Dapatkah PT Terbuka Berubah Menjadi PT Tertutup?

PERTANYAAN

Saya izin bertanya, perihal perseroan terbatas (PT). Saya biasa mendengar bahwa PT tertutup (biasa) dapat menjadi PT terbuka. Namun apakah bisa sebaliknya? PT yg tadinya Tbk (terbuka) apakah dapat berubah menjadi PT tertutup atau PT biasa? Terima kasih.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Dr. Yuniarti, S.H., M.H. , LL.M dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 10 Oktober 2022.

KLINIK TERKAIT

Siapa Penanggung Pajak Pasca Pembubaran PT?

07 Nov, 2025

Siapa Penanggung Pajak Pasca Pembubaran PT?

07 Nov, 2025

Hak Pemegang Saham yang Merangkap Direksi PT Tbk dalam RUPS

14 Jul, 2025

Haruskah Bukti Penyetoran Modal PT Diperlihatkan ke Notaris?

23 Jun, 2025

PT Tbk Pertambangan Terbitkan Waran, Haruskah Dapat Persetujuan Menteri?

28 Agt, 2024

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

PT Terbuka dan PT Tertutup

Secara umum ketentuan mengenai perseroan terbatas (“PT”) diatur dalam ketentuan UU PT dan perubahannya. Menurut Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 UU PT, yang dimaksud dengan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Adapun pengertian PT terbuka dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 7 UU PT, yaitu perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dalam PT terbuka, selain harus didahului dengan frasa PT, pada akhir nama PT juga harus ditambah kata singkatan Tbk.[1]

Terkait dengan PT tertutup, UU PT dan perubahannya tidak menyebutkan secara khusus. Namun, dari Penjelasan Pasal 16 ayat (3) UU PT, dapat disimpulkan bahwa PT yang tidak terdapat tulisan singkatan Tbk di akhir namanya, maka PT tersebut merupakan PT tertutup (biasa).

Baca juga: Perbedaan PT Terbuka dan PT Tertutup

Go Private: Mengubah PT Terbuka Menjadi PT Tertutup

Pada dasarnya, sebuah PT terbuka dapat menjadi PT tertutup atau biasa dikenal sebagai perusahaan go public menjadi perusahaan go private. Pengaturan terkait corporate action berupa tindakan go private ini diatur di dalam POJK 45/2024.

Di Indonesia, contoh perusahaan go private di antaranya adalah PT Bayer Indonesia Tbk, PT Indosiar Visual Mandiri Tbk, PT Unitex Tbk, PT Aqua Golden Missisipi Tbk.[2]

Perlu diingat bahwa mengubah bentuk PT terbuka menjadi PT tertutup walaupun terdapat peraturan khususnya, tetap harus berpedoman juga dalam UU PT dan perubahannya. Hal ini karena corporate action tersebut akan berdampak pada perubahan anggaran dasar perusahaan.[3] Sehingga, ketentuan tentang penetapan oleh rapat umum pemegang saham (“RUPS”) dan persetujuan dari menteri hukum terkait dengan perubahan anggaran dasar juga berlaku.[4]

Baca juga: 3 Langkah Mengubah PT Perorangan Jadi PT Biasa

Mekanisme Perubahan PT Terbuka Menjadi PT Tertutup

Sepanjang penelusuran kami, ada tiga keadaan yang memungkinkan sebuah perusahaan terbuka melakukan tindakan go private, yaitu atas dasar secara sukarela (voluntary delisting), atas dasar perintah Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan atas dasar akibat pembatalan pencatatan saham oleh bursa efek. Oleh karena itu, perubahan status perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dapat dijelaskan karena 3 alasan berikut.

1. Atas Dasar Sukarela (Voluntary Delisting)

Bagi perusahaan terbuka yang akan mengubah status menjadi perseroan yang tertutup harus:[5]

1. 1. memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS;
   2. melakukan pembelian kembali atas seluruh saham publik sehingga jumlah pemegang saham menjadi kurang dari 50 pihak atau jumlah lain yang ditetapkan oleh OJK;
   3. mengumumkan keterbukaan informasi kepada OJK pada waktu yang sama dengan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
   4. menyampaikan permohonan pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum efek bersifat ekuitas atau pernyataan pendaftaran perusahaan publik kepada OJK, yang disertai dengan dokumen yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (2) POJK 45/2024 dan dapat dilengkapi dan/atau digantikan dengan dokumen hasil penawaran tender oleh pihak lain.[6]

