Bolos Kerja, Bolehkah Karyawan Langsung Dipecat?

PERTANYAAN

Seorang karyawan swasta sudah 5 hari berturut-turut tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan ke atasan maupun ke bagian personalia. Pada saat masuk, dia dipanggil bagian personalia dan kepadanya diberikan surat PHK yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan karena dinilai telah mangkir/bolos masuk kerja. Apakah PHK itu sah menurut UU ketenagakerjaan? Sebenarnya prosedurnya atau tata caranya bagaimana?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

KLINIK TERKAIT

Apakah Karyawan Kontrak Resign Dapat Pesangon?

14 Nov, 2025

Hukumnya Jika Jabatan Dinaikkan Tapi Gaji Tetap

19 Jul, 2024

Hukumnya Jika di-PHK Karena Datang Terlambat

26 Apr, 2021

Karyawan Menolak Vaksinasi COVID-19, Boleh di-PHK?

15 Apr, 2021

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul karyawan bolos kerja yang dibuat oleh Si Pokrol dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 25 Juli 2003.

Pasal 81 angka 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) berbunyi:

Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:

j. pekerja/buruh mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil

oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis.

Namun dari ketentuan di atas perlu diperhatikan bahwa pengusaha baru dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (“PHK”) setelah pekerja mangkir yang bersangkutan dipanggil 2 kali secara patut dan tertulis, dan ia tidak dapat memberikan keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah.

Dalam hal PHK tersebut terjadi, maka pekerja berhak menerima:[1]

1. Uang penggantian hak;
2. Uang pisah yang besarannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Adapun uang penggantian hak sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:[2]

1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja; dan
3. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Jadi, alih-alih langsung di-PHK, seharusnya perusahaan memberikan pemanggilan 2 kali secara patut dan tertulis kepada pekerja yang mangkir tersebut, baru kemudian PHK dapat dilakukan.

Berkaitan dengan kasus yang Anda yanyakan, oleh karena tidak terpenuhinya kewajiban perusahaan untuk melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebelum mem-PHK, maka dalam hal ini dapat terjadi perselisihan PHK, yang menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah:

Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak
adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Mengenai prosedur penyelesaian perselisihan PHK dapat Anda simak dalam Karyawan Menolak Vaksinasi COVID-19, Boleh di-PHK?.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

---

[1] Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”)

[2] Pasal 40 ayat (4) PP 35/2021