Ketenagakerjaan

Contoh-Contoh Pelanggaran Hak Karyawan untuk Beribadah

Contoh-Contoh Pelanggaran Hak Karyawan untuk Beribadah

Pertanyaan

Apakah jika sudah waktunya jam pulang (15.40) dan karyawan sudah izin sebelumnya untuk pulang sesuai jam pulang yang berlaku (15.40) untuk mengikuti misa Natal tetapi jawaban dari atasan adalah tunggu sampai jam 16.30 adalah tindakan melanggar hak beribadah di dalam perusahaan dan negara? Apa sanksi untuk tindakan tersebut? Contoh-contoh apa lagi tindakan yang melanggar hak beribadah di dalam perusahaan? Terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up
?
Pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan tegas mengatur bahwa pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Setiap pengusaha yang tidak memberikan kesempatan atau bahkan menghalangi pekerja/buruh untuk melakukan ibadah diacam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.?
?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
?

Ulasan Lengkap

 
Beribadah dan bertakwa kepada Tuhan merupakan hak-hak dasar manusia yang dijamin oleh Pancasila dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”). Hal ini diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI, yaitu:
 
  1. UUD 1945
Dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 diatur sebagai berikut:
 
Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
 
Selain itu, dijelaskan mengenai peran dari negara dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:
 
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
 
Jika melihat ke dalam Pasal 4 UU HAM, diatur mengenai hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, bunyi selengkapnya sebagai berikut:
 
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
 
Selain itu, Pasal 22 ayat (2) UU HAM juga mengatur hal yang senada dengan dua pasal dalam UUD 1945 di atas, sebagai berikut:
 
  1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
  2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
 
Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi negara dan siapapun untuk menjunjung tinggi hak beragama dan beribadah di wilayah NKRI, sehingga aturan dasar tersebut berlaku dalam setiap roda kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam lingkungan Ketenagakerjaan.
 
Dalam kasus di atas, apabila karyawan jika sudah waktunya jam pulang (pukul 15.40) dan karyawan tersebut sudah izin sebelumnya untuk pulang sesuai jam pulang yang berlaku (pukul 15.40) untuk mengikuti misa Natal tetapi jawaban dari atasan adalah tunggu sampai pukul 16.30 merupakan tindakan melanggar hukum dikarenakan pihak perusahaan (atasan) dianggap menghalang-halangi atau merintangi seseorang untuk melaksanakan ibadahnya.
 
Pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) mengatur hak pekerja untuk melaksanakan ibadah dengan kaidah sebagai berikut:
 
Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.
 
Berdasarkan dengan ketentuan tersebut, sudah sepantasnya pihak perusahaan/atasan dalam kasus ini memberikan izin dan kebebasan kepada pekerja untuk melaksanakan ibadahnya yaitu kebaktian/misa Natal di gereja dengan tidak menahan, menghalang-halangi ataupun melarang pekerja untuk melaksanakan ibadah.
 
Adapun sanksi bagi pengusaha yang merintangi atau menghalangi kegiatan keagamaan dan peribadatan dalam ruang lingkup ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 185 UU Ketenagakerjaan, yaitu:
 
  1. Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2),  Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
  2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.
 
Dengan demikian perbuatan pengusaha yang tidak memberikan kesempatan atau bahkan menghalangi pekerja/buruh untuk melakukan ibadah tergolong sebagai tindak pidana kejahatan yang diacam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.
 
Menurut hemat kami, adapun contoh-contoh tindakan yang melanggar hak beribadah sebagai berikut:
1.  Penerapan hari kerja oleh pengusaha terhadap karyawan di hari besar keagamaan;
2. Tidak disediakannya waktu dan fasilitas ibadah oleh perusahaan bagi karyawan yang membutuhkan fasilitas peribadatan.[1]
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:

[1] Lihat Penjelasan Pasal 80 UU Ketenagakerjaan