Menurut Putusan MK, eksekusi objek jaminan fidusia tidak bisa dilakukan secara langsung, tetapi perlu penetapan. Jika penerima fidusia mengajukan permohonan penetapan, adakah ketentuan mengenai batas waktunya?
Wanprestasi atau cidera janji tidak ditentukan sepihak, melainkan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur; atau
Telah dilakukan upaya hukum yang menentukan telah terjadinya wanprestasi atau cidera janji.
Tapi, jika kreditur dan debitur tidak sepakat mengenai telah terjadinya wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka penerima fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Bagaimana prosedur dan adakah batas waktunya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.
Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.[1]
Sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.[2]
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000
Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
Ada 2 pihak dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia, yakni:
Pemberi fidusia, baik orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang jadi objek jaminan fidusia. Namun perlu diperhatikan, Bolehkah Pihak Ketiga Menjadi Pemberi Jaminan Fidusia? menerangkan bisa saja pemberi fidusia (dalam perjanjian tambahan) berbeda dengan debitur (dalam perjanjian pokok) alias pihak ketiga asalkan sebagai pemilik benda yang jadi objek jaminan fidusia.
Penerima fidusia, yakni orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia (kreditur).
Objek jaminan fidusia berupa benda bergerak (berwujud dan tidak berwujud) serta benda tidak bergerak (bangunan yang tidak bisa dibebani hak tanggungan).
Dalam jaminan fidusia, terjadi pengalihan hak kepemilikan objek jaminan fidusia atas dasar kepercayaan, tapi objek jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan pemilik benda.
Pembebanan objek jaminan fidusia harus memperhatikan hal-hal di antaranya:
Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (accessoir) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, mencakup memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.[3]
Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris berbahasa Indonesia berupa akta jaminan fidusia.[4]
Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan,[5] untuk selanjutnya diterbitkan sertifikat jaminan fidusia.[6]
Jaminan fidusia hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, atau musnahnya objek jaminan fidusia.[7]
Eksekusi Jaminan Fidusia
Mengenai eksekusi jaminan fidusia, kami merujuk bunyi Pasal 15 UU Fidusia yang mengatur sebagai berikut:
Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.
Terhadap Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia: Frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.
Terhadap Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia:
Frasa “cidera janji” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
Berdasarkan ketentuan tersebut, atas kepemilikan sertifikat jaminan fidusia, penerima fidusia (kreditur) berhakmengeksekusi objek jaminan fidusia jika:
Wanprestasi atau cidera janji tidak ditentukan sepihak, melainkan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur; atau
Telah dilakukan upaya hukum tertentu yang menentukan telah terjadinya wanprestasi atau cidera janji.
Tapi, jika kreditur dan debitur tidak sepakat mengenai telah terjadinya wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka penerima fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri (hal. 122).
Sehingga, untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia perlu dilihat kembali kondisi-kondisi sebagaimana diterangkan di atas.
Lalu, bagaimana prosedur pelaksanaannya? Mahkamah Agung dalam bukunya Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Buku II) menjelaskan prosedur dan tata cara eksekusi selanjutnya dilakukan seperti eksekusi hak tanggungan (hal. 94), yang dilaksanakan seperti eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (hal. 91).
Pemohon eksekusi mengajukan permohonan ke Ketua Pengadilan tingkat pertama agar putusan dijalankan;
Ketua Pengadilan tingkat pertama memanggil pihak yang kalah (termohon) untuk dilakukan teguran (aanmaning) agar ia melaksanakan isi putusan dalam waktu 8 hari sesuai Pasal 196 Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) /207 Rbg
Jika termohon eksekusi tetap tidak mau menjalankan putusan, Ketua Pengadilan tingkat pertama mengeluarkan penetapan berisi perintah kepada panitera/jurusita/jurusita pengganti untuk melakukan sita eksekusi (executorial beslag) terhadap harta kekayaan jika sebelumnya tidak diletakkan sita jaminan sesuai ketentuan Pasal 197 HIR/Pasal 208 Rbg;
Adanya perintah penjualan lelang, dilanjutkan dengan penjualan lelang setelah terlebih dahulu dilakukan pengumuman sesuai dengan ketentuan pelelangan. Lalu diakhiri dengan penyerahan uang hasil lelang kepada pemohon eksekusi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam putusan.
Oleh karena itu, menjawab pertanyaan Anda, sepanjang penelusuran kami, tidak ada ketentuan spesifik yang mengatur batas waktu permohonan penetapan eksekusi jaminan fidusia. Sebab sepanjang tidak sepakat terjadinya wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka penerima fidusia harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
