Dapatkah Perusahaan Membeli Saham Perusahaan Lainnya?

PERTANYAAN

Saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai: 1) Apakah suatu perusahaan dapat membeli/memiliki saham di perusahaan lain? 2) Bagaimanakah pengaturannya apabila salah satu perusahaan tersebut bersifat Tbk (terbuka), misalnya PT A memiliki saham di PT B Tbk?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

KLINIK TERKAIT

Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan

15 Agt, 2023

Eksekusi Saham yang Digadaikan dalam Bursa

26 Jul, 2023

Jerat Pidana Rekayasa Jual Beli Saham

24 Mei, 2023

Yang Harus Diperhatikan WNA Jika Membeli Saham PT PMDN

11 Apr, 2023

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pembelian Saham oleh Perusahaan (Perseroan Terbatas) yang dibuat oleh Bimo Prasetio, S.H. & Asharyanto, S.H.I. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 4 Juli 2013.

Kepemilikan Saham oleh Perusahaan

Pasal 109 angka 2 Perppu Ciptaker yang mengubah Pasal 7 ayat (1) UU PT menjelaskan perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Adapun yang dimaksud orang adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia atau asing.

Berdasarkan definisi di atas, perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (“PT”) merupakan badan hukum diperbolehkan memiliki dan menjadi pemegang saham PT lainnya.

Jual beli saham akan mengakibatkan pemindahan hak atas saham dari satu pemegang saham ke pemegang saham lain. Pemindahan tersebut harus dilakukan dengan akta pemindahan hak yang wajib dicatat dalam daftar pemegang saham sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 UU PT.

Mengenai syarat-syarat atas pemindahan hak atas saham, dalam anggaran dasar PT dapat diatur syarat yang harus dipenuhi antara lain:[1]

1. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
2. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan; dan/atau
3. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari perspektif PT yang bertindak sebagai pembeli maupun sebagai penjual perlu diperhatikan juga ketentuan atau persyaratan yang tercantum dalam anggaran dasarnya masing-masing saat akan melakukan pembelian atau penjualan saham.

Pembelian Saham Perusahaan Terbuka

Perseroan terbuka (“PT Tbk”) didefinisikan sebagai perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham yang lebih lanjut diatur ketentuannya melalui peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.[2]

Terkait pembelian saham PT Tbk dilakukan melalui penjualan saham yang diperdagangkan di pasar modal yaitu dalam pasar perdana dan pasar sekunder sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 22/OJK.04/2019.

Sehingga, hal-hal yang perlu diperhatikan secara garis besar antara lain mencakup ketentuan pembelian saham dalam pasar perdana maupun pasar sekunder, ketentuan mengenai penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), atau ketentuan mengenai tender offer. Dengan demikian, PT A dapat menjadi pemegang saham di PT B Tbk sepanjang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/OJK.04/2019 tentang Transaksi Efek.

---

[1] Pasal 57 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)

[2] Pasal 109 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 1 angka 7 UU PT