KlinikBerita
New
Hukumonline Stream
Data PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Siapa yang Mencetak Blangko Sertipikat Tanah?

Share
Pertanahan & Properti

Siapa yang Mencetak Blangko Sertipikat Tanah?

Siapa yang Mencetak Blangko Sertipikat Tanah?
Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.Si Pokrol

Bacaan 10 Menit

Siapa yang Mencetak Blangko Sertipikat Tanah?

PERTANYAAN

Mohon bantuannya untuk mencarikan dasar aturan mengenai pencetakan blangko sertipikat tanah, apakah pasti diterbitkan oleh Perum Peruri ataukah dapat diterbitkan oleh perusahaan penerbit lainnya? Karena kami melihat dalam Kementrian ATR terdapat lelang untuk pencetakan blangko sertipikat. Pertanyaan ini kami ajukan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran/keaslian blangko sertipikat yang menjadi jaminan.

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    Sepanjang penelusuran kami, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempercayakan pencetakan dokumen sertipikat tanah kepada Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (“Perum Peruri”). Adapun sertipikat tanah yang dicetak oleh Perum Peruri memiliki ciri khusus yang lebih mengutamakan pengamanan (fitur keamanan), sehingga dapat memperkecil risiko pemalsuan. Lalu, bagaimana cara mengecek keaslian sertipikat tanah?

    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.                                                           

    Sertipikat Hak Atas Tanah

    Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.[1]

    Adapun pendaftaran tanah mencakup pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, serta pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.[2]

    Lebih lanjut, untuk mengetahui bagaimana tampilan sertipikat hak atas tanah, Anda dapat mengecek Lampiran VI Permen ATR/BPN 7/2019 (hal. 26-32). Berikut ini gambaran sampul depan bagian luar sertipikat hak atas tanah (hal. 26):

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000

     

    Kemudian menyambung pertanyaan Anda terkait keaslian sertipikat tanah, sebenarnya bagaimana cara mengecek keaslian sertipikat tanah? Disarikan dari Sentuh Tanahku, Aplikasi Pengecekan Pengurusan Berkas dan Sertifikat Tanah, Anda dapat mengecek keaslian sertipikat tanah secara online melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Aplikasi tersebut dapat menampilkan informasi daftar kepemilikan beserta rincian sertipikat.

    Selain secara online, Anda dapat mendatangi Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) terdekat untuk membantu mengecek keaslian sertipikat tanah atau mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (“BPN”) untuk mengecek keaslian sertipikat tanah. Hal ini didasarkan pada Pasal 34 ayat (1) PP 24/1997 bahwa setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah.

    Sebab, sebelum melakukan perbuatan hukum mengenai bidang tanah tertentu, para pihak yang berkepentingan perlu mengetahui data mengenai bidang tanah tersebut. Sehubungan dengan sifat terbuka data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, buku tanah dan surat ukur, siapapun yang berkepentingan berhak untuk mengetahui keterangan yang diperlukan. Tidak digunakannya hak tersebut menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.[3]

    Baca juga: Cara Cek Sertifikat Tanah Online untuk Hindari Mafia Tanah

    Pencetakan Blangko Sertipikat Tanah

    Selanjutnya, terkait siapa yang berwenang mencetak blangko sertipikat tanah, sepanjang penelusuran kami, BPN mempercayakan pencetakan dokumen sertipikat tanah kepada Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (“Perum Peruri”).

    Adapun sertipikat tanah yang dicetak oleh Perum Peruri memiliki ciri khusus yang lebih mengutamakan pengamanan (fitur keamanan), sehingga dapat memperkecil risiko pemalsuan. Sebagai informasi, pencetakan dokumen sertipikat tanah termasuk dalam produk kertas berharga non-uang.

    Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) PP 6/2019, dalam rangka melaksanakan maksud dan tujuan, Perum Peruri melakukan kegiatan usaha utama:

    a. mencetak mata uang rupiah guna memenuhi kebutuhan sesuai permintaan Bank Indonesia;

    b. membuat dokumen negara yang memiliki fitur sekuriti berupa dokumen keimigrasian dan benda meterai guna memenuhi kebutuhan sesuai permintaan instansi yang berwenang;

    c. membuat dokumen lain untuk negara yang memiliki fitur sekuriti berupa pita cukai dan dokumen pertanahan;[4]

    d. membuat dokumen lainnya untuk negara yang memiliki fitur sekuriti dan barang cetakan logam non uang;

    e. mencetak mata uang dan membuat dokumen negara lain yang memiliki fitur sekuriti atas permintaan negara yang bersangkutan, sepanjang telah terpenuhinya pencetakan mata uang rupiah;

    f. menyediakan jasa yang mempunyai fitur sekuriti yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan;

    g. pabrikasi kertas uang, kertas sekuriti, dan tinta sekuriti; dan

    h. jasa digital sekuriti.

    Adapun yang dimaksud dengan dokumen pertanahan di atas adalah buku tanah dan sertipikat sebagai tanda bukti hak.[5]

    Sebagai tambahan informasi, kami menemukan Pengumuman Tender Pengadaan Blanko Sertipikat Tanah, oleh Kementerian ATR/BPN pada tahun 2023, yang mana memenangkan Perum Peruri. Namun demikian, pada bagian peserta dan hasil evaluasi ditampilkan sejumlah nama perusahaan selain Perum Peruri.

    Jika ditelusuri lebih jauh, Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Blanko Sertipikat Tahun Anggaran 2023, menyebutkan pengadaan blangko sertipikat tanah untuk kebutuhan tahun anggaran 2023 dilaksanakan secara terpusat oleh Biro Umum dan Layanan Pengadaan kemudian didistribusikan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi seluruh Indonesia dan selanjutnya didistribusikan ke kantor pertanahan dalam provinsi tersebut.

    Dalam Kerangka Acuan Kerja tersebut, kualifikasi perusahaan yang dapat mengikuti pengadaan blangko sertipikat harus:

    1. memiliki surat izin usaha dengan KBLI 18112 (mencakup industri pencetakan perangko pos, perangko perpajakan, dokumen, cek dan kertas rahasia lainnya, materai, uang kertas, blangko cek, giro, surat andil, obligasi surat saham, surat berharga lainnya, paspor, tiket pesawat terbang dan cetakan khusus lainnya) atau peraturan pemerintah yang masih berlaku;
    2. memiliki surat izin pencetakan dokumen sekuriti yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah dan/atau izin operasional dari BIN/BOTASUPAL/PP yang masih berlaku;
    3. memiliki sertipikat manajemen mutu ISO 9001 yang masih berlaku.

    Dengan demikian, kami berpendapat pada dasarnya Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan pengadaan blangko sertipikat tanah untuk kebutuhan tahun anggaran tertentu, yang mana peserta dari perusahaan selain Perum Peruri dapat mengikutinya sepanjang memenuhi kualifikasi. Namun, kami menyarankan agar Anda untuk mengecek keaslian sertipikat tanah dengan menggunakan cara sebagaimana telah kami jelaskan di atas.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia;
    4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

    Referensi:

    1. KBLI 18112, yang diakses pada 30 Mei 2024, pukul 09.00 WIB;
    2. Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Blanko Sertipikat Tahun Anggaran 2023, yang diakses pada 30 Mei 2024, pukul 09.15 WIB;
    3. Pengumuman Tender Pengadaan Blanko Sertipikat Tanah, yang diakses pada 30 Mei 2024, pukul 09.10 WIB;
    4. Produk Kertas Berharga Non-Uang, yang diakses pada 30 Mei 2024, pukul 09.12 WIB;
    5. Sentuh Tanahku, Aplikasi Pengecekan Pengurusan Berkas dan Sertifikat Tanah, yang diakses pada 30 Mei 2024, pukul 09.00 WIB.

    [1] Pasal 1 angka 12a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

    [2] Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

    [3] Penjelasan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

    [4] Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia (“PP 6/2019”)

    [5] Pasal 1 angka 11 PP 6/2019

    Tags

    sertifikat
    tanah

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Powered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank

    6 Mei 2024
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    dot
    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda di sini!