

[3] Pasal 129 UU 1/2011

[4] Pasal 130 UU 1/2011

[5] Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) dan penjelasannya

[6] Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011

[7] Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011

[8] Pasal 15 ayat (1) UU 12/2011

[9] Pasal 15 ayat (2) UU 12/2011

[10] Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (“UU Pemerintahan Aceh”)

[11] Pasal 126 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh

[12] Pasal 125 ayat (1) UU Pemerintahan Aceh

[13] Pasal 125 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh