Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Cryptocurrency, Halal atau Haram?

Cryptocurrency, Halal atau Haram?
Cryptocurrency, Halal atau Haram?

PERTANYAAN

Apakah cryptocurrency seperti bitcoin halal/haram digunakan menurut hukum Islam?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Saufa Ata Taqiyya, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 12 Januari 2022.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Apa Itu Cryptocurrency?

    Menurut Bank Sentral Eropa, cryptocurrency adalah bagian dari mata uang virtual, dan didefinisikan sebagai mata uang digital yang tidak diregulasi, biasanya dikeluarkan dan dikendalikan oleh pengembangnya, dan digunakan serta diterima di antara para anggota dari komunitas virtual tertentu.[1]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Sedangkan menurut Ferry Mulyanto, cryptocurrency merupakan mata uang digital yang memanfaatkan teknologi kriptografi sebagai keamanan, sehingga sulit untuk dipalsukan. Setiap transaksi harus dilakukan atau harus dilakukan secara online melalui jaringan internet, di mana data untuk setiap transaksi akan dilakukan penyandian menggunakan algoritma kriptografi tertentu.[2]

    Cryptocurrency berbeda dari mata uang yang ada karena mata uang kripto ini tidak dikeluarkan oleh otoritas pusat, dan tidak ada campur tangan atau manipulasi oleh pemerintah. Awal mulanya, cryptocurrency yang disebut juga sebagai crypto ini tidak dipandang sebagai nilai tukar yang bisa mewakili mata uang digital yang ada. Namun karena perkembangannya yang pesat menjadikan mata uang kripto ini semakin dikenal oleh banyak orang.[3] Lantas, bagaimana hukum crypto dalam Islam?

    Cryptocurrency Menurut Hukum Islam

    Apakah aset crypto halal? Terdapat perbedaan pendapat perihal hukum uang kripto atau cryptocurrency dari perspektif hukum Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa aset crypto diperbolehkan, sementara sebagian lainnya menganggapnya haram .

    Beberapa pihak yang menganggap crypto haram antara lain adalah Grand Mufti Mesir Shaykh Shawki Allam, pemerintah Turki, Shaykh Haitam dari Inggris. Sementara itu, Pusat Fatwa Darul Uloom Zakariyya di Afrika Selatan berpendapat bahwa cryptocurrency pada dasarnya diperbolehkan.[4]

    Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (“MUI”) melalui Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Tahun 2021 tentang Masalah Fikih Kontemporer, sebagaimana dijelaskan dalam artikel Regulator Amerika Serikat Bingung Soal Cryptocurrency, Apa Kabar di Indonesia?, mendefinisikan cryptocurrency sebagai mata uang virtual atau uang virtual.

    Masih bersumber dari artikel yang sama, MUI mengakui bahwa legalitas penggunaan cryptocurrency serta status hukum dalam transaksi bisnis menurut syariat Islam masih terdapat pro-kontra (khilafiyah) di kalangan pakar ekonomi dan ulama.

    Adapun keterangan lengkap hasil Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Tahun 2021 tentang Masalah Fikih Kontemporer adalah sebagai berikut.

    1. Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram. Alasannya adalah karena crypto mengandung gharar (ketidakjelasan), dharar (bahaya) dan bertentangan dengan UU 7/2011 serta Peraturan BI 17/2015.
    2. Cryptocurrency sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil’ah (aset komoditi) secara syar’i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
    3. Cryptocurrency sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil’ah dan memiliki underlying (aset yang mendasarinya) serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

    Sehingga, menjawab pertanyaan Anda, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama dan pakar ekonomi mengenai halal atau haramnya penggunaan bitcoin. Di Indonesia, MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang adalah haram. Namun, jika digunakan sebagai aset komoditi, legalitas jual-beli nya bergantung pada karakteristik cryptocurrency tersebut, apakah memenuhi syarat syar’i atau tidak.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
    2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Referensi:

    1. Haruli Dwicaksana dan Pujiyono. Akibat Hukum yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. Jurnal Privat Law, Vol. VIII, No. 2, Juli-Desember 2020;
    2. Mufti Muhammad Abu-Bakar. Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, & Blockchain. Blossom Labs, Inc., 2018;
    3. Robby Houben, Alexander Snyers. Cryptocurrencies and Blockchain, Legal Context and Implications for Financial Crime, Money Laundering and Tax Evasion. European Union, 2018;
    4. Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII tentang Masalah Fikih Kontemporer, yang diakses pada 30 April 2026, pukul 14.51 WIB.

    [1] Robby Houben & Alexander Snyers. Cryptocurrencies and Blockchain, Legal Context and Implications for Financial Crime, Money Laundering and Tax Evasion. European Union, 2018, hal. 20

    [2] Haruli Dwicaksana dan Pujiyono. Akibat Hukum yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. Jurnal Privat Law, Vol. VIII, No. 2, Juli-Desember 2020, hal. 188

    [3] Haruli Dwicaksana dan Pujiyono. Akibat Hukum yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. Jurnal Privat Law, Vol. VIII, No. 2, Juli-Desember 2020, hal. 188

    [4] Mufti Muhammad Abu-Bakar. Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, & Blockchain. Blossom Labs, Inc., 2018, hal. 15 - 16

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000