Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel dibawah ini adalah pemutakhiran dari artikel yang berjudul Tata Cara Mengurus SIM yang Mati dan Hilang yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan dipublikasikan pada tanggal 21 Oktober 2015.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Surat Izin Mengemudi (“SIM”) adalah bukti legitimasi kompetensi pengemudi sesuai jenis dan golongan SIM yang dimilikinya setelah memenuhi persyaratan administrasi, usia, kesehatan jasmani maupun rohani, serta dinyatakan lulus melalui proses pengujian.[1]
Pada dasarnya, menurut Pasal 2 ayat (1) Perpol 5/2021, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor (“ranmor”) wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Hal serupa juga diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ sebagai berikut:
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.
Adapun SIM diterbitkan Polri[2] dan terdiri atas:[3]
- SIM ranmor perseorangan;
- SIM ranmor umum; dan
- SIM internasional.
Kami asumsikan bahwa kendaraan yang Anda miliki adalah kendaraan bermotor pribadi/perseorangan, maka SIM yang Anda miliki termasuk pada SIM ranmor perseorangan.
Lantas, apa sanksi jika mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM?
Menurut Pasal 106 ayat (5) huruf b UU LLAJ, pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, maka setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukan SIM. Sanksi bagi pengendara kendaraan bermotor yang tidak dapat menunjukkan SIM saat pemeriksaan diatur dalam Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ, sebagai berikut:
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00.
Apabila ternyata diketahui pengendara kendaraan bermotor tidak mempunyai SIM, maka sanksinya lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UU LLAJ:
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00.
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, SIM ranmor perseorangan dan SIM ranmor umum tidak berlaku lagi apabila:[4]
- habis masa berlakunya; dan
- dilakukan pencabutan SIM oleh Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (“Satpas”) yang menerbitkannya.
Masa berlaku dari SIM ranmor perseorangan dan SIM ranmor umum adalah 5 tahun terhitung mulai tanggal penerbitan dan dapat diperpanjangan sebelum habis masa berlakunya.[5]
SIM yang habis masa berlakunya itu dikenal dengan istilah “SIM mati”. Jika ingin pengajuan penggantian SIM yang mati maka diperlukan pengajuan SIM Baru.[6]
Penerbitan SIM selain dilakukan pada SIM yang sudah mati dilaksanakan juga terhadap:[7]
- SIM baru;
- perpanjangan SIM;
- peningkatan golongan SIM;
- penurunan golongan SIM;
- perubahan data pengemudi;
- penggantian SIM hilang atau rusak; dan
- akibat pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan.
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk perpanjangan SIM pada dasarnya harus dilakukan sebelum lewat masa berlakunya. Jika dilakukan saat SIM telah lewat masa berlakunya maka harus diajukan penerbitan SIM baru.
Selanjutnya, perlu Anda ketahui bahwa penerbitan SIM meliputi persyaratan dan tata cara pelaksanaan penerbitan SIM[8], yang dilaksanakan berdasarkan permohonan.[9]
Adapun persyaratan untuk penerbitan SIM terdiri atas:[10]
- usia;
- administrasi;
- kesehatan; dan
- lulus ujian
Dalam membuat SIM, pemohon yang ingin membuat SIM harus memenuhi persyaratan administrasi. Persyaratan administrasi untuk penerbitan SIM ranmor perseorangan dan SIM ranmor umum meliputi:[11]
- mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran SIM secara manual atau menunjukkan tanda bukti pendaftaran secara elektronik;
- melampirkan fotokopi dan memperlihatkan identitas diri Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi warga negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi warga negara asing;
- melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi dengan memperlihatkan yang aslinya
- melampirkan surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi yang diterbitkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi, bagi pemohon SIM perorangan yang tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan mengemudi atau belajar sendiri;
- melampirkan fotokopi surat izin kerja asli dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan bagi warga negara asing yang bekerja di Indonesia;
- melaksanakan perekaman biometri berupa sidik jari dan/atau pengenalan wajah maupun retina mata;
- melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif dalam program jaminan Kesehatan nasional; dan
- menyerahkan bukti pembayaran penerimaan bukan pajak.
