Bacaan 6 Menit
Bisakah kreditur mengajukan kepailitan terhadap debitur yang terkena bencana sehingga tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo? Adakah ketentuan khusus untuk mengajukan permohonan pailit dalam keadaan bencana atau adakah keringanan bagi debitur dalam kondisi ini?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Pendekatan hukum kepailitan Indonesia menitikberatkan pada terpenuhinya syarat utang (debt-based test), bukan pada penyebab kegagalan pembayaran. Artinya, kepailitan berorientasi pada kondisi objektif debitur. Pendekatan ini juga dikenal dalam literatur internasional yang menempatkan ketidakmampuan membayar utang sebagai dasar utama penentuan keadaan insolvensi.[1]
Dengan kata lain, hukum kepailitan Indonesia tidak melihat mengapa debitur gagal bayar, tetapi apakah syarat kepailitan terpenuhi.
Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:
Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
Artinya, sekalipun kegagalan bayar disebabkan oleh bencana, sepanjang ada minimal dua kreditur dan satu utang jatuh tempo yang tidak dibayar, maka permohonan pailit tetap dapat diajukan.
Dengan demikian, ruang diskresi dalam tahap pemeriksaan permohonan kepailitan sangat terbatas, karena hakim terikat pada prinsip pembuktian sederhana (simple proof). Kondisi debitur, termasuk ketika terdampak bencana, pada dasarnya tidak menghalangi dikabulkannya permohonan pailit sepanjang syarat formilnya telah terpenuhi.
Memang, dalam hukum perdata, bencana dapat dikategorikan sebagai force majeure. Namun perlu digarisbawahi bahwa debitur wajib mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila tidak dapat membuktikan adanya keadaan memaksa.[2]
Interpretasinya, force majeure dapat membebaskan dari ganti rugi tambahan, tetapi tidak menghapus kewajiban pokok utang. Sehingga, utang tetap ada dan tetap bisa menjadi dasar permohonan pailit.
Dalam doktrin hukum perdata modern, keadaan memaksa (force majeure) tidak menghapus kewajiban pokok utang, melainkan hanya dapat membebaskan debitur dari tanggung jawab tambahan seperti ganti rugi. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum kontrak kontemporer yang menempatkan force majeure sebagai dasar pembatasan tanggung jawab, bukan penghapusan kewajiban.[3]
UU Kepailitan dan PKPU tidak mengenal pengecualian khusus bagi debitur yang terdampak bencana. Implikasinya:
Namun, kondisi tersebut bisa menjadi pertimbangan hakim, indikator iktikad baik debitur, serta alasan memilih restrukturisasi daripada likuidasi.
Secara komparatif, tidak dikenal adanya imunitas kepailitan akibat kondisi bencana dalam sistem hukum kepailitan modern. Rezim kepailitan tetap bersifat objektif dan universal, sehingga kondisi eksternal, termasuk bencana, tidak menghapus kemungkinan diajukannya permohonan pailit.[4]
Situasi pandemi COVID-19 menjadi contoh nyata bagaimana krisis besar tidak menghentikan mekanisme kepailitan.
Selama pandemi, banyak perusahaan mengalami gagal bayar, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (“PKPU”) dan pailit tetap meningkat, dan pengadilan tetap memeriksa perkara dengan standar hukum yang sama.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pandemi sebagai bencana nasional tidak menghentikan kewajiban utang dan hukum tetap menekankan kepastian pembayaran utang.
Fenomena ini juga tercermin dari meningkatnya permohonan PKPU selama pandemi COVID-19 sebagaimana tercatat dalam berbagai laporan praktik peradilan niaga.
Penggunaan mekanisme restrukturisasi utang sebagai alternatif penyelesaian menunjukkan pergeseran paradigma dalam hukum kepailitan modern yang tidak semata-mata berorientasi pada likuidasi, tetapi juga pada penyelamatan usaha (rescue culture). Pendekatan ini menempatkan restrukturisasi sebagai solusi yang lebih proporsional dalam kondisi krisis.[5]
Dalam praktik, ketika kegagalan bayar disebabkan oleh kondisi luar biasa seperti bencana, mekanisme yang lebih sering digunakan adalah PKPU karena memungkinkan untuk:
Dengan demikian, PKPU sering menjadi “jalan tengah” antara kepentingan kreditur dengan kondisi objektif debitur.
Adapun, mengenai kemungkinan adanya keringanan bagi debitur yang terdampak bencana, hal tersebut pada dasarnya tidak diberikan dalam tahap pemeriksaan permohonan pailit.
Keringanan tersebut justru relevan dalam tahap pasca putusan pailit, khususnya dalam proses pengajuan dan pembahasan proposal perdamaian (composition plan). Kondisi debitur yang terdampak bencana dapat menjadi faktor pertimbangan bagi para kreditur dalam menentukan sikap terhadap proposal perdamaian yang diajukan.
Dalam konteks krisis global, termasuk bencana dan pandemi, hukum kepailitan tetap berlaku sebagaimana mestinya. Kondisi krisis tidak menghapus keberlakuan rezim kepailitan, melainkan hanya memengaruhi pendekatan kebijakan dan mekanisme penyelesaiannya dalam praktik.[6]
Oleh karena bencana merupakan kondisi di luar kendali debitur dan hukum menuntut kepastian pembayaran utang, maka keseimbangan biasanya dicapai melalui pertimbangan hakim, penggunaan PKPU, ataupun restrukturisasi utang.
Dalam kerangka tersebut, kami berpendapat sebagaimana disampaikan dalam orasi ilmiah saat pengukuhan penulis, konsep summum bonum dalam perdamaian kepailitan menjadi relevan untuk dikedepankan, yaitu menempatkan perdamaian sebagai tujuan tertinggi (thegreatest good) dalam penyelesaian kepailitan.
Pendekatan ini menuntut para kreditur untuk tidak semata-mata berorientasi pada pelunasan maksimal melalui likuidasi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan usaha debitur serta kondisi objektif yang melatarbelakangi kegagalan pembayaran, termasuk apabila disebabkan oleh bencana.
Dengan demikian, bagi debitur yang terdampak bencana hingga menyebabkan utangnya menjadi jatuh tempo, konsep summum bonum seharusnya menjadi acuan normatif dan etis bagi kreditur dalam menentukan sikap terhadap perdamaian yang diajukan.
Debitur yang terdampak bencana tetap dapat dipailitkan sepanjang memenuhi syarat. Tidak ada imunitas kepailitan akibat bencana. Namun, dalam praktik, kondisi tersebut dapat memengaruhi pendekatan penyelesaian, khususnya melalui PKPU sebagai solusi yang lebih proporsional.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat
Dasar Hukum
Referensi:
[1] Yuhelson. Hukum Kepailitan di Indonesia. Gorontalo: Ideas Publishing, 2019, hal. 13–14; Roy Goode. Principles of Corporate Insolvency Law. London: Sweet & Maxwell, 2011, hal. 30.
[2]Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[3] Ewan McKendrick. Contract Law: Text, Cases, and Materials. Oxford: Oxford University Press, 2018, hal. 317–320.
[4] Look Chan Ho. Cross-Border Insolvency: Principles and Practice. London: Sweet & Maxwell, 2016, hal. 45–47.
[5] Vanessa Finch. Corporate Insolvency Law: Perspectives and Principles. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, hal. 28–31.
[6] Bob Wessels. International Insolvency Law. Deventer: Wolters Kluwer, 2017, hal. 12–15.
