KlinikBerita
New
Hukumonline Stream
Data PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Cara Mengajukan Hak Milik atas Tanah yang Ditinggal Pemiliknya

Share
Pertanahan & Properti

Cara Mengajukan Hak Milik atas Tanah yang Ditinggal Pemiliknya

Cara Mengajukan Hak Milik atas Tanah yang Ditinggal Pemiliknya
Jurist Resia & Co Jurist Resia & Co

Bacaan 10 Menit

Cara Mengajukan Hak Milik atas Tanah yang Ditinggal Pemiliknya

PERTANYAAN

Pak A menguasai tanah milik Pak B dengan perjanjian sewa tahunan. Pak A tidak bisa mengontak Pak B hingga 16 tahun, dan Pak B tak kunjung datang menagih uang sewa. Apakah tanah tersebut hapus hak miliknya dan menjadi tanah telantar? Apakah Pak A, 4 tahun lagi bisa mengajukan status hak milik atas tanah Pak B? 

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    Kami mengasumsikan bahwa Pak A tidak bisa mengontak Pak B selama 16 tahun terhitung setelah berakhirnya perjanjian sewa menyewa sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.

    Dengan demikian, telah terhitung 16 tahun tanah tersebut ditinggal oleh pemiliknya dan dikuasai oleh pihak lain (Pak A) secara terus menerus tanpa ada hubungan hukum dengan pemegang hak (Pak B). Adapun, tanah Pak B dalam kurun waktu 4 tahun lagi akan genap 20 tahun dikuasai oleh Pak A dan dapat dikualifikasikan sebagai objek penertiban tanah telantar.

    Akan tetapi, tanah Pak B yang yang tidak dikuasai selama 16 tahun dan 4 tahun lagi menjadi 20 tahun itu, tidak serta merta menjadi tanah telantar. Ada proses yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum tanah Pak B ditetapkan sebagai tanah telantar.

    Apabila suatu tanah telah ditetapkan menjadi tanah telantar, maka berakibat hapusnya hak milik sehingga tanah tersebut dikuasai langsung oleh negara. Atas tanah negara tersebut, Pak A dapat memohonkan hak milik. Apa dasar hukumnya?

    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Pengertian Tanah Telantar

    KLINIK TERKAIT

    Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman

    Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman

    Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai arti dari tanah telantar. Menurut Pasal 1 angka 2 PP 20/2021 tanah telantar adalah tanah hak, tanah hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.

    Pada dasarnya, setiap pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, dan pemegang dasar penguasaan atas tanah memiliki kewajiban untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai.[1] Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara, menjadi objek penertiban tanah telantar.[2]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000

    Adapun, objek penertiban tanah telantar meliputi:[3]

    1. Hak milik, jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga:
      1. dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan;
      2. dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan pemegang hak; atau
      3. fungsi sosial hak atas tanah tidak terpenuhi, baik pemegang hak masih ada maupun sudah tidak ada;
    2. Hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan, jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya hak;
    3. Hak guna usaha, jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya hak; dan
    4. Tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya dasar penguasaan atas tanah.

    Namun, ada pengecualian objek penertiban tanah telantar atas tanah hak pengelolaan yang mencakup tanah masyarakat hukum adat dan yang jadi aset bank tanah.[4]

    Kami mengasumsikan bahwa Pak A tidak bisa mengontak Pak B selama 16 tahun terhitung setelah berakhirnya perjanjian sewa menyewa sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Menurut Pasal 1570 KUH Perdata jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum bila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukan suatu pemberhentian untuk itu.

    Dengan demikian, telah terhitung 16 tahun tanah tersebut dikuasai oleh pihak lain (Pak A) secara terus menerus tanpa ada hubungan hukum dengan pemegang hak (Pak B). Adapun, tanah Pak B dalam kurun waktu 4 tahun lagi akan genap 20 tahun dikuasai oleh Pak A dan dapat dikualifikasikan sebagai objek penertiban tanah telantar.

    Akan tetapi, tanah Pak B yang yang tidak dikuasai selama 16 tahun dan 4 tahun lagi menjadi 20 tahun, tidak serta merta menjadi tanah telantar. Ada proses yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum tanah Pak B ditetapkan sebagai “tanah telantar”.

    Proses Penetapan Tanah Telantar

    Suatu tanah dapat ditetapkan statusnya menjadi tanah telantar apabila telah melalui proses inventarisasi tanah terindikasi telantar yang dilaksanakan oleh kantor pertanahan.[5] Inventarisasi tersebut dilakukan berdasarkan laporan atau informasi yang bersumber dari:[6]

    1. pemegang hak, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah;
    2. hasil pemantauan dan evaluasi hak atas tanah dan dasar penguasaan atas tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN;
    3. kementerian/lembaga;
    4. pemerintah daerah; dan/atau
    5. masyarakat

    Selanjutnya, terhadap tanah yang terindikasi telantar dilakukan penertiban kawasan dan tanah telantar dengan tahapan:[7]

    1. evaluasi tanah telantar;
    2. peringatan tanah telantar; dan
    3. penetapan tanah telantar.

    Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi disimpulkan terdapat tanah telantar, kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali dalam rentang 165 hari kepada pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, atau pemegang dasar penguasaan atas tanah dan pihak lain yang berkepentingan untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya. Jarak waktu untuk mengusahakan, menggunakan, memanfaatkan dan/atau memelihara tanah tersebut paling lama 90 hari kalender setelah diterimanya surat peringatan pertama, 45 hari kalender setelah diterimanya surat peringatan kedua, dan 30 hari kalender setelah diterimanya surat peringatan ketiga.[8]

    Jika Pak A dan pemerintah tidak mengetahui alamat Pak B, maka proses pemberitahuan dan peringatan dalam pelaksanaan penertiban tanah telantar dilakukan dengan surat pemberitahuan dan peringatan diumumkan di kantor desa/kelurahan setempat dan situs web Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.[9]

    Selanjutnya, apabila pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, atau pemegang dasar penguasaan atas tanah tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga, maka Kepala Kantor Wilayahdalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja mengusulkan penetapan tanah telantar kepada Menteri.[10]

    Baca juga: Apakah Tanah Terlantar Menjadi Milik Negara?

    Hapusnya Hak Milik atas Tanah Telantar

    Suatu tanah hak atau tanah hak pengelolaan dan merupakan keseluruhan hamparan telah ditetapkan sebagai tanah telantar oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, maka penetapan tanah telantar memuat:[11]

    1. hapusnya hak atas tanah atau hak pengelolaan;
    2. putusnya hubungan hukum; dan
    3. penegasan sebagai tanah negara bekas tanah telantar yang dikuasai langsung oleh negara.

    Setelah tanah tersebut berubah statusnya menjadi tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara, barulah Pak A dapat mengajukan permohonan hak milik kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh hak milik atas tanah negara tersebut.

    Tata Cara Pemberian Hak Milik atas Tanah Negara

    Telah dijelaskan sebelumnya bahwa penetapan status suatu tanah menjadi tanah telantar mengakibatkan putusnya seluruh hubungan hukum antara tanah dan pemilik tanah serta tanah tersebut dikuasai langsung oleh negara. Terhadap tanah telantar yang telah menjadi tanah negara, barulah pihak lain dapat mengajukan permohonan hak milik.