OJK mencabut efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum efektif bersifat ekuitas dan/atau pernyataan pendaftaran perusahaan publik paling lama 14 hari kerja setelah permohonan pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran diterima secara lengkap.[7]

Selanjutnya, bursa efek wajib membatalkan pencatatan efek perusahaan terbuka paling lama 14 hari kerja setelah diterimanya surat OJK.[8]

Setelah itu, lembaga penyimpanan dan penyelesaian wajib membatalkan pendaftaran efek perusahaan terbuka pada penitipan kolektif paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya surat OJK.[9]

2. Berdasarkan Perintah OJK

Dalam kondisi tertentu, OJK dapat memerintahkan perusahaan terbuka untuk mengubah status dari perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup yang ditembuskan kepada bursa efek.[10] Sesegera mungkin paling lambat pada hari bursa berikutnya setelah diterimanya tembusan, bursa efek wajib menghentikan perdagangan efek perusahaan terbuka.[11]

Perubahan status dari perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup atas perintah OJK, wajib disertai tindakan perusahaan terbuka untuk:[12]

1. 1. memperoleh persetujuan RUPS, yang prosedur dan jangka waktu penyelenggaraannya ditetapkan oleh OJK;[13]
   2. mengumumkan kepada masyarakat sesegera mungkin paling lama 2 hari kerja setelah diterimanya perintah perubahan status dari otoritas jasa keuangan;
   3. melakukan pembelian kembali atas seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik sehingga jumlah pemegang saham menjadi kurang dari 50 pihak atau jumlah lain yang ditetapkan oleh OJK;
   4. menyampaikan pernyataan yang menyatakan pemegang saham perusahaan terbuka telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dengan melampirkan susunan pemegang saham terakhir, dari:
      1. lembaga penyimpanan dan penyelesaian; dan
      2. biro administrasi efek atau perusahaan terbuka yang menyelenggarakan administrasi efek sendiri;
   5. memenuhi seluruh kewajibannya kepada OJK, bursa efek, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian; dan
   6. meminta persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Perusahaan terbuka wajib mulai mengubah status dari perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup dengan ketentuan:[14]

1. dimulai paling lambat 30 hari setelah tanggal surat perintah OJK; dan
2. dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS perubahan status perusahaan terbuka menjadi yang tertutup kepada OJK.

Selanjutnya, perusahaan terbuka wajib menyampaikan bukti pemenuhan kewajiban kepada OJK paling lambat 14 hari kerja setelah tanggal persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atas perubahan anggaran dasar.[15] Paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya bukti pemenuhan kewajiban tersebut, OJK mencabut efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum bersifat ekuitas dan/atau pernyataan pendaftaran perusahaan.[16]

Lalu, bursa efek wajib membatalkan pencatatan efek perusahaan terbuka paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya surat OJK.[17] Setelah itu, lembaga penyimpanan dan penyelesaian wajib membatalkan pendaftaran efek perusahaan terbuka pada penitipan kolektif paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya surat OJK.[18]

3. Akibat Pembatalan Pencatatan Saham oleh Bursa Efek

Bursa efek dapat melakukan pembatalan pencatatan efek bersifat ekuitas perusahaan terbuka, dalam kondisi tertentu yang meliputi:[19]

1. 1. perusahaan terbuka mengalami suatu kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan terbuka; dan/atau
   2. perusahaan terbuka tidak memenuhi persyaratan pencatatan efek di bursa efek.

Bursa efek wajib menyampaikan pemberitahuan kepada OJK paling lambat 2 hari kerja:[20]

1. setelah perusahaan terbuka mengalami kondisi tertentu;
2. setelah terbitnya keputusan direksi bursa efek mengenai pembatalan pencatatan;
3. sebelum efektifnya keputusan pembatalan pencatatan efek atas perusahaan terbuka.

Perusahaan terbuka yang pencatatan efeknya dibatalkan oleh bursa efek, wajib mulai mengubah status dari perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah efektif dibatalkannya pencatatan efek oleh bursa efek.[21] Perubahan status ini terhitung sejak dilakukannya pemberitahuan mata acara RUPS perubahan status dari perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup kepada OJK,[22] dengan wajib disertai tindakan perusahan terbuka yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) POJK 45/2024.

