Syarat dan Prosedur Hibah Saham

PERTANYAAN

Apakah untuk melakukan hibah saham perlu dilakukan penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya? Apa saja syarat-syarat hibah saham? Kemudian, hibah saham apa kena pajak?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 5 April 2019, yang dimutakhirkan pertama kali oleh Dr. Yuniarti, S.H., M.H. , LL.M pada 11 Oktober 2022.

KLINIK TERKAIT

Hak Pemegang Saham yang Merangkap Direksi PT Tbk dalam RUPS

14 Jul, 2025

Kedudukan Saham sebagai Aset

02 Jul, 2025

Konsekuensi Hukum Jika Direksi Menggugat Pemegang Saham

22 Mei, 2025

Ketentuan Sertifikat Saham sebagai Bukti Kepemilikan Saham

20 Mei, 2025

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Hibah

Berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata, penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.Penghibahan hanya dapat dilakukan di antara orang-orang yang masih hidup.

Adapun syarat-syarat sahnya pemberian hibah, antara lain:[1]

1. penerima hibah sudah dewasa dan cakap melakukan tindakan hukum;
2. pemberi hibah memiliki harta atau barang yang sudah ada untuk dihibahkan;[2]
3. pemberi hibah dan penerima hibah bukan merupakan suami-istri dalam suatu perkawinan;[3]
4. penerima hibah harus sudah ada pada saat penghibahan terjadi;
5. penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu, penghibahan demikian sekedar mengenai barang itu dipandang sebagai tidak sah;[4]
6. suatu penghibahan dikatakan batal jika dilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan;[5]
7. penghibah boleh memberikan syarat-syarat untuk menguasai barang hibah.[6]

Adapun tata cara penghibahan yaitu:[7]

1. terhadap hibah berupa benda bergerak yang berwujud atau surat piutang dapat dilakukan tanpa akta notaris;
2. selain ketentuan tersebut, maka berlaku akta notaris untuk tindakan hibah yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.

Namun, jika merujuk pada SEMA 3/1963 yang menyatakan bahwa Pasal 1682 KUH Perdata tidak berlaku, maka pada dasarnya hibah tidak wajib menggunakan akta notaris.

Keberadaan akta hibah saja belum memindahkan hak milik, karena hibah ini tidak berbeda dengan jual-beli yang merupakan perjanjian obligatoir sehingga untuk memindahkan barang atau objek penghibahan tersebut harus dilakukan yurisdiche levering (penyerahan yuridis). Untuk menentukan bagaimana cara levering pada suatu benda, maka kita harus mengetahui saham termasuk kategori sebagai benda apa.

Baca juga: Macam-macam Perjanjian dan Syarat Sahnya

Saham sebagai Benda Bergerak

Perlu Anda ketahui bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak-hak kepada pemiliknya untuk:[8]

1. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham (“RUPS”);
2. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3. menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT.

Benda bergerak ialah benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya kendaraan, surat berharga, saham dan sebagainya.[9] Benda bergerak merupakan kebendaan yang sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan.[10]

Lantas , apakah saham dapat dihibahkan? Jawabannya, bisa. Hal ini karena saham merupakan benda bergerak, maka sifatnya yang dapat dipindahkan atau dialihkan memungkinkan untuk diberikan melalui hibah.

Oleh karena itu, terhadap benda bergerak, proses penyerahan (levering) ketika terjadi pemindahan hak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata. Sementara itu, terhadap benda tak bergerak dilakukan dengan balik nama yang berarti proses levering dilakukan secara yuridis.

Prosedur Hibah Saham

Perlu Anda ketahui bahwa meskipun saham sebagai benda bergerak dapat diserahkan secara nyata, namun Pasal 56 ayat (1) UU PT menentukan bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.

Akta pemindahan hak atas saham tersebut dapat dilakukan baik dengan akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta di bawah tangan.[11]

Selanjutnya, akta pemindahan hak atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan terbatas (“PT”) dan direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.[12]

Ketentuan tentang pemindahan hak atas saham dengan akta pemindahan hak tersebut tidak bertentangan dengan asas penyerahan benda bergerak dengan pertimbangan bahwa pemindahan hak atas saham memberi akibat hukum lain bagi perusahaan yakni perubahan susunan pemegang saham dan kewajiban direksi untuk mencatat susunan daftar pemegang saham.[13]

Oleh karena itu, akta pemindahan hak atas saham harus mencantukan ketentuan mengenai penyerahan hak dan kewajiban pihak yang memindahkan hak kepada pihak yang menerimanya karena akta tersebut akan menjadi dasar penyelenggaran RUPS untuk melakukan perubahan susunan pemegang saham dan/atau perubahan struktur pengurus perusahaan.[14]

Adapun terkait dengan persyaratan pemindahan hak atas saham, anggaran dasar PT dapat mengatur hal-hal sebagai berikut:[15]

1. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
2. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ PT; dan/atau
3. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham karena hukum yaitu pemindahan hak karena kewarisan atau pemindahan hak sebagai akibat penggabungan, peleburan, atau pemisahan.[16]

Apabila dalam anggaran dasar PT tidak mencantumkan ketentuan tersebut, maka pihak yang melakukan pemindahan hak atas saham tidak berkewajiban untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Namun, jika anggaran dasar PT menentukan syarat pemindahan hak atas saham, maka dalam hal hibah yang dapat berlaku adalah ketentuan nomor 3 karena berkaitan dengan boleh atau tidaknya seseorang menjadi penerima hibah.[17]

