Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Jerat Pidana Rekayasa Jual Beli Saham

Jerat Pidana Rekayasa Jual Beli Saham

PERTANYAAN

Saya mendirikan PT dengan seorang rekan. Rekan saya selaku Direktur Utama, sedangkan saya selaku Komisaris Utama dan juga masing-masing sebagai pemegang saham. Tanpa sepengetahuan saya, saham saya telah dibagi-bagikan kepada saudara rekan saya. Itu dilakukan tanpa RUPS dan persetujuan saya, di mana seolah-olah saya melakukan jual beli. Ketika saya mengetahuinya, ternyata rekan saya sudah membuatkan akta di depan notaris dan saat ini sedang dalam proses pengesahan Menteri. Yang menjadi pertanyaan saya:

  1. Bagaimana notaris bisa membuatkan akta jual beli saham tanpa persetujuan saya?
  2. Apakah bisa akta jual beli tersebut dibatalkan?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pengalihan Saham diam-diam yang dibuat oleh Si Pokrol, dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 5 Agustus 2005.

    Dugaan Pemalsuan Surat

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Dari kronologis yang Anda sampaikan, kami menduga telah terjadi pemalsuan dokumen dalam proses peralihan hak atas saham kepada saudara rekan Anda tersebut.

    Pasalnya melalui Pasal 57 ayat (1) huruf a jo. Pasal 58 ayat (1) UU PT telah mengatur bahwa jika dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan pemindahan hak atas saham yaitu keharusan Anda selaku pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya.

    Oleh karena itu, kami menduga surat penawaran pemindahan hak atas saham ini dibuat secara tidak benar oleh rekan Anda dengan misalnya memalsukan tanda tangan Anda sebagai pemegang saham lama yang ingin menjual sahamnya.

    Selain dugaan pemalsuan surat penawaran, patut diduga pula telah terjadi pemalsuan surat persetujuan dari organ perseroan yaitu dalam hal ini Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris.[1] Hal ini bisa saja dilakukan oleh rekan Anda dengan memalsukan tanda tangan Anda selaku komisaris utama dan pemegang saham lain yang ada.

    Kemudian sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 56 UU PT, pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris atau akta bawah tangan. Sehingga, kami berasumsi berbekal pemalsuan yang dilakukan oleh rekan Anda, ia meminta agar dimasukkan keterangan palsu ke dalam akta yang dibuat di hadapan notaris.

    Lebih lanjut terkait sanksi pidana yang dapat menjerat perbuatan rekan Anda dapat disimak dalam ulasan Unsur-unsur dan Bentuk Pemalsuan Dokumen.

    Setelah mengetahui dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan rekan Anda, berikutnya menjawab pertanyaan Anda, kami berpendapat sepanjang notaris tidak terlibat dalam membuat, menggunakan dan memasukkan keterangan palsu dari surat yang isinya tidak benar yang dibuat oleh rekan Anda, notaris tidak dapat dipersalahkan, karena notaris hanya memproses pemindahan hak atas saham yang diajukan oleh rekan Anda.

    Lain halnya jika dapat dibuktikan notaris mengetahui dan/atau ikut serta memberi kesempatan, sarana atau keterangan, maka notaris dapat diduga melakukan penyertaan.

    Langkah Hukum

    Selanjutnya, apakah bisa akta jual beli tersebut dibatalkan? Langkah pertama yang bisa Anda tempuh adalah menegur dengan somasi kepada rekan Anda untuk segera menghentikan seluruh proses pemindahan hak atas saham. Namun jika sudah terlanjur, Anda dapat meminta rekan Anda untuk mengembalikan saham yang sudah beralih tersebut dengan cara pemindahan hak atas saham.

    Jika segala langkah sebagaimana di atas telah dilakukan, tetapi rekan dan saudara rekan Anda tidak memiliki iktikad baik, Anda dapat mempertimbangkan untuk melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat kepada polisi.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000