Curi Start Kampanye, Apakah Melanggar Hukum?

PERTANYAAN

Sebentar lagi pilkada akan berlangsung, dan sudah mulai banyak calon-calon yang curi start kampanye alias melakukan kampanye di luar jadwal sebelum waktunya. Apakah fenomena ini termasuk contoh pelanggaran kampanye karena melakukan lebih dulu sebelum waktunya? Mohon pencerahannya. Terima kasih.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Larangan Kampanye di Luar Jadwal

KLINIK TERKAIT

Hukumnya Memodifikasi Lirik Lagu untuk Kampanye Pemilu

30 Jul, 2024

Bolehkah Memasang Baliho Kampanye di Rumah Dinas?

20 Okt, 2020

Jika Presiden Melibatkan TNI dan Polri Pada Kampanye Pemilu

20 Mei, 2019

Apakah Ide Kampanye Pemilu Dilindungi Hak Cipta?

11 Apr, 2019

Kampanye diam-diam terselubung atau kampanye di luar jadwal sebelum waktunya atau yang istilah kekiniannya disebut dengan curi start kampanye dapat dikatakan sebagai tindakan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, dan merupakan contoh pelanggaran kampanye.

Menyambung pertanyaan Anda, dalam konteks pemilihan kepala daerah (“pilkada”) seperti gubernur, bupati, dan walikota, larangan mengenai kampanye sebelum masa kampanye diatur melalui UU 1/2015 dan perubahannya.

Larangan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 69 huruf k UU 1/2015 bahwa dalam kampanye dilarang melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Adapun sanksi kampanye di luar jadwal untuk masing-masing calon, dipidana penjara paling singkat 15 hari atau paling lama 3 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100 ribu atau paling banyak Rp1 juta.[1]

Perihal larangan kampanye pilkada di luar masa kampanye juga diatur melalui Peraturan KPU 4/2017 dan perubahannya. Pasal 68 ayat (1) huruf i Peraturan KPU 4/2017 mengatur hal serupa bahwa dalam kampanye dilarang melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Jika dilanggar, kampanye di luar jadwal adalah merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.[2]

Sanksi Kampanye di Luar Jadwal

Dengan demikian berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan di atas, kegiatan kampanye di luar jadwal atau curi start kampanye merupakan tindakan kampanye terselubung dan terdapat ancaman sanksi pidana.

Salah satu contoh pelanggaran kampanye adalah dengan dipasangnya sejumlah baliho sebelum memasuki masa kampanye. Menurut hemat kami, pemasangan baliho yang bertuliskan bakal calon dimaksudkan untuk meningkatkan popularitas bakal calon. Tindakan ini dapat menciptakan situasi persaingan jauh sebelum memasuki masa pemilu.

Oleh karena itu, jika kembali pada pertanyaan Anda terkait apakah fenomena curi start kampanye oleh para calon kepala daerah sebelum masa kampanye merupakan pelanggaran kampanye atau bukan? Jawabannya iya, fenomena kampanye di luar jadwal merupakan contoh pelanggaran kampanye.

Jika ditemukan bukti-bukti yang kuat terjadi fenomena curi start kampanye, penyelenggara kampanye tersebut dapat dikenakan sanksi kampanye di luar jadwal berdasarkan Pasal 187 ayat (1) UU 1/2015 di atas, yakni dipidana penjara paling singkat 15 hari atau paling lama 3 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100 ribu atau paling banyak Rp1 juta.

Demikian jawaban dari kami terkait sanksi kampanye di luar jadwal, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang kedua kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan terakhir kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

---

[1] Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

[2] Pasal 74 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota