Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 4 Februari 2019, yang pertama kali dimutakhirkan pada 7 Maret 2025.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pertama-tama, kami asumsikan bahwa perusahaan yang Anda tanyakan berbentuk perseroan terbatas (“PT”). Oleh karena itu, kami akan merujuk pada UU PT dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja.
Menurut definisinya, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (“UMK”) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK tersebut.
Baca juga: Syarat Pendirian PT Menurut UU Cipta Kerja
Menurut Pasal 109 angka 2 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 ayat (1) UU PT diatur bahwa PT didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Aturan pendirian PT ini berlaku baik bagi perusahaan induk maupun anak perusahaan.
Mengenai pendirian anak perusahaan, Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas (hal. 49-50) mengatakan bahwa dalam rangka memanfaatkan prinsip limited liability atau pertanggungjawaban terbatas, sebuah PT dapat mendirikan “perseroan anak” atau subsidiary untuk menjalankan bisnis “perseroan induk” (parent company). Dengan demikian, sesuai dengan prinsip keterpisahan (separation) dan perbedaan (distinction) yang dikenal dengan istilah separate entity, maka aset perseroan induk dengan perseroan anak “terisolasi” terhadap kerugian potensial (potential losses) yang akan dialami oleh satu di antaranya.
Selain itu, Yahya Harahap (hal. 57-58) juga menjelaskan tentang ciri personalitas PT yang ada di dalam UU PT. Menurutnya, PT diperlakukan sebagai wujud yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Ciri personalitas itu diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT dalam bentuk “pertanggungjawaban terbatas” pemegang saham atas utang PT berikut.
Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
Berdasarkan uraian tersebut, perlu dipahami bahwa perusahaan induk dan anak perusahaan merupakan dua badan hukum yang berbeda.
Baca juga: Hubungan Induk Perusahaan dengan Anak Perusahaan
Dalam suatu PT, organ-organ perusahaan terdiri dari rapat umum pemegang saham (“RUPS”), direksi, dan dewan komisaris.[1] Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.[2]
Menurut Pasal 108 ayat (1) dan (2) UU PT, tugas dan fungsi dewan komisaris diatur sebagai berikut.
- Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
Anggota dewan komisaris diangkat oleh RUPS. Adapun tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris, diatur dalam anggaran dasar yang juga dapat mengatur tentang pencalonan anggota dewan komisaris.[3]
Berdasarkan ketentuan tersebut, perlu dicatat bahwa hubungan antara PT dengan dewan komisaris tunduk kepada UU PT dan perubahannya, serta anggaran dasar PT.
Lantas, bagaimana hukumnya dewan komisaris perusahaan induk yang merangkap sebagai pegawai di anak perusahaan?
Perlu diketahui sebelumnya, hal-hal mengenai pegawai atau pekerja di suatu perusahaan tunduk pada UU Ketenagakerjaan dan perubahannya.
Untuk dapat menjadi pegawai di suatu PT, maka pegawai dan pengusaha harus membuat perjanjian kerja sesuai Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang memenuhi unsur:
- kesepakatan kedua belah pihak;
- kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perjanjian kerja tersebut setidaknya memuat syarat-syarat kerja, hak, kewajiban para pihak, dan lain-lain sesuai Pasal 54 UU Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, baik pegawai maupun pengusaha baik di perusahaan induk maupun anak perusahaan tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
Dalam hal ini, dapatkah komisaris perusahaan induk merangkap sebagai pegawai di anak perusahaan?
Jika meninjau uraian di atas, jelas bahwa komisaris diangkat oleh RUPS, sedangkan pegawai diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Namun, mengingat bahwa status perusahaan induk dan anak perusahaan merupakan dua badan hukum yang berbeda, maka menurut hemat kami, perlu ditinjau juga mengenai anggaran dasar dari kedua PT tersebut apakah ada larangan rangkap jabatan komisaris sebagai pegawai di anak perusahaan atau tidak. Hal ini karena sepanjang penelusuran kami tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur bahwa seorang komisaris dilarang menjadi pegawai di perusahaan lain sekalipun itu anak perusahaan dari perusahaan induknya.
Namun demikian, perlu dicatat bahwa berkaitan dengan fungsi dewan komisaris sebagai pengawas dalam suatu PT, maka penting untuk menghindari potensi conflict of interest dan menjaga good corporate governance (“GCG”) sebagai pengelolaan PT yang seimbang dan baik. GCG ini penting karena berkaitan dengan hubungan antara berbagai unsur dalam PT yang menentukan kinerja perusahaan. Singkatnya, GCG merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja perusahaan, menjaga kelangsungan usaha perusahaan, serta sebagai suatu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan.
Baca juga: Penerapan Prinsip Good Corporate Governance di Perusahaan
Oleh karena itu, sekali pun tidak ada aturan yang melarang rangkap jabatan dewan komisaris tersebut, menurut hemat kami posisi dewan komisaris sebagai pengawas perusahaan induk yang merangkap jabatan sebagai pegawai di anak perusahaan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang mana akan mengganggu pelaksanaan GCG.
Sebagai gambaran, dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan perusahaan dan memberi nasihat kepada direksi. Oleh karenanya, pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak boleh untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, misalnya dalam hal ini untuk kepentingan anak perusahaan sebagaimana Anda tanyakan, melainkan hanya untuk kepentingan perusahaan induk secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan induk.[4]
Dengan demikian, meski tidak ada peraturan yang secara eksplisit melarang, kami tetap menyarankan agar Anda meninjau kembali anggaran dasar PT, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama apakah ada aturan rangkap jabatan tersebut atau tidak. Kemudian, kami berpendapat rangkap jabatan dewan komisaris ini tidak baik untuk dilakukan karena berpotensi menimbulkan conflict of interest.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Referensi:
M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
[2] Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 6 UU PT
[3] Pasal 111 ayat (1) dan (4) UU PT
[4] Pasal 108 ayat (1) dan (2) dan penjelasannya UU PT