Bacaan 5 Menit
Berdasarkan UU PT, setiap perusahaan yang berdiri di Indonesia haruslah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM. Lalu, apakah masyarakat umum dapat mengakses daftar perusahaan yang didaftarkan pada kementerian tersebut? Apabila masyarakat umum dapat mengaksesnya, bagaimana prosedurnya? Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Bagaimana Mengakses Daftar Perusahaan di Indonesia? yang dibuat oleh Selviyani, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 19 September 2011.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pada dasarnya, Perseroan Terbatas (“PT”), yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.[1]
Kemudian, perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.[2] Akta pendirian PT tersebut harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan dan memperoleh status badan hukum.[3]
Untuk mendapatkan pengesahan dan memperoleh status badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud di atas, pendiri perseroan mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”) secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM (“Menteri”) dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:[4]
Sebagai informasi, pengisian format isian tersebut harus didahului dengan pengajuan nama perseroan.[5] Kemudian, dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan, pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.[6]
Menjawab pertanyaan Anda, notaris memiliki peran penting dalam pengurusan administrasi badan hukum PT. Hal ini disebabkan karena pendirian badan hukum tersebut harus dibuat dalam bentuk akta otentik (akta notaris) sebagaimana telah kami jelaskan. Adapun masyarakat yang membutuhkan pengesahan badan hukum PT tidak dapat mengakses SABH secara langsung, tetapi harus melalui notaris yang telah terdaftar dalam SABH.[7]
Setelah pengesahan status badan hukum PT dilakukan, Menteri akan mengumumkan akta pendirian PT dalam Tambahan Berita Negara (“TBN”)[8]. Adapun TBN tersebut dapat diakses melalui laman Pengumuman Badan Hukum Dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara. Data yang ditampilkan dalam laman tersebut berupa tabel dengan detail nama notaris yang mewakili PT, nama badan hukum, nomor SK pengesahan yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM, nomor berita negara, Nomor TBN, dan tahun terbit.
Baca juga: Syarat Pendirian PT Menurut UU Cipta Kerja
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)
[2] Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 ayat (1) UU PT
[3] Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 ayat (4) UU PT
[4] Pasal 9 ayat (1) UU PT
[5] Pasal 9 ayat (2) UU PT
[6] Pasal 9 ayat (3) UU PT
[7] FX Denny Satria Aliandu. Analisis Hukum Pelayanan Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dalam Hal Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum. Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 1, No. 4, 2021, hal. 1838
[8] Pasal 30 ayat (1) huruf a UU PT
