Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Cara Rujuk Ketika Sudah Diputus Cerai Pengadilan yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. pada 2 Agustus 2012.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sepanjang pengetahuan kami di dalam hukum agama Katolik tidak dikenal adanya perceraian. Mengutip artikel Hukum Perceraian Agama Katolik, perceraian di pengadilan dianggap tidak sah oleh hukum agama Katolik. Sehingga, keduanya memang masih dianggap suami-istri oleh gereja Katolik meski telah bercerai secara hukum negara.
Akan tetapi, sebagai informasi, jika suatu putusan cerai telah dikirimkan oleh panitera pengadilan negeri dan telah dicatatkan oleh kantor pencatatan sipil, secara hukum negara, perkawinan tersebut sudah resmi putus walaupun secara hukum agama (Katolik) dianggap tidak pernah terjadi perceraian.
Lebih lanjut, untuk kembali rujuk, Anda harus kembali melakukan perkawinan sesuai prosedur yang berlaku agar perkawinan tersebut diakui secara hukum negara. Hal ini perlu dilakukan untuk memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan.
Namun, perlu diperhatikan, bahwa undang-undang sejatinya mencegah terjadinya tindakan kawin-cerai berulang kali. Hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 10 UU Perkawinan yang mengatur bahwa apabila suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain kemudian bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
Demikian jawaban dari kami terkait cara rujuk ketika diputus cerai pengadilan negeri sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.