Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Perdata

Dapatkah Perjanjian Investasi Dibatalkan?

Dapatkah Perjanjian Investasi Dibatalkan?

PERTANYAAN

Saya telah membuat kerja sama investasi selama 2 tahun. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan perjanjian tersebut, saya telah menyerahkan sejumlah uang. Namun demikian, keuntungan bulanan dari investasi tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Apakah saya bisa membatalkan perjanjian kerja sama investasi tersebut?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Alfin Sulaiman, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 2 Juli 2019.

    Berkaitan dengan pertanyaan Anda, kami memiliki keterbatasan informasi mengenai jenis kegiatan investasi tersebut. Maka, kami asumsikan bahwa investor merupakan pihak yang memberikan sejumlah dana kepada investee sebagai penerima modal, dengan kewajiban pengembalian dana disertai pembagian keuntungan secara berkala sesuai ketentuan dalam perjanjian, sebagaimana contoh ilustrasi berikut:

    Investor memberikan dana sebesar Rp240 juta kepada investee, dengan ketentuan bahwa investee wajib melakukan pengembalian dana sebesar 5% dari nilai investasi dan membayarkan keuntungan sebesar 5% setiap bulan, selama jangka waktu 2 tahun. Dengan demikian, proyeksi penerimaan dana perbulan oleh investor adalah:

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000
    Jenis DanaPersentase dan PokokPendapatan per Bulan
    Pengembalian dana dan pemberian keuntungan(5% + 5%) x Rp240 jutaRp24 juta

    Syarat Sah Perjanjian

    Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kewajiban investee dalam perjanjian kerja sama investasi, perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak. Dalam hal ini, merujuk pada Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat 4 syarat sah perjanjian, yaitu:

    1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
    2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
    3. suatu pokok persoalan tertentu;
    4. suatu sebab yang tidak terlarang.

    Mengutip artikel Bagaimana Pembuatan Kontrak yang Benar Secara Hukum?, syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian.

    Berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian kerja sama investasi tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, baik secara subjektif maupun secara objektif. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum. Oleh karena itu, seluruh hal yang telah disepakati wajib dipenuhi oleh para pihak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (pacta sunt servanda).

    Baca juga: 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Terpenuhi

    Jika Investee Wanprestasi

    Apabila pendapatan perbulan yang diperoleh investor tidak memenuhi besaran pembayaran pemberian keuntungan bulanan sebagaimana telah disepakati, maka tindakan investee dalam perjanjian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Adapun menurut Subekti, wanprestasi dapat berbentuk:[1]

    1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
    2. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
    3. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
    4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

    Baca juga: Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya

    Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata, investor dapat menuntut investee yang lalai dengan pemenuhan perjanjian atau pembatalan disertai penggantian biaya, rugi, dan bunga (ganti rugi).

    Selain itu, bahwa dengan sendirinya investor dapat menentukan pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi maupun ganti rugi saja.[2] Subekti kemudian menjelaskan bahwa akibat hukum atas wanprestasi yang dilakukan oleh investee, investor dapat memilih tuntutan-tuntutan sebagai berikut:[3]

    1. pemenuhan perjanjian;
    2. pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
    3. ganti rugi saja;
    4. pembatalan perjanjian; atau
    5. pembatalan disertai ganti rugi.

    Untuk menetapkan saat terjadinya wanprestasi, Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan bahwa investee dianggap lalai apabila telah menerima surat perintah atau akta sejenis, dan apabila isi perikatan secara tegas menetapkan bahwa keterlambatan dalam memenuhi kewajiban setelah jangka waktu tertentu dianggap sebagai kelalaian.[4]

    Apabila terdapat klausula mengenai jangka waktu pemenuhan kewajiban (prestasi), maka seorang investee yang tidak memenuhi prestasinya, dengan sendirinya telah dinyatakan wanprestasi, yang kemudian dapat dipertegas melalui somasi. Namun apabila tidak terdapat klausula jangka waktu pemenuhan prestasi, investor perlu terlebih dahulu mengirim somasi untuk menyatakan bahwa investee telah wanprestasi. Dengan demikian, investee yang lalai wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang mengatur tentang wanprestasi. Adapun besaran ganti rugi yang dapat dimintakan kepada investee berdasarkan Pasal 1246 KUH Perdata antara lain kerugian yang nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh.[5]

    Mengingat pertanyaan Anda berkaitan dengan pembatalan perjanjian kerja sama investasi, maka sebagai akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, baik apabila perjanjian memuat klausula mengenai syarat batal maupun tidak, Anda dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian kepada Pengadilan Negeri yang berwenang di wilayah domisili debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata.

    Namun, jika perjanjian telah menentukan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa, maka permohonan harus diajukan ke pengadilan yang telah disepakati tersebut sebagaimana Pasal 118 ayat (4) HIR jo. Pasal 142 ayat (4) RBG. Adapun permohonan pembatalan perjanjian kerja sama investasi tersebut dapat diajukan secara tunggal, yakni pembatalan semata, atau disertai dengan tuntutan ganti rugi.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
    2. Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (S. 1941-44);
    3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBG) (S. 1927-227).

    Referensi:

    1. R. Setiawan. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung; Binacipta, 2007;
    2. Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2005.

    [1] Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2005, hal. 45.

    [2] Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2005, hal. 53.

    [3] Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2005, hal. 53.

    [4] R. Setiawan. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung; Binacipta, 2007, hal. 19.

    [5] R. Setiawan. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung; Binacipta, 2007, hal. 23.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000