Bolehkah PT Didirikan oleh Orang Tua dan Anak?

PERTANYAAN

Saya mau tanya kalau ingin mendirikan PT (perseroan terbatas) apakah bisa atas nama orang tua dengan anak? Terima kasih.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

KLINIK TERKAIT

Ketentuan Modal Pendirian PT Perorangan

30 Jan, 2026

Ketentuan Modal Pendirian PT Perorangan

30 Jan, 2026

Bisakah Agio Saham Dikonversi Menjadi Laba PT?

26 Jan, 2026

Syarat Pendirian PT Menurut UU Cipta Kerja

29 Des, 2025

Dapatkah PT Terbuka Berubah Menjadi PT Tertutup?

02 Des, 2025

Pasca diundangkannya Perppu Cipta Kerja, saat ini perseroan terbatas (“PT”) terbagi menjadi dua jenis yaitu PT persekutuan modal dan PT perorangan.[1] Dalam konteks pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa pendirian PT yang Anda maksud adalah PT persekutuan modal.

Berdasarkan Pasal 109 angka 2 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal7 ayat (1) UU PT, perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa indonesia. Yang dimaksud dengan “orang” dalam pasal ini adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan ini menegaskan prinsip bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, PT didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 orang pemegang saham.[2]

Dalam ketentuan pasal di atas memang tidak dijelaskan lebih lanjut apakah para pendiri boleh memiliki hubungan kekeluargaan seperti halnya antara suami dengan istri atau orang tua dengan anak.

Namun, dalam praktiknya, kualifikasi “orang” dalam ketentuan tersebut juga dikaitkan dengan persatuan harta yang terjadi karena hubungan perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kemudian, di dalam Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan diatur bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Dengan demikian, suami istri yang terikat perkawinan dan tidak membuat perjanjian perkawinan tentang perpisahan harta, maka mereka menjadi satu subjek hukum. Dalam praktiknya, pendapat ini menjadi suatu kebiasaan dalam pendirian PT, sebab notaris akan menolak pendirian PT yang pendirinya hanya ada suami dan istri.

Notaris hanya bersedia membuat akta pendirian PT jika suami dan istri tersebut memiliki perjanjian perkawinan (pisah harta) atau mengajak calon pendiri lain (pihak ketiga di luar suami istri) sebagai salah satu pendiri PT.

Lantas, bagaimana dengan PT yang didirikan oleh orang tua dan anak? Apakah hal tersebut dapat dilakukan?

Dalam hubungan antara orang tua dan anak tidak mengenal ketentuan harta bersama seperti layaknya suami dan istri. Sehingga, antara orang tua dan anak dianggap memiliki harta yang terpisah satu sama lain.

Oleh karena itu, apabila anak tersebut telah dewasa dan cakap hukum, maka antara orang tua dengan anak adalah subjek hukum yang terpisah dan tidak ada persatuan harta. Sehingga, dimungkinkan mendirikan PT.

Namun, jika PT didirikan oleh orang tua dan anak yang belum cakap hukum, maka permasalahannya terletak pada kewenangan si anak sebagai pihak dalam pembuatan akta pendirian PT. Menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU 2/2014, penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. paling rendah berumur 18 tahun atau telah menikah; dan
2. cakap melakukan perbuatan hukum.

Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda tentang apakah PT dapat didirikan oleh orang tua dan anak, jawabannya adalah boleh, sepanjang anak tersebut telah cakap hukum dan memenuhi batasan minimal sebagai penghadap dalam pembuatan akta notariil.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

[1] Pasal 109 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)

[2] Penjelasan Pasal 109 angka 2 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU PT