Selain itu, untuk penggantian SIM hilang terdapat tambahan persyaratan administrasi yaitu melampirkan surat tanda penerimaan laporan kehilangan dari Polri.[12]
Sedangkan dalam pertanyaan Anda, jika perpanjangan dilakukan setelah lewat waktu (SIM mati), maka harus melakukan ujian teori, ujian keterampilan melalui simulator dan ujian praktik karena harus diajukan penerbitan SIM baru.[13]
Selanjutnya, tata cara pelaksanaan penerbitan SIM ranmor perseorangan dan SIM ranmor umum meliputi:[14]
- Pendaftaran, yaitu kegiatan penerimaan permohonan penerbitan SIM dari pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perpol 5/2021 (usia, administrasi, tes kesehatan, dan lulus ujian) yang dilakukan oleh kelompok kerja pendaftaran;[15]
- Identifikasi, yaitu kegiatan mengidentifikasi data pemohon berdasarkan kelengkapan dokumen yang dilakukan oleh kelompok kerja identifikasi;[16]
- Pencerahan dan pengujian, yaitu kegiatan pemberian pencerahan dan pelaksanaan pengujian terhadap pemohon yang dilakukan oleh kelompok kerja pencerahan dan pengujian pada unit ujian teori, unit ujian keterampilan melalui simulator;[17]
- Pencetakan dan penyerahan, yaitu kegiatan mencetak dan menyerahkan SIM kepada pemohon yang dilakukan oleh kelompok kerja pencetakan dan penyerahan;[18] dan
- Pengarsipan, yaitu kegiatan penataan, penyimpanan, pemeliharaan, pemusnahan, dan penyajian arsip yang dilakukan oleh kelompok kerja pengarsipan.[19]
Sebagai informasi, penerbitan SIM yang dilaksanakan terhadap penggantian SIM hilang/rusak, tidak meliputi pencerahan dan pengujian.[20]
Kemudian, penerbitan SIM ini dilakukan oleh Satpas[21] yaitu unsur pelaksana Polri di bidang lalu lintas yang menyelenggarakan kegiatan registrasi dan identifikasi pengemudi.[22]
Dalam penerbitan SIM A dan SIM C seperti yang Anda miliki, maka dapat dilakukan pada Satpas level I, Satpas level II, Satpas level III, Satpas level IV, Satpas Pembantu dan Satpas Keliling.[23]
Menjawab pertanyaan Anda tentang bagaimana cara mengurus SIM yang sudah mati secara online? Pada dasarnya, proses pembuatan dan perpanjangan SIM dapat dilakukan secara daring/online.
Dilansir dari laman Digital Korlantas, tata cara melakukan pembuatan SIM baru secara online adalah sebagai berikut:
- Download aplikasi Digital Korlantas Polri dan lakukan verifikasi data.
- Klik Menu SIM lalu pilih pendaftaran SIM. Ikuti petunjuk pengisian data yang dibutuhkan dan lakukan pembayaran pendaftaran SIM.
- Lakukan ujian teori. Jika lulus, pilih tanggal untuk melakukan ujian praktik di Satpas yang sudah dipilih.
- SIM dapat diambil setelah lulus ujian praktik
Sedangkan untuk melakukan perpanjangan SIM secara online adalah sebagai berikut:
- Download aplikasi Digital Korlantas Polri dan lakukan verifikasi data.
- Klik menu SIM lalu pilih perpanjangan SIM. Ikuti petunjuk pengisian data yang dibutuhkan dan lakukan pembayaran perpanjangan SIM.
- Satpas akan melakukan verifikasi data dan dokumen. Jika data dan dokumen yang dibutuhkan lengkap dan benar, SIM akan segera dicetak.
- SIM siap dikirim atau siap diambil di Satpas.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- Peraturan Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi yang diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi
Referensi:
Digital Korlantas, yang diakses pada hari Kamis, 13 Juni 2024, pukul 13.30 WIB.
[3] Pasal 3 ayat (1) Perpol 2/2023
[4] Pasal 5 ayat (1) Perpol 5/2021
[5] Pasal 4 ayat (1) Perpol 5/2021
[6] Pasal 4 ayat (3) Perpol 5/2021
[7] Pasal 6 ayat (3) Perpol 5/2021
[8] Pasal 6 ayat (1) Perpol 5/2021
[9] Pasal 6 ayat (2) Perpol 5/2021
[10] Pasal 7 Perpol 5/2021
[11] Pasal 9 ayat (1) huruf a Perpol 2/2023
[12] Pasal 9 ayat (3) huruf b Perpol 2/2023
[13] Pasal 14 ayat (1) huruf a Perpol 2/2023 dan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf a Perpol 5/2021
[14] Pasal 20 ayat (1) huruf a Perpol 5/2021
[15] Pasal 22 ayat (1) Perpol 5/2021
[16] Pasal 23 ayat (1) Perpol 5/2021
[17] Pasal 24 ayat (1) Perpol 5/2021
[18] Pasal 25 ayat (1) Perpol 2/2023
[19] Pasal 26 ayat (1) Perpol 5/2021
[20] Pasal 20 ayat (3) huruf c Perpol 5/2021
[21] Pasal 20 ayat (2) Perpol 5/2021
[22] Pasal 1 angka 9 Perpol 2/2023
[23] Pasal 30 ayat (4), (5), (6), dan (7) Perpol 5/2021