Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Pengumuman Akta Pendirian PT dalam Tambahan Berita Negara

Pengumuman Akta Pendirian PT dalam Tambahan Berita Negara
Pengumuman Akta Pendirian PT dalam Tambahan Berita Negara

PERTANYAAN

Saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai Tambahan Berita Negara sebagai berikut:

  1. Apakah Tambahan Berita Negara dari Akta Pendirian sebuah perusahaan yang sudah didirikan sejak tahun 2005 masih bisa diurus dan diajukan permohonannya kepada Kementerian Hukum? Mengingat sekarang ada UU PT No. 40 Tahun 2007.
  2. Jika masih bisa diurus, maka bagaimanakah langkah-langkah yang harus ditempuh?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Tambahan Berita Negara yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 23 September 2010, kemudian dimutakhirkan pertam kali oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. pada 24 Juli 2017.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Berkenaan dengan kondisi perseroan Anda yang telah didirikan pada tahun 2005 di mana undang-undang yang berlaku pada saat itu adalah UU 1/1995 (sudah dicabut), maka kami mengasumsikan yang Anda maksud dengan “permohonan” adalah permohonan pengumuman ke dalam tambahan berita negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU 1/1995 yang berbunyi:

    1. Perseroan yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
    2. Permohonan pengumuman perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan Direksi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Kemudian, kami berasumsi bahwa perseroan Anda sudah mendapatkan keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, akan tetapi direksi perseroan Anda belum mengajukan permohonan pengumuman tambahan berita negara.

    Jika mengacu ketentuan Pasal 22 UU 1/1995 di atas, maka permohonan pengumuman perseroan ke dalam tambahan berita negara maksimal 30 hari terhitung sejak pendaftaran. Namun, dalam UU PT saat ini tidak dikenal lagi kewajiban direksi mengajukan permohonan pengumuman ke dalam tambahan berita negara.

    UU PT mengatur bahwa kewajiban untuk mengumumkan dalam tambahan berita negara bukan lagi kewajiban dari direksi perseroan,melainkan dilaksanakan oleh Menteri Hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU PT sebagai berikut:

    1. Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia:
      1. akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
      2. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
      3. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.
    2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
    3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Lebih lanjut, dalam Pasal 2 Permenkumham 2/2010 diterangkan bahwa Menteri Hukum mengumumkan perseroan dalam berita negara dan tambahan berita negara dan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (“Dirjen AHU”). Sepanjang penelusuran kami, dalam peraturan menteri tersebut, tidak ditemukan adanya ketentuan mengenai aturan permohonan pengumuman pendirian, melainkan permohonan pengumuman pembubaran dan rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi.[1]

    Kemudian, dalam melakukan pencetakan tambahan berita negara tersebut, Dirjen AHU dapat bekerja sama dengan Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (“Perum PNRI”).[2]

    Lantas, masih bisakah mengurus pengumuman akta pendirian jika pada waktu itu perseroan belum melakukan permohonan pengumuman dalam tambahan berita negara? Pada dasarnya tambahan berita negara yang belum sempat diurus pasca berubahnya ketentuan UU 1/1995 menjadi UU PT tahun 2007 dapat tetap diurus melalui Perum PNRI.

    Disarikan dari laman Berita Negara, langkah pendaftaran untuk pendirian badan hukum adalah sebagai berikut:

    1. Login melalui BNTBN Online.
    2. Jika belum mempunyai akun, silakan lanjut dengan melakukan pendaftaran akun.
    3. Pilih menu “Pengajuan” kemudian pilih “Pengajuan Baru”.
    4. Lakukan seluruh tahapan input data badan hukum serta lampirkan SK dalam format PDF serta akta dalam format file word.
    5. Klik menu “Kirim Formulir”.
    6. Lakukan pembayaran atas invoice atau perintah bayar yang dikeluarkan oleh aplikasi.
    7. Sertifikat penomoran dapat diunduh ketika pembayaran sudah dilakukan.
    8. Hasil cetakan akan dikirimkan pada alamat yang tertera saat pengajuan.

    Lalu, apa dampaknya jika pengumuman pendirian perseroan tidak diurus? Segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan menjadi tanggung jawab direksi secara tanggung renteng sampai diumumkannya akta pendirian perseroan tersebut dalam tambahan berita negara.

    Menurut Yahya Harahap dalam artikel Jika Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Belum Diumumkan, pengumuman dari segi hukum merupakan asas publisitas kepada masyarakat atau pihak ketiga. Keabsahannya kepada pihak ketiga sebagai perseroan boleh dikatakan tergantung pada pengumumannya dalam tambahan berita negara. Artinya, meski perseroan sudah mendapat pengesahan dari menteri sebagai badan hukum, maka selama belum diumumkan dalam tambahan berita negara, belum sah dan belum mengikat kepada pihak ketiga.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia;
    5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

    Referensi:

    1. Berita Negara, yang diakses pada 4 Maret 2025 pukul 11.30 WIB;
    2. BNTBN Online, yang diakses pada 4 Maret 2025 pukul 11.31 WIB.

    [1] Lihat Pasal 7 dan 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (“Permenkumham 02/2010”)

    [2] Pasal 13 Permenkumham 02/2010 jo. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000