Permohonan Pendaftaran Merek Melalui e-Filing

PERTANYAAN

Jika kami ingin melakukan pengajuan trademark untuk logo perusahaan, apakah pengajuan tersebut bisa kami lakukan sendiri atau harus melalui Konsultan Kekayaan Intelektual? Karena kami lihat pada aplikasi online pengajuan merek terdapat kolom pengisian Nomor Konsultan, apakah hal tersebut akan berpengaruh jika kami mengosongkan kolom tersebut karena kami melakukan pengajuan sendiri?

ULASAN LENGKAP

Intisari :

Mengenai pendaftaran Merek melalui e-Filing Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual, sebagaimana disampaikan dalam laman Registrasi Akun Kekayaan Intelektual, saat ini masih diperuntukkan hanya bagi Konsultan Kekayaan Intelektual terdaftar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Sentra HKI Perguruan Tinggi (satu akun per Sentra HKI Perguruan Tinggi).

Simak penjelasan lebih lanjut dalam ulasan di bawah ini.

KLINIK TERKAIT

Perlindungan Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar di Indonesia

21 Mar, 2019

Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Hukum di Indonesia

19 Mar, 2019

Aturan Penggunaan Merek ‘CrossFit’ untuk Pusat Kebugaran

11 Mar, 2019

Perbedaan Pengalihan Hak atas Merek dengan Lisensi

08 Mar, 2019

Ulasan :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Sebelum menjawab pertanyaan utama Anda, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu beberapa definisi di bawah ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”):

1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa;[1]
2. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.[2]

Pasal 3 UU MIG dan penjelasannya menjelaskan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”) untuk diterbitkan sertifikat.[3]

Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri.[4] Untuk mengajukan permohonan pendaftaran Merek, pemilik Merek harus mengisi formulir ‘Permohonan Pendaftaran Merek’. Contoh formulir dapat Anda lihat dalam laman Formulir Terkait Permohonan Merek. Selengkapnya, simak juga artikel Aturan Soal Biaya Pendaftaran Merek.

Selanjutnya, Pasal 1 angka 9 UU MIG menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Merek atau Indikasi Geografis.

Kemudian dalam bagian yang mengatur mengenai syarat dan tata cara permohonan, dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) UU MIG bahwa Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.

Jadi, mengenai pendaftaran Merek, dapat dilakukan oleh Pemohon sendiri ataupun melalui Kuasanya. Dalam hal ini Kuasa biasanya adalah Konsultan Kekayaan Intelektual.

Mengenai pendaftaran Merek melalui e-Filing Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual, sebagaimana disampaikan dalam laman Registrasi Akun Kekayaan Intelektual, saat ini masih diperuntukkan hanya bagi Konsultan Kekayaan Intelektual terdaftar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Sentra HKI Perguruan Tinggi (satu akun per Sentra HKI Perguruan Tinggi).

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Referensi:

1. Formulir Terkait Permohonan Merek, diakses pada Jum’at, 22 Maret 2019, pukul 13.20 WIB;
2. Registrasi Akun Kekayaan Intelektual, diakses pada Jum’at, 15 Maret 2019, pukul 17.07 WIB.

---

[1] Pasal 1 angka 1 UU MIG

[2] Pasal 1 angka 5 UU MIG

[3] Pasal 1 angka 20 UU MIG

[4] Pasal 1 angka 8 UU MIG