    Mengenai tata cara pengajuan permohonan hak milik ini diatur dalam Permen ATR/Kepala BPN 18/2021. Pertama, pemohon hak atas tanah mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan untuk permohonan hak milik.[12]

    Kedua, dalam hal dokumen persyaratan berupa fotokopi maka harus dilegalisir oleh pejabat yang menerbitkan dokumen atau pejabat umum.[13]Ketiga, permohonan hak atas tanah ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan sesuai dengan luas tanah yang diberikan berdasarkan dasar perolehan hak atas tanah.[14]

    Keempat, permohonan dapat diajukan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Kementerian ATR/BPN.[15]

    Adapun syarat-syarat permohonan hak milik yang berasal dari tanah negara untuk perseorangan adalah sebagai berikut:[16]

    1. identitas pemohon, atau identitas pemohon dan kuasanya serta surat kuasa apabila dikuasakan;
    2. dasar penguasaan atau alas haknya berupa:
      1. sertipikat, akta pemindahan hak, akta/surat bukti pelepasan hak, surat penunjukan atau pembelian kaveling, surat bukti pelunasan tanah dan rumah dan/atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, risalah lelang, putusan pengadilan atau surat bukti perolehan tanah lainnya; atau
      2. dalam hal bukti kepemilikan tanah di atas tidak ada maka penguasaan fisik atas tanah dimuat dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang disaksikan paling sedikit 2 orang saksi dari lingkungan setempat yang mengetahui riwayat tanah dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta diketahui kepala desa/lurah setempat atau nama lain yang serupa dengan itu;
    3. peta bidang tanah;
    4. bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon, apabila ada;
    5. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana yang menyatakan bahwa:
      1. tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan bukan milik orang lain dan statusnya merupakan tanah negara;
      2. tanah tersebut telah dikuasai secara fisik;
      3. penguasaan tanah dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah;
      4. perolehan tanah dibuat sesuai data yang sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terjadi permasalahan menjadi tanggung jawab sepenuhnya yang bersangkutan dan tidak akan melibatkan Kementerian;
      5. tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa;
      6. tidak terdapat keberatan dari pihak Kreditur dalam hal tanah dijadikan/menjadi jaminan sesuatu utang;
      7. tanah tersebut bukan aset pemerintah pusat/pemerintah daerah atau aset BUMN/BUMD;
      8. tanah yang dimohon berada di luar kawasan hutan dan/atau di luar areal yang dihentikan perizinannya pada hutan alam primer dan lahan gambut;
      9. bersedia untuk tidak mengurung/menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik dan/atau jalan air; dan
      10. bersedia melepaskan tanah untuk kepentingan umum baik sebagian atau seluruhnya.

    Setelah berkas permohonan diterima lengkap dan pemohon telah melakukan pembayaran biaya penerimaan negara bukan pajak, Panitia A atau Petugas Konstatasi kemudian melakukan pemeriksaan tanah. Jika masih ada ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis, akan diberitahukan ke pemohon.[17]

    Selanjutnya, keputusan pemberian atau penolakan permohonan hak milik akan diterbitkan sesuai dengan kewenangan masing-masing, yaitu Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, atau Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan.[18]

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    DASAR HUKUM

    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
    Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar
    Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah.

    [1] Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (“PP 20/2021”)

    [2] Pasal 5 ayat (1) PP 20/2021

    [3] Pasal 7 PP 20/2021

    [4] Pasal 8 PP 20/2021

    [5] Pasal 11 ayat (1) PP 20/2021

    [6] Pasal 11 ayat (3) PP 20/2021

    [7] Pasal 22 ayat (2) PP 20/2021

    [8] Pasal 25 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 20/2021

    [9] Pasal 26 huruf a PP 20/2021

    [10] Pasal 27 PP 20/2021

    [11] Pasal 29 jo. Pasal 30 ayat (1) PP 20/2021

    [12] Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah (“Permen ATR/Kepala BPN 18/2021”)

    [13] Pasal 23 ayat (2) Permen ATR/Kepala BPN 18/2021

    [14] Pasal 23 ayat (4) Permen ATR/Kepala BPN 18/2021

    [15] Pasal 24 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN 18/2021

    [16] Pasal 54 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN 18/2021

    [17] Pasal 55 Permen ATR/Kepala BPN 18/2021

    [18] Lihat Pasal 56 s.d. Pasal 59 Permen ATR/Kepala BPN 18/2021

    Tags

    pertanahan
    tanah terlantar

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Powered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat

    30 Sep 2022
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    dot
    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda di sini!