Prosedur Pendaftaran Logo Perusahaan

PERTANYAAN

Mengapa logo perusahaan harus didaftarkan? Bagaimana teknisnya dan harus kemana saya mendaftarkannya? Mohon penjelasan dan dasar hukumnya.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Risa Amrikasari S.S., S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 19 Desember 2016.

KLINIK TERKAIT

Bolehkah Repackaging Barang Impor dengan Merek Sendiri?

12 Feb, 2025

Bisakah Ide Bisnis Diberikan Perlindungan Kekayaan Intelektual?

28 Mar, 2023

Aspek Hukum Unggah Lagu di Internet

01 Nov, 2016

Hukumnya Mengaransemen Lagu Anak-anak untuk Tujuan Komersil

04 Okt, 2016

Menurut KBBI, logo diartikan sebagai huruf atau lambang yang mengandung makna, terdiri atas satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama perusahaan dan sebagainya.

Logo termasuk merek sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU MIG berikut.

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Berkaitan dengan pertanyaan Anda, mengapa logo perusahaan harus didaftarkan? Menurut hemat kami, berikut setidaknya alasan kenapa logo perusahaan harus didaftarkan.

1. Terlindunginya hak kekayaan intelektual si pemilik merek

Atas didaftarkannya logo sebagai merek milik Anda pribadi, secara resmi telah diakui secara hukum bahwa Anda adalah pemilik sah atas logo tersebut. Artinya, pemilik sertifikat hak atas merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan bukti legalitas yang kuat dan sah di mata hukum. Sehingga, tidak ada satu orang pun yang boleh menggunakan logo tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari si pemilik logo.

Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU MIG yang menegaskan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Sebagaimana pasal tersebut, dapat diartikan juga bahwa pemilik merek terdaftar dapat menggunakan sendiri merek yang didaftarkannya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selain itu, apabila ada pihak yang menggunakan merek miliknya baik sama secara keseluruhannya atau sama pada pokoknya tanpa seizin dan tanpa diketahui oleh pemilik terdaftar maka hal tersebut jelas dilarang menurut UU MIG dan perubahannya.

Selain itu, sepanjang penelusuran kami, mendaftarkan dan memiliki sertifikat Hak merek atas logo ini dapat mencegah pihak lain untuk menggunakan atau memakai merek yang sama secara keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

2. Terhindar dari risiko penyalahgunaan oleh pihak lain

Berdasarkan praktik yang kami temukan, logo sebagai merek dari perusahaan sangat rawan akan terjadinya penyalahgunaan, terlebih logo tersebut mengandung nilai ekonomi yang cukup tinggi, penyalahgunaan mungkin saja dilakukan oleh oknum-oknum yang secara sengaja mencari keuntungan dengan cara menggunakan logo tanpa seizin dari pemilik merek. Hal ini akan berdampak pada bisnis perusahaan, reputasi, hingga tingkat kepercayaan customer dan/atau masyarakat kepada suatu perusahaan.

Dengan dimilikinya sertifikat hak merek atas logo tersebut, berarti setiap orang yang memilikinya mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan dan menampilkan logo perusahaan dengan cara seluas-luasnya dan tanpa batasan. Pemilik merek dapat menolak penggunaan logo perusahaan oleh pihak lain tanpa izin dalam bentuk dan cara apapun. Jika hal tersebut terjadi, pelanggaran hak merek atas logo dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Memperkuat identitas perusahaan

Didaftarkannya hak merek atas logo perusahaan yang Anda miliki akan memberikan kesan profesional dimata relasi, customer dan masyarakat luas bahwa perusahaan milik Anda dikelola secara profesional dan diakui oleh hukum.

4. Hak merek atas logo menjadi aset bisnis yang bernilai ekonomi tinggi bagi perusahaan

Banyak pemilik usaha tidak menyadari bahwa logo yang mereka miliki bisa menjadi aset tak berwujud yang sangat berharga. Dalam dunia modern, aset intelektual seperti logo, merek, dan desain seringkali bernilai lebih tinggi dari aset fisik seperti bangunan atau kendaraan operasional. Sepanjang penelusuran kami, logo yang telah memiliki hak merek resmi bisa dijual, diwariskan, dijadikan jaminan, atau dilisensikan untuk menambah pemasukan.

5. Memudahkan proses penindakan hukum jika terjadi sengketa

Apabila ada seseorang dan/atau badan hukum selain perusahaan Anda yang menggunakan logo perusahaan milik Anda tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik merek, maka proses hukum yang berjalan akan mudah apabila Anda sudah mendaftarkan hak merek atas logo dan memiliki sertifikat hak mereknya.

Mekanisme Pendaftaran Logo

Kemudian, apabila logo tersebut akan didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hak merek, maka Anda dapat mendaftarkannya di DJKI setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, proses pemeriksaan substantif, serta mendapatkan persetujuan menteri untuk diterbitkannya sertifikat.

Pendaftaran merek memiliki prinsip first to file, yakni di mana pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek dan disetujui untuk didaftarkan menjadi pihak yang memiliki hak atas merek tersebut.

Adapun mengenai cara-caranya, kami rangkum sebagai berikut.

1. Melakukan registrasi akun pada laman: merek.dgip.go.id
2. Klik tambah untuk membuat permohonan baru;
3. Isi seluruh formulir yang tersedia;
4. Unggah data dukung yang dibutuhkan;
5. Pesan kode pembayaran dengan klik Generate Kode Billing;
6. Lakukan pembayaran sesuai dengan kode billing maksimal pukul 23.59 WIB di hari yang sama;
7. Jika semua sudah benar, pemohon dapat mengeklik selesai.

Kemudian, menurut informasi yang kami terima, terkait rincian biaya pendaftaran logo yaitu sebagai berikut.

a. Umum: Rp1,8 juta

b. UMK: Rp500 ribu

Masih berkaitan dengan pendaftaran logo, setelah mendaftarkan permohonan pendaftaran hak merek atas logo perusahaan Anda, lebih lanjut oleh DJKI akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang telah dikirimkan, dan pemeriksaan ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan permohonan sesuai Pasal 11 ayat (2) UU MIG.

Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 14 UU MIG, selesai dilakukannya pemeriksaan selama 15 hari, lebih lanjut DJKI akan mengumumkan permohonan pendaftaran merek dalam jangka waktu 2 bulan.

Kemudian, selama masa pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada menteri atas merek yang telah didaftarkan dengan memberikan alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan dalam permohonan tidak dapat didaftarkan atau ditolak, mengenai keberatan tersebut dalam waktu paling lama 14hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan surat yang berisikan keberatan akan dikirimkan oleh menteri kepada pemohon atau kuasanya sesuai Pasal 17 UU MIG.

Barulah setelah pengumuman selesai, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu 90 hari, dan apabila tidak ada penolakan maka bisa diterbitkannya sertifikat merek. Hal ini sebagaimana Pasal 24 ayat (1) UU MIG yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan dapat didaftar, Menteri:
   1. Mendaftarkan Merek tersebut;
   2. Memberitahukan pendaftaran Merek tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya;
   3. Menerbitkan Sertifikat merek; dan
   4. Mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun non-elektronik.

Hasil putusan pemeriksaan substantif bisa berupa penerimaan permohonan atau usulan penolakan. Disarikan dari artikel Begini Mekanisme Pemeriksaan Merek dalam Proses Pendaftaran Merek, usulan penolakan ini memiliki 2 alasan dasar, yaitu pertama, usulan penolakan absolut (absolute grounds for refusal) yaitu penolakan yang sifatnya universal dan bersifat objektif. Kedua, penolakan relatif (relative grounds for refusal), penolakan yang terjadi karena alasan yang subjektif atau bergantung pada pengetahuan pemeriksa berdasarkan petunjuk teknis pemeriksaan merek yang berlaku.

Selengkapnya terkait cara mengatasi persoalan merek ditolak, dapat Anda simak dalam artikel Pendaftaran Merek Ditolak, Tempuh Langkah Hukum Ini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Referensi:

Logo, yang diakses pada 22 Januari 2026, pukul 15.00 WIB.