Aturan Biaya Pendaftaran Merek

KLINIK TERKAIT

Prosedur Pendaftaran Logo Perusahaan

22 Jan, 2026

Bolehkah Repackaging Barang Impor dengan Merek Sendiri?

12 Feb, 2025

Jika Ada Kemiripan Merek dan Kesamaan Komposisi Pada Produk Makanan

03 Nov, 2016

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Aturan Soal Biaya Pendaftaran Merek yang dibuat oleh Risa Amrikasari S.S., S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 19 Desember 2016.

Definisi dan Fungsi Merek

Perlu dipahami sebelumnya, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang di produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Adapun, yang dimaksud merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.[1]

Dilansir dari Pengenalan Merek dari laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), ada beberapa fungsi dari pendaftaran merek yang perlu kita ketahui, di antaranya:

1. sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang telah didaftarkan;
2. menjadi dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftarannya oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;
3. menjadi dasar untuk mencegah orang lain menggunakan atau memakai merek yang sama secara keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

Pendaftaran Merek

Sepanjang penelusuran kami, pendaftaran merek memiliki prinsip first to file, yakni di mana pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek dan disetujui untuk didaftar, menjadi pihak yang memiliki hak atas merek tersebut.

Pasal 1 angka 5 UU MIG menegaskan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Sebagaimana pasal tersebut, dapat diartikan juga bahwa pemilik merek terdaftar dapat menggunakan sendiri merek yang didaftarkannya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selain itu, apabila ada pihak yang menggunakan merek miliknya baik sama secara keseluruhannya atau sama pada pokoknya tanpa seizin dan tanpa diketahui oleh pemilik terdaftar maka hal tersebut jelas dilarang menurut UU MIG dan perubahannya.

Kemudian, hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar di DJKI, yaitu setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan menteri untuk diterbitkan sertifikat.

Selanjutnya, berkaitan dengan pertanyaan Anda, Pasal 6 ayat (1) UU MIG menyatakan bahwa:

Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas atau barang atau jasa dapat diajukan dalam 1 permohonan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Trademark Law Treaty yang telah diratifikasi dengan Keppres 17/1997 tentang pengesahan Trademark Law Treaty yang dimaksudkan untuk memudahkan pemilik merek yang akan menggunakan mereknya untuk beberapa barang dan/atau jasa.

Menurut hemat kami, maksud dari pasal di atas adalah dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek, secara teknis setiap pemilik merek dapat mengajukan merek yang dipergunakannya hanya dalam 1 kali pendaftaran saja.

Agar lebih mudah memahaminya, ilustrasinya adalah sebagai berikut.

A memiliki usaha di bidang penyediaan makanan dan minuman. Dalam hal ini, klasifikasi daftar kelas barang/jasanya adalah di kelas 43. Selain itu, A juga memiliki produk minumannya sendiri yang masuk di kelas 32. Berdasarkan klasifikasi merek, A dapat mendaftarkan bidang usahanya sesuai dengan kelasnya masing-masing.

Untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek, A harus terlebih dahulu mengisi formulir permintaan pendaftaran merek yang dapat diakses di laman DJKI. Nantinya di formulir tersebut, A harus memasukkan isian kelas barang/jasa dan jenis barang/jasa. Pada kolom kelas, A bisa mengisi isian kelas 32 dan kelas 43. Sedangkan, pada kolom jenis, A bisa mengisi jenis barang yang termasuk dalam kelas 32 dan jenis jasa dari kelas 43.

Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap permohonan pendaftaran merek dapat dilakukan dengan merek yang sama pada kelas merek yang berbeda dalam satu permohonan.

Hal tersebut juga sejalan dengan penjelasan umum PP 24/1993, yaitu:

Dalam satu kelas terdapat satu atau lebih jenis barang atau jasa. Pada prinsipnya, suatu permintaan pendaftaran bagi suatu barang atau jasa tertentu hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau jasa. Tetapi dalam hal dibutuhkan pendaftaran untuk lebih dari satu kelas, maka terhadap setiap kelas yang diinginkan harus diajukan permintaan secara terpisah.

Dengan demikian, meskipun didaftarkan dalam satu permohonan, apabila Anda memiliki etiket merek yang akan didaftarkan di 2 atau lebih kelas yang berbeda, Anda akan dikenakan tarif untuk masing-masing kelas tersebut.

Biaya Pendaftaran Merek

Masih berkaitan dengan pertanyaan Anda, mengenai biaya pendaftaran merek, diatur berdasarkan jenis pelayanan hak kekayaan intelektual sebagaimana disebutkan pada lampiran jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam PP 45/2024, di mana ditetapkan tarif “per kelas” untuk permohonan pendaftaran merek. Untuk tarif permohonan per kelas, ditetapkan tarif dengan rincian sebagai berikut: [2]

Sehingga apabila yang ingin didaftarkan yaitu 2 kelas merek semisal kelas merek 32 dan 43 sebagaimana contoh diatas maka biayanya menjadi Rp1 juta, untuk usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan dan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah, sedangkan untuk umum menjadi sebesar Rp3,6 juta.

Setelah mendaftarkan merek miliknya, pemilik merek terdaftar bukan hanya menggunakan merek tersebut secara aktif, menjaga kualitas barang dan/atau jasa yang didaftarkan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk melakukan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek. Perpanjangan perlindungan merek ini dilakukan setiap 10 tahun sekali, dan dapat diperpanjang oleh pemilik merek terdaftar 6 bulan sebelum masa berakhirnya perlindungan berakhir sesuai Pasal 35 UU MIG.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty.

Referensi:

Pengenalan Merek, yang diakses pada 19 Januari 2026, pukul 15.30 WIB.