Sedangkan ketentuan nomor 1, pada prinsipnya sulit diterapkan dalam hibah, karena penghibah tidak mungkin untuk menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain untuk dapat menjadi penerima hibah. Sejak awal, penghibah telah menunjuk siapa yang akan menjadi penerima hibah tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep hibah menurut KUH Perdata, di mana penghibah menyerahkan suatu barang untuk kepentingan seseorang yang menerima barang tersebut.[18]

Adapun, pada ketentuan nomor 2 berlaku dalam kondisi tertentu, misalnya apabila hibah melibatkan pemegang saham mayoritas, maka perlu persetujuan organ PT yaitu RUPS. Meskipun demikian, pada dasarnya dalam hibah saham, penghibah mempunyai hak penuh atas saham yang dimilikinya.[19]

Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda terkait perlukah penawaran kepada pemegang saham lain ketika akan melakukan pemindahan hak atas saham, hal tersebut harus terlebih dahulu dilihat dari ketentuan dalam anggaran dasar PT. Apabila diatur, perlu diperhatikan juga mengenai konsep hibah dalam KUH Perdata dimana penghibah biasanya sudah menunjuk terlebih dahulu siapa yang menjadi penerima hibah.

Selanjutnya, kepemilikan atas saham wajib untuk dicatat oleh direksi dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus pemegang saham perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU PT. Ketentuan ini juga berlaku pada perseroan terbuka apabila terjadi hibah saham yang akan mengakibatkan perubahan susunan daftar pemegang saham pada PT.

Dalam bidang perbankan, apabila saham yang dihibahkan adalah pemegang saham mayoritas atau pengendali sehingga mengubah susunan komposisi pemegang saham, maka akan ada konsekuensi lebih lanjut, yaitu fit and proper test atau penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham sebagaimana diatur dalam POJK 27/2016.

Adapun, dalam pemindahan hak atas saham karena hibah terdapat dua kondisi yang perlu diperhatikan yaitu:

1. apabila saham yang dihibahkan merupakan saham pada PT tertutup, maka harus ada persetujuan terlebih dulu dari organ PT, terutama apabila saham tersebut merupakan saham dengan kualifikasi tertentu. Untuk selanjutnya, akan dilakukan pencatatan pada daftar pemegang saham perseroan oleh direksi;[20]
2. apabila saham yang dihibahkan adalah saham publik pada PT terbuka, maka tidak perlu mengikuti ketentuan dalam Pasal 57 UU PT, namun selanjutnya tetap akan dilakukan pencatatan pada lembaga kustodian untuk pencatatan transaksi efek dalam rekening efek perusahaan dan daftar pemegang saham PT.[21]

Perlu diketahui bahwa tata cara pengalihan hak atas saham juga dapat diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dengan tidak bertentangan dengan UU PT dan perubhanannya, serta aturan yang berlaku mengenai pasar modal.

Kemudian, menjawab pertanyaan Anda selanjutnya, apakah hibah saham kena pajak?

Jawabannya adalah iya, karena pajak hibah saham adalah pajak penghasilan atas keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.[22]

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgelijk Wetboek Tidak sebagai Undang-Undang.

Referensi:

1. I Wayan Suku Antara Yasa. Pengalihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas Melalui Hibah. Kertha Wicaksana, Vol. 14, No. 1 2020;
2. R. Subekti. Syarat Sahnya Hibah. Jakarta: Intermasa, 1996.

---

[1] R. Subekti. Syarat Sahnya Hibah. Jakarta: Intermasa, 1996, hal. 122-123

[2] Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”)

[3] Pasal 1678 KUH Perdata

[4] Pasal 1668 KUH Perdata

[5] Pasal 1670 KUH Perdata

[6] Pasal 1671 dan Pasal 1672 KUH Perdata

[7] Pasal 1682 sampai Pasal 1687 KUH Perdata

[8] Pasal 60 ayat (1) jo. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)

[9] Pasal 509, Pasal 510 dan Pasal 511 KUH Perdata

[10] Pasal 509 KUH Perdata

[11] Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU PT

[12] Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) UU PT

[13] I Wayan Suku Antara Yasa. Pengalihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas Melalui Hibah, Kertha Wicaksana, Vol. 14, No. 1, 2020, hal. 25

[14] I Wayan Suku Antara Yasa. Pengalihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas Melalui Hibah, Kertha Wicaksana, Vol. 14, No. 1, 2020, hal. 25

[15] Pasal 57 ayat (1) UU PT

[16] Pasal 57 ayat (2) UU PT dan penjelasannya

[17] I Wayan Suku Antara Yasa. Pengalihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas Melalui Hibah, Kertha Wicaksana, Vol. 14, No. 1, 2020, hal. 26

[18] I Wayan Suku Antara Yasa. Pengalihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas Melalui Hibah, Kertha Wicaksana, Vol. 14, No. 1, 2020, hal. 26

[19] I Wayan Suku Antara Yasa. Pengalihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas Melalui Hibah, Kertha Wicaksana, Vol. 14, No. 1, 2020, hal. 26

[20] Pasal 18, Pasal 53 dan Pasal 88 UU PT

[21] Pasal 50 UU PT dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

[22] Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan