Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Cara Ganti Alamat KTP

Cara Ganti Alamat KTP
Cara Ganti Alamat KTP

PERTANYAAN

Saya memiliki pertanyaan mengenai ganti alamat ktp. Bagaimana cara ganti alamat ktp? Apa saja syarat ganti alamat KTP? Apakah ganti alamat KTP sesuai KK? Jika sudah diganti alamat ktp, bagaimana cara ganti alamat NPWP sesuai KTP?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    KTP Sebagai Dokumen Kependudukan

    Untuk menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui sebelumnya bahwa kartu tanda penduduk (“KTP”) merupakan salah satu dokumen kependudukan yaitu,[1] dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.[2]

    Kemudian, yang dimaksud KTP di sini adalah KTP elektronik (“KTP-el”), yaitu KTP yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.[3]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    KTP sendiri wajib dimiliki oleh penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin.[4]

    Suatu KTP harus mencantumkan gambar lambang garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (“NKRI”), memuat elemen data penduduk, yaitu nomor induk kependudukan (“NIK”), nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, dan tandatangan pemilik KTP.[5]

    Lantas, bagaimana cara ganti alamat KTP?

    Cara Ganti Alamat KTP Karena Perubahan Alamat

    Perlu diketahui sebelumnya bahwa perubahan alamat termasuk pada peristiwa kependudukan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU 24/2013, sebagai berikut:

    Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

    Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, instansi pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.[6] Dokumen pendaftaran penduduk di sini adalah bagian dari dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses pendaftaran penduduk, misalnya kartu keluarga (“KK”), KTP, dan biodata.

    Perubahan alamat ini dilakukan apabila terjadi:[7]

    1. pemekaran wilayah berupa penambahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau nama lainnya, desa/kelurahan atau nama lainnya, dusun/lingkungan atau nama lainnya, dan ruku tetangga atau rukun warga atau nama lainnya;
    2. penghapusan dan penggabungan daerah otonom; dan
    3. kebijakan pemerintah/pemerintah daerah.

    Dalam hal terjadi demikian, maka dilakukan penerbitan KTP karena perubahan data.[8] Syarat ganti ganti alamat KTP karena alasan tersebut adalah sebagai berikut:[9]

    1. KK;
    2. KTP-el lama;
    3. kartu izin tinggal tetap; dan
    4. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

    Apakah ganti alamat ktp sesuai KK? Pada dasarnya tidak terdapat ketentuan apakah ganti alamat KTP harus sesuai KK atau tidak. Akan tetapi, perlu diingat bahwa KK merupakan salah satu syarat ganti alamat KTP sebagaimana disebutkan di atas.

    Perlu diingat, cara ganti alamat KTP karena perubahan alamat ini dilakukan dengan cara:[10]

    1. melampirkan surat keterangan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lainnya;
    2. pencatatan perubahan elemen data alamat melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (“SIAK”);
    3. perubahan elemen data alamat pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

    Cara Ganti Alamat KTP Karena Pindah Datang

    Selain itu, ganti alamat KTP juga dapat disebabkan karena pindah datang. Sama seperti perubahan alamat, pindah datang juga merupakan peristiwa kependudukan. Untuk mempermudah jawaban Anda, kami akan menerangkan mengenai pindah datang penduduk dalam wilayah NKRI.

    Pada dasarnya, penduduk warga negara Indonesia yang pindah dalam wilayah NKRI wajib melapor kepada instansi pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan surat keterangan pindah.[11]

    Pindah yang dimaksud di sini adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 tahun.[12]

    Dalam hal ini maka dilakukan penerbitan karena pindah datang bagi penduduk WNI dalam wilayah NKRI.[13] Persyaratan ganti alamat KTP karena alasan ini adalah:[14]

    1. Surat Keterangan Pindah (“SKP”) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (“Disdukcapil”) Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis (“UPT”) Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asli; dan
    2. KK.

    Penerbitan syarat SKP di atas didasarkan pada klasifikasi perpindahan penduduk.[15] Penerbitan SKP dilakukan pada Disdukcapil kabupaten/kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di daerah asal dengan menunjukkan KK.[16] SKP ini digunakan sebagai dasar penerbitan KTP dengan alamat baru.[17]

    Adapun klasifikasi perpindahan penduduk terdiri atas:[18]

    1. dalam satu desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain;
    2. antardesa/keluarahan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kecamatan;
    3. antarkecamatan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kabupaten/kota;
    4. antarkabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
    5. antarprovinsi.

    Klasifikasi perpindahan penduduk pada poin 1 sampai 3 dilakukan dengan tata cara alamat KTP:[19]

    1. penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan;
    2. petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan;
    3. petugas pada Disdukcapil kabupaten/kota atau kepala UPT Didsukcapil kabupaten/kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan; dan
    4. kepala Disdukcapil kabupaten/kota atau kepala UPT Disdukcapil kabupaten/kota menerbitkan dan menyerahkan KTP dengan alamat baru.

    Sedangkan, klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana pada poin 4 dan 5 pada Disdukcapil kabupaten/kota atau UPT Disdukcapil kabupaten/kota daerah asal dilakukan dengan tata cara:[20]

    1. penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan;
    2. petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan;
    3. petugas pada Disdukcapil kabupaten/kota atau kepala UPT Didsukcapil kabupaten/kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
    4. daerah Disdukcapil kabupaten/kota atau kepala UPT Didsukcapil kabupaten/kota menerbitkan SKP;
    5. SKP yang telah diterbitkan dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada penduduk; dan
    6. kepala Disdukcapil kabupaten/kota atau kepala UPT Didsukcapil kabupaten/kota menerbitkan KK bagi kepala/anggota keluarga tidak pindah.

    Dalam hal penduduk secara faktual telah berdomisili di kabupaten/kota daerah tujuan, Disdukcapil kabupaten/kota atau kepala UPT Didsukcapil kabupaten/kota daerah tujuan membantu komunikasi pengurusan SKP melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya ke Disdukcapil kabupaten/kota atau kepala UPT Didsukcapil kabupaten/kota asal guna mendapatkan SKP.[21]

    Jadi, dalam hal pindah datang dilakukan dalam lingkup antarkabupaten/kota dalam satu provinsi atau antarprovinsi, maka dilakukan penerbitan SKP terlebih dahulu di Disdukcapil kabupaten/kota atau kepala UPT Didsukcapil kabupaten/kota asal.

    Untuk lebih jelasnya mengenai cara ganti alamat NPWP sesuai KTP, dapat Anda temukan aturan dan penjelasannya dalam Perdirjen Pajak 4/2020.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
    2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
    3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
    4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sebagai Akibat Perubahan Alamat;
    5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
    6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
    7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

    Putusan:

    Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016


    [3] Pasal 1 angka 14 UU 24/2013

    [4] Pasal 63 ayat (1) UU 24/2013

    [6] Pasal 14 ayat (1) UU Adminduk

    [9] Pasal 19 Perpres 96/2018

    [11] Pasal 15 ayat (1) UU Adminduk

    [12] Pasal 15 ayat (2) UU Adminduk

    [13] Pasal 14 huruf b jo. Pasal 17 Perpres 96/2018

    [14] Pasal 17 Perpres 96/2018

    [15] Pasal 25 ayat (1) Perpres 96/2018

    [16] Pasal 25 ayat (3) Perpres 96/2018

    [17] Pasal 25 ayat (5) Perpres 96/2018

    [19] Pasal 29 ayat (1) Permendagri 108/2019

    [20] Pasal 30 ayat (1) Permendagri 108/2019

    [21] Pasal 31 Permendagri 108/2019

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000