Cara Menghitung Pajak Penghasilan untuk Pegawai Lajang dan Menikah

PERTANYAAN

Mohon penjelasannya bagaimana cara menghitung PPh atau pajak penghasilan dari pegawai yang belum menikah ataupun yang telah menikah? Bisakah diberikan contoh atau ilustrasi perhitungannya?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Cara Menghitung Pajak Penghasilan yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H., dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 28 Maret 2012, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. pada Senin, 25 September 2017.

KLINIK TERKAIT

Ketentuan PPh Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29

27 Apr, 2026

Seluk Beluk Penghasilan Tidak Kena Pajak

17 Mar, 2026

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Dikenai PPh?

06 Apr, 2021

Apakah Organisasi Internasional Dibebaskan dari PPh?

05 Apr, 2021

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Perbedaan Ketentuan PPh bagi Lajang dan Sudah Menikah

Cara menghitung pajak penghasilan bagi pegawai lajang berbeda dengan yang sudah menikah. Bagi pegawai yang sudah menikah, suami istri yang memiliki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (“PH”) atau istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajibannya sendiri/terpisah dari suami (“MT”), sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) PP 50/2022, maka penghasilannya akan dikenakan pajak secara terpisah.

Sementara, perempuan yang sudah menikah yang tidak hidup terpisah, tidak melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis, atau memiliki hak dan kewajiban perpajakan yang wajib digabungkan dengan hak dan kewajiban perpajakan suaminya, maka tidak dikenakan pajak secara terpisah.[1]

Perbedaan perhitungan pajak penghasilan (“PPh”) antara pegawai yang belum menikah ataupun yang sudah menikah adalah pada bagian penghasilan tidak kena pajak (“PTKP”). PTKP ialah besaran penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak yang diatur dalam undang-undang. Adapun, status pernikahan akan mempengaruhi besarnya PTKP tersebut.

Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak (“PKP”) dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah PTKP.[2] PTKP akan ditentukan berdasarkan status wajib pajak yang digolongkan berdasarkan tanggungan wajib pajak yaitu maksimal 3 orang,[3] status NPWP, hingga status pernikahan. Status tersebut dilihat saat keadaan pada awal tahun berjalan atau pada 1 Januari tahun berjalan.[4]

Cara Menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak

Adapun ketentuan PTKP per tahun diberikan paling sedikit:[5]

1. Rp54 juta untuk wajib pajak orang pribadi;
2. Rp4.5 juta untuk wajib pajak yang kawin;
3. Rp54 juta untuk tambahan seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami;
4. Rp 4.5 juta untuk tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus dan anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 orang untuk tiap keluarga.

Agar lebih mudah dipahami ketika menghitung PPh, berikut perbedaan antara PTKP wajib pajak lajang dan wajib pajak yang sudah menikah (kawin).

• Pria/Wanita (TK = Tidak Kawin)

	PTKP
TK/0	Rp54.000.000
TK/1	Rp58.500.000
TK/2	Rp63.000.000
TK/3	Rp67.500.000

• Pria/Wanita (K = Kawin)

	PTKP
K/0	Rp58.500.000
K/1	Rp63.000.000
K/2	Rp67.500.000
K/3	Rp72.000.000

• Menikah dan NPWP Gabung (K/I = kawin dan penghasilan suami dan istri digabung)

	PTKP
K/I/0	Rp112.500.000
K/I/1	Rp117.000.000
K/I/2	Rp121.500.000
K/I/3	Rp126.000.000

Apabila istri yang memiliki pekerjaan, penghasilan, dan NPWP sendiri, maka PTKP istri menggunakan status TK/0. Tapi PTKP suami tetap dianggap status K/0 – K/3.

Contoh Cara Menghitung Pajak Penghasilan

Sebelum memberikan contoh cara menghitung PPh orang pribadi, perlu diketahui terlebih dahulu tarif pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60 juta	5%
>60 juta sampai dengan Rp250 juta	15%
>Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta	25%
>Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar	30%
>5 miliar	35%

Kemudian, contoh cara menghitung PPh atau pajak penghasilan sebelum menikah dan setelah menikah adalah sebagai berikut.