Perlu diperhatikan juga bahwa perusahaan terbuka yang telah dibatalkan pencatatan sahamnya oleh bursa efek dan memenuhi kondisi tertentu sebagai berikut:[23]

1. OJK tidak dapat melakukan korespondensi dengan emiten atau perusahaan publik selama paling singkat 3 tahun terakhir;
2. tidak terdapat anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham utama yang dapat dihubungi;
3. sudah tidak beroperasi secara penuh; dan/atau
4. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

Maka OJK memerintahkan perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup kepada perusahaan terbuka.

Perubahan status ini wajib dilakukan dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja setelah tanggal surat perintah OJK.[24]

Buyback Saham dalam Proses Perubahan Status PT Terbuka Menjadi PT Tertutup

Dalam pelaksanaan go private, salah satu poin penting adalah terkait pembelian kembali atau buyback saham PT tertutup. Pembelian kembali saham wajib dilakukan apabila perusahaan berubah status menjadi perusahaan tertutup. Kewajiban buyback saham publik ini berlaku bagi emiten yang melakukan penghapusan pencatatan secara sukarela (voluntary delisting), atas dasar perintah OJK dan atas dasar akibat pembatalan pencatatan saham oleh bursa efek

Mengenai pembelian saham kembali karena perubahan status secara sukarela dan atas dasar perintah OJK, maka wajib dilaksanakan sesuai dengan POJK 29/2023, kecuali diatur lain dalam POJK 45/2024.[25] Sedangkan pembelian kembali saham karena perubahan status atas dasar akibat pembatalan pencatatan saham oleh bursa efek, maka dilaksanakan sesuai dengan prosedur jangka waktu yang ditetapkan oleh OJK.[26]

Pelaksanaan pembelian kembali ini dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS serta dapat dilakukan sampai jumlah lebih dari 10% dari modal disetor perusahaan terbuka, sehingga jumlah pemegang saham tidak lebih dari 50 pihak atau jumlah lain yang ditentukan OJK.[27]

Terkait dengan harga pembeliannya, untuk perubahan status atas dasar secara sukarela dapat merujuk pada ketentuan Pasal 36 POJK 45/2024. Mengenai perubahan status atas dasar perintah OJK berpedoman pada ketentuan Pasal 37 POJK 45/2024. Selanjutnya, terkait dengan perubahan status atas dasar sebagai akibat pembatalan pencatatan saham oleh bursa efek harga pembelian kembali sahamnya berdasar pada Pasal 38 POJK 38/2024.

Baca juga: Syarat Pendirian PT Pasca UU Cipta Kerja

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.

Referensi:

Dimas Andhika Anindita (et.al). Keberadaan Saham Terlantar Milik Pemegang Saham Publik yang Berimplikasi pada Pelaksanaan Pelaksanaan Go Private Dihubungkan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbuka. Acta Diurnal, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020.

---

[1] Pasal 16 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)

[2] Dimas Andhika Anindhita (et.al). Keberadaan Saham Terlantar Milik Pemegang Saham Publik yang Berimplikasi Pada Pelaksanaan Go Private Dihubungkan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbuka. Acta Diurnal, Volume 3, Nomor 2, 2020, hal. 190

[3] Pasal 21 ayat (2) huruf f UU PT

[4] Pasal 19 ayat (1) jo. Pasal 21 Pasal (1) UU PT

[5] Pasal 16 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik (“POJK 45/2024”)

[6] Pasal 16 ayat (3) POJK 45/2024

[7] Pasal 16 ayat (4) POJK 45/2024

[8] Pasal 17 ayat (1) POJK 45/2024

[9] Pasal 17 ayat (2) POJK 45/2024

[10] Pasal 18 ayat (1) POJK 45/2024

[11] Pasal 18 ayat (2) POJK 45/2024

[12] Pasal 18 ayat (3) POJK 45/2024

[13] Pasal 18 ayat (5) POJK 45/2024

[14] Pasal 18 ayat (4) POJK 45/2024

[15] Pasal 18 ayat (6) POJK 45/2024

[16] Pasal 18 ayat (7) POJK 45/2024

[17] Pasal 19 ayat (1) POJK 45/2024

[18] Pasal 19 ayat (2) POJK 45/2024

[19] Pasal 20 POJK 45/2024

[20] Pasal 21 POJK 45/2024

[21] Pasal 22 ayat (1) POJK 45/2024

[22] Pasal 22 ayat (2) POJK 45/2024

[23] Pasal 27 ayat (1) POJK 45/2024

[24] Pasal 27 ayat (2) POJK 45/2024

[25] Pasal 33 ayat (1) POJK 45/2024

[26] Pasal 34 ayat (1) POJK 45/2024

[27] Pasal 35 POJK 45/2024