Proses Pendaftaran Merek Hingga Penerbitan Sertifikat Merek

PERTANYAAN

Jika kita mendaftarkan suatu merek, apakah langsung dapat diterbitkan bukti "permohonan pendaftaran merek" oleh DJKI atau harus dicek dahulu? Pengalaman saya mendaftarkan suatu merek sejak Mei sampai hari ini belum ada penolakan, tetapi nyatanya ada pihak yang menggugat merek yang saya daftarkan tersebut ke pihak kepolisian dengan tuduhan dugaan pemalsuan merek atas dasar Pasal 91 UU 15/2001 yakni "persamaan pada pokoknya", sedangkan dari pihak DJKI belum ada penolakan.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Proses awal penerimaan pendaftaran merek yang dibuat oleh Si Pokrol, dan pertama kali dipublikasikan pada 27 April 2009, dan pertama kali dimutakhirkan oleh Abi Jam'an Kurnia, S.H. pada 3 Mei 2019.

Prosedur Pendaftaran Merek

KLINIK TERKAIT

Dapatkah Menggunakan Nama Suku/Etnis sebagai Merek?

25 Apr, 2019

Mungkinkah Logo yang Telah Didaftarkan Mereknya, Juga Dicatatkan Hak Ciptanya?

05 Apr, 2019

Dasar Hukum Perlindungan Merek Non-Tradisional

25 Mar, 2019

Permohonan Pendaftaran Merek Melalui e-Filing

22 Mar, 2019

Berdasarkan UU MIG sebagaimana telah diubah oleh Perppu Cipta Kerja, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.[1]

Baca juga: Perlindungan Hak Merek, Ini Syarat Mendapatkannya

Kemudian, permohonan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pemilik merek atau konsultan kekayaan intelektual berdasarkan surat kuasa dari pemilik merek kepada Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“DJKI”) secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia. Lalu, pemohon akan mengisi formulir permohonan pendaftaran merek yang disediakan oleh DJKI^[2] dengan mencantumkan dan melampirkan data sebagai berikut:^[3]

1. tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
2. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemilik merek;
3. nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
4. warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
5. nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas;
6. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa;
7. label merek yang dapat berupa logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur;
8. bukti pembayaran permohonan pendaftaran merek;
9. surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya.

Setelah pemohon mengisi formulir permohonan pendaftaran merek, melengkapi label merek dan membayarkan biaya permohonan pendaftaran merek tersebut, DJKI akan memberikan tanggal penerimaan atau filling date (“tanggal penerimaan permohonan”).^[4] Kemudian, berdasarkan praktik pengalaman pribadi kami, pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran merek secara online akan diberikan tanggal penerimaan permohonan yang termuat dalam Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia.

Adapun DJKI akan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.^[5]

Lebih lanjut, dalam waktu paling lama 15 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan, Menteri Hukum akan mengumumkan permohonan pendaftaran merek dalam berita resmi merek. Pengumuman tersebut akan berlangsung selama 2 bulan.^[6] Selama masa pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri Hukum yang berisi alasan yang cukup dan bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya tidak dapat didaftarkan atau ditolak. Menteri Hukum melalui DJKI akan mengirimkan keberatan tersebut kepada pemohon paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan.^[7]

Atas keberatan tersebut, pemohon dapat mengajukan sanggahan secara tertulis yang disampaikan kepada Menteri Hukum paling lama 2 bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri Hukum.^[8]

Baca juga: Jangka Waktu Hak Merek dan Syarat Perpanjangannya

Kemudian, terhadap permohonan pendaftaran merek akan dilakukan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa merek yang diangkat oleh DJKI dengan mempertimbangkan keberatan dan/atau sanggahan. Pemeriksaan substantif akan diselesaikan dalam jangka waktu 30 sampai dengan 90 hari kerja.^[9]

Dalam hal pemeriksa merek memutuskan permohonan pendaftaran merek dapat didaftarkan, maka sebagaimana Pasal 24 ayat (1) UU MIG, Menteri Hukum akan:

1. mendaftarkan merek tersebut;
2. memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada pemohon atau kuasanya;
3. menerbitkan sertifikat merek; dan
4. mengumumkan pendaftaran merek tersebut dalam berita resmi merek, baik elektronik maupun non-elektronik.

Namun, apabila pemeriksa merek memutuskan permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar atau ditolak, DJKI akan memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya kepada pemohon yang dalam praktiknya disebut usulan penolakan. Atas usulan penolakan tersebut, pemohon dapat mengajukan tanggapan atas usulan penolakan paling lambat 30 hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan usulan penolakan. Dalam hal tanggapan tersebut diterima, maka Menteri Hukum akan menerbitkan sertifikat merek, sedangkan dalam hal tanggapan tidak diterima maka Menteri Hukum akan menolak permohonan pendaftaran merek yang diajukan. Apabila pemohon tidak mengajukan tanggapan atas usulan penolakan maka demi hukum permohonan pendaftaran merek ditolak.^[10]

Menjawab pertanyaan Anda, apabila yang dimaksud “bukti permohonan pendaftaran merek” adalah tanda terima permohonan, maka dokumen tersebut akan diterbitkan setelah pemohon mengisi formulir permohonan pendaftaran merek, melengkapi label merek, dan membayarkan biaya permohonan pendaftaran merek.

Baca juga: Bolehkah Memiliki Dua Merek Dagang yang Mirip?

Sertifikat Merek sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Merek

Berdasarkan Pasal 3 UU MIG, hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar. Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 3 UU MIG, yang dimaksud terdaftar adalah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri Hukum untuk diterbitkan sertifikat. Jadi, berdasarkan sertifikat tersebut, merek menjadi bukti perolehan hak atas merek.

Dalam pertanyaan, Anda menerangkan bahwa belum ada penolakan terhadap permohonan pendaftaran merek dan terdapat pihak lain yang melaporkan Anda ke pihak kepolisian dengan tuduhan dugaan pemalsuan merek yakni "persamaan pada pokoknya" atas dasar Pasal 91 UU 15/2001. Namun, perlu diketahui bahwa keberlakukan UU 15/2021 telah dicabut oleh UU MIG. Isi ketentuannya juga telah diubah oleh Pasal 100 ayat (2) UU MIG menjadi:

Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Baca juga: Bisakah Ide Bisnis Diberikan Perlindungan Kekayaan Intelektual?

Dalam hal merek yang Anda ajukan permohonan pendaftaran belum terdaftar yang salah satunya dibuktikan dengan sertifikat merek, maka Anda belum memperoleh hak atas merek. Selama merek Anda belum terdaftar, maka merek Anda belum mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian, apabila terdapat pihak lain selaku pemilik merek terdaftar yang keberatan atas penggunaan merek yang belum terdaftar karena diduga adanya persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar tersebut, maka pemilik merek terdaftar tersebut dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran merek maupun melakukan pengaduan atas tindak pidana pelanggaran merek berdasarkan Pasal 100 ayat (2) UU MIG.

Baca juga: Merek Dipakai Orang Tanpa Izin, ke Mana Meminta Ganti Rugi?

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

---

[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG“)

^[2] Lihat Pasal 3 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

^[3] Pasal 4 UU MIG

^[4] Pasal 13 UU MIG

^[5] Pasal 11 ayat (2) UU MIG

^[6] Pasal 14 UU MIG

^[7] Pasal 16 UU MIG

^[8] Pasal 17 UU MIG

^[9] Lihat Pasal 1 angka 12 dan Pasal 108 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 23 UU MIG

^[10] Pasal 24 UU MIG