1. PPh Pegawai Lajang/Belum Menikah

A merupakan seorang pegawai swasta dengan gaji per bulan Rp7.000.000,00 dan belum memiliki tanggungan, sehingga PTKP A adalah TK/0. PPh yang harus dibayarkan A adalah:

Gaji sebulan	= Rp7.000.000
Gaji setahun	= Rp7.000.000 x 12 = Rp84.000.000
PKP	= Penghasilan Neto – PTKP (TK/0)
	= Rp84.000.000 - Rp54.000.000 = Rp30.000.000
PPh 21	= PKP x tarif pajak I = Rp30.000.000 x 5% = Rp1.500.000

2. PPh Pegawai Menikah – Gabung NPWP

B merupakan seorang pegawai swasta dengan gaji Rp108.000.000 per tahun. B memiliki 2 orang anak, yang berarti PTKP B yaitu (K/2). B dan istri sepakat untuk menggabungkan NPWP mereka yang berarti PTKP istri (TK/0). Penghasilan istri B Rp85.000.000 per tahun.

Selain itu, PPh 21 B yang dipotong pemberi kerja adalah Rp2.025.000,00 dan PPh 21 istri yang dipotong pemberi kerja adalah Rp1.550.000,00, yang nantinya dapat menjadi pengurang untuk kekurangan bayar pajak masing-masing

PPh yang harus dibayarkan keduanya adalah sebagai berikut.

Gaji B per tahun	= Rp108.000.000
Gaji istri B per tahun	= Rp85.000.000
PKP B	= Penghasilan Neto – PTKP (K/2)
	= Rp108.000.000 – Rp67.500.000
	= Rp40.500.000
PPh 21 B	= PKP x tarif pajak I
	= Rp40.500.000 x 5%
PPh 21 B yang dipotong pemberi kerja	= Rp2.025.000
PKP isti B	= Penghasilan Neto – PTKP (TK/0)
	= Rp85.000.000 - Rp54.000.000
	= Rp31.000.000
PPh 21 istri B	= PKP x tarif pajak I
	= Rp31.000.000 x 5%
PPh 21 istri B yang dipotong pemberi kerja	= Rp1.550.000

B berkewajiban melaporkan penghasilannya dan penghasilan istrinya dalam SPT B.

3. PPh Pegawai Menikah – Pisah NPWP

Dengan kondisi yang sama seperti contoh di atas, maka cara menghitung PPh B dan istri adalah sebagai berikut.

Gaji B per tahun	= Rp108.000.000
Gaji istri per tahun	= Rp85.000.000
Total penghasilan neto	= Rp193.000.000
PTKP (K/I/2)	= Rp121.500.000
Total PKP	= Total Penghasilan Neto – PTKP (K/I/2)
	= Rp193.000.000 - Rp 121.500.000
	= Rp71.500.000
PPh 21 (B dan istri)	= PKP x tarif pajak II
	= Rp60.000.000 x 5%	= Rp3.000.000
	= Rp11.500.000 x 15%	= Rp1.725.000
Total PPh terutang gabungan (B dan Istri)		= Rp4.725.000

PPh terutang yang ditanggung B pada SPT-nya yaitu:

= (Penghasilan B : Penghasilan Neto) x PPh Terutang Gabungan
= (Rp108.000.000 : Rp193.000.000) x Rp4.725.000	= Rp2.645.000
PPh 21 yang sudah dipotong pemberi kerja	= Rp2.025.000
PPh kurang bayar	= Rp620.000

PPh terutang yang ditanggung istri B pada SPT-nya yaitu:

=(Penghasilan istri : Penghasilan Neto) x PPh Terutang Gabungan
= (Rp85.000.000 : Rp193.000.000) x Rp4.725.000	= Rp2.080.000
PPh 21 yang sudah dipotong pemberi kerja	= Rp1.550.000
PPh kurang bayar	= Rp530.000

Berdasarkan contoh perhitungan di atas, dapat dilihat besar PPh yang harus dilunasi oleh masing-masing adalah berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri yang kemudian dihitung secara proporsional sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.[6]

Sehingga jika memilih menggunakan NPWP terpisah, berdasarkan contoh perhitungan di atas, akan ada kekurangan bayar pajak yang harus dibayar B sebesar Rp620.000,00 sedangkan kekurangan bayar pajak yang harus dibayar istri sebesar Rp530.000,00. B dan istri berkewajiban untuk melaporkan penghasilannya ke dalam SPT masing-masing

Baca juga: Sanksi Wajib Pajak yang Tidak Lapor SPT

Demikian jawaban kami tentang cara menghitung PPh pribadi, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan diubah keempat kalinya dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

---

[1] Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

[2] Penjelasan Pasal 3 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU 7/2021”) yang mengubah Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“UU 36/2008”)

[3] Pasal 3 angka 3 UU 7/2021 yang mengubah Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU 36/2008 dan penjelasannya

[4] Penjelasan Pasal 3 angka 3 UU 7/2021 yang mengubah Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU 36/2008

[5] Pasal 3 angka 3 UU 7/2021 yang mengubah Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU 36/2008

[6] Penjelasan Pasal 8 ayat 3 UU 36/2008