Kenegaraan
Bolehkah Warga yang Mengontrak Rumah Ikut Memilih Ketua RT?
Bacaan 13 Menit

PERTANYAAN
Bolehkah pengontrak ikut memilih dalam pemilihan ketua RT?


Bacaan 13 Menit

Bolehkah pengontrak ikut memilih dalam pemilihan ketua RT?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 3 November 2015
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Kami asumsikan maksud “pengontrak” dalam pertanyaan Anda adalah warga yang tinggal di lingkungan Rukun Tetangga (“RT”) sekitar dengan mengontrak rumah (bukan tinggal di rumah miliknya sendiri). Kontrak di sini diartikan sebagai sewa-menyewa.
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, penting untuk diketahui bahwa RT merupakan salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (“LKD”) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Permendagri 18/2018. LKD sendiri adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.[1]
Adapun pengurus LKD terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang sesuai dengan kebutuhan.[2]
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketua RT merupakan bagian dari pengurus LKD.
Baca juga: Aturan tentang Tamu 1x24 Jam Wajib Lapor
Kemudian, disarikan dari Bolehkah Ketua RT Mengatur Penerimaan Tamu Warganya?, RT sebagai bagian dari LKD memiliki tugas untuk:[3]
Dalam melaksanakan tugasnya sendiri, LKD memiliki fungsi untuk:[4]
Sementara berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Permendagri 18/2018, secara khusus diatur bahwa RT bertugas untuk:
Namun, sepanjang penelusuran kami, Permendagri 18/2018 tidak mengatur mengenai syarat untuk ikut memilih ketua RT.
Adapun syarat untuk ikut memilih ketua RT terdapat pada peraturan daerah masing-masing. Sebagai contoh Pergub DKI Jakarta 22/2022 dan Perwalkot Sukabumi 9/2019. Berikut ulasannya.
Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Pergub DKI Jakarta 22/2022, pemilihan ketua RT dilaksanakan oleh panitia pemilihan ketua RT yang disahkan lurah berdasarkan hasil musyawarah RT.
Adapun yang dimaksud dengan musyawarah RT adalah kegiatan musyawarah mufakat yang terdiri dari kepala keluarga warga RT yang tercantum dalam setiap kartu keluarga RT setempat.[5]
Selain itu, yang dimaksud dengan kepala keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga.[6] Lalu, yang dimaksud dengan warga RT adalah penduduk setempat yang bertempat tinggal menetap dan terdaftar dalam kartu keluarga pada rukun tetangga setempat.[7]
Oleh karena itu, berdasarkan Pergub DKI Jakarta 22/2022, karena pemilihan RT dilaksanakan melalui musyawarah RT, maka pemilih ketua RT adakah kepala keluarga warga RT yang tercantum dalam setiap kartu keluarga RT setempat. Menjawab pertanyaan Anda, selama Anda merupakan kepala keluarga warga RT yang tercantum dalam kartu keluarga RT setempat, maka Anda dapat memilih ketua RT, meskipun Anda adalah warga yang mengontrak rumah.
Penting untuk diketahui juga bahwa jika mekanisme musyawarah RT tidak tercapai, maka pemilihan ketua RT dilakukan dengan cara pemungutan suara untuk memilih calon ketua RT yang mendapat suara terbanyak.[8]
Sebagai contoh lain, menurut Pasal 1 angka 9 Perwalkot Sukabumi 9/2019, RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
Kemudian, pemilihan ketua RT sendiri merupakan hak dari anggota RT, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Perwalkot Sukabumi 9/2019 sebagai berikut:
Anggota RT berhak:
Untuk menjadi anggota RT, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:[9]
Jadi, jika memang warga yang mengontrak rumah merupakan anggota RT dan memenuhi syarat sebagai anggota RT, maka warga tersebut mempunyai hak untuk memilih ketua RT.
Baca juga: Aturan Tentang Masa Jabatan Ketua RT
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (“Permendagri 18/2018”)
[2] Pasal 8 ayat (1) Permendagri 18/2018
[3] Pasal 4 ayat (1) Permendagri 18/2018
[4] Pasal 5 Permendagri 18/2018
[5] Pasal 1 angka 3 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (“Pergub DKI Jakarta 22/2022”)
[6] Pasal 1 angka 10 Pergub DKI Jakarta 22/2022
[7] Pasal 1 angka 12 Pergub DKI Jakarta 22/2022
[8] Pasal 22 ayat (3) Pergub DKI Jakarta 22/2022