Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Perdata

Dapatkah Surat Pernyataan Disamakan dengan Perjanjian?

Dapatkah Surat Pernyataan Disamakan dengan Perjanjian?

PERTANYAAN

Saya diminta menandatangani surat pernyataan yang disediakan oleh pihak lain yang isinya mengakui kebenaran data yang saya isi serta menyatakan kesediaan untuk melakukan suatu tindakan dari data yang saya masukkan tersebut. Pertanyaan saya, apabila dalam surat pernyataan tersebut menjanjikan suatu perbuatan, apakah syarat-syarat sah perjanjian dapat diterapkan pada surat pernyataan meskipun surat pernyataan pada hakikatnya bukan perjanjian? Terima kasih.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Sebelum menjawab pertanyaan Anda apakah pernyataan merupakan perjanjian atau bukan, maka harus melihat dulu makna “pernyataan”. Pada KBBI versi daring, pernyataan adalah hal menyatakan, tindakan menyatakan. Sedangkan arti menyatakan adalah menerangkan, menjadikan nyata, menjelaskan; menunjukkan, memperlihatkan, menandakan; mengatakan, mengemukakan (pikiran, isi hati), melahirkan (isi hati, perasaan, dan sebagainya), mempermaklumkan (perang).

    Adapun, dalam Black’s Law Dictionary9th Edition, definisi pernyataan atau statement adalah sebagai berikut:

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    1. Evidence. A verbal assertion or nonverbal conduct intended as an assertion. [Cases: Evidence 2. A formal and exact presentation of facts. Also termed (for plaintiff) statement of cause of action. 3. Criminal procedure. An account ofa person's knowledge ofa crime, taken by the police during their investigation of the offense.[1]

    Dari interpretasi leksikal kamus-kamus di atas, maka menurut kami, surat pernyataan dapat dipahami sebagai keterangan atau pernyataan terhadap suatu peristiwa atau perbuatan hukum tertentu yang dituangkan dalam bentuk tertulis atau tulisan. Karena sekadar keterangan atau pernyataan, maka surat pernyataan pada dasarnya bersifat sepihak.

    Suatu pernyataan dapat menjadi perjanjian, apabila:

    1. Pihak ketiga/pihak lain ikut menandatangani pernyataan itu, sehingga pihak ketiga/pihak lain dianggap menerima atau menyetujui keterangan atau pernyataan si pembuat pernyataan (declarant); atau
    2. Isi pernyataan dilaksanakan oleh pembuatnya dan pelaksanaan itu diterima oleh pihak ketiga/pihak ketiga. Hal ini menunjukan adanya suatu kesepakatan karena ada kesesuaian kehendak antara penawaran yang dituangkan dalam pernyataan dengan penerimaan prestasi oleh pihak ketiga; atau
    3. Kesepakatan tersebut merupakan bentuk penegasan atau pengakuan dari suatu peristiwa atau perbuatan hukum sebelumnya. Misalnya seseorang membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan memiliki utang atau benar berutang kepada pihak tertentu, hal mana pernyataan tersebut dibuat berdasarkan adanya perjanjian utang piutang (pinjam meminjam) sebelumnya. Maka hal ini menunjukkan karakter dari suatu perjanjian.

    Pernyataan yang dapat menjadi perjanjian ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, bahwa suatu natuurlijke verbintenis dapat dikukuhkan atau di-"omzetting" menjadi perjanjian perdata yang salah satunya dengan jalan pernyataan sepihak (debitur) secara sukarela (wilsverklaring). Adapun, pernyataan itu contoh substansinya adalah pengakuan debitur, dimana dia benar-benar mempunyai utang pada kreditur serta pernyataan kesediaan untuk memenuhinya. Pernyataan sukarela seperti ini menurutnya akan mengubah natuurlijke verbintenis menjadi perjanjian yang dapat dipaksakan pemenuhannya.[2]

    Berdasarkan penjelasan di atas, kami berpendapat bahwa surat pernyataan berisi pengakuan kebenaran data yang Anda isi serta pernyataan kesediaan untuk melakukan suatu tindakan dari data yang dimasukkan tersebut, merupakan bentuk perjanjian. Hal ini karena ada perbuatan sebelumnya berupa memasukkan data dan kesediaan untuk melakukan suatu tindakan. Kemudian, pernyataan tersebut diterima oleh pihak lain. Peristiwa ini menurut kami menunjukkan adanya perjanjian.

    Oleh karena pernyataan tersebut berkarakter layaknya sebagai suatu perjanjian, maka agar perjanjian itu sah, haruslah memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:[3]

    1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (de toestemming van degenen die zich verbinden) (Pasal 1321 s.d. 1328 KUH Perdata);
    2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan (de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan) (Pasal 1329 s.d. 1331 KUH Perdata);
    3. suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp) (Pasal 1332 s.d. 1334 KUH Perdata)
    4. suatu kausa yang diperbolehkan (eene geoorloofde oorzaak) (Pasal 1335 s.d. 1337 KUH Perdata).

    Terkait dengan pernyataan yang dapat berlaku sebagai perjanjian ini, dapat dilihat referensi praktisnya dari salah satu yurisprudensi tetap Mahkamah Agung (Fasten Jurisprudentie), yaitu Putusan MA No. 4434 K/PDT/1986. Dalam perkara ini, tergugat sebelumnya telah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 1981 yang pada pokoknya berisi pengakuan adanya utang. Surat tersebut kemudian dipakai oleh penggugat sebagai dasar untuk menegaskan adanya hubungan hukum utang-piutang.

    Kemudian, di dalam pertimbangannya, pada pokoknya Mahkamah Agung menilai surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak tergugat sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan mengikat. Oleh sebab itu, atas dasar adanya surat pernyataan tersebut, Mahkamah Agung kemudian di dalam amar putusannya “menyatakan tergugat telah melakukan ingkar janji”.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

    Putusan:

    Putusan Mahkamah Agung Nomor 4434 K/PDT/1986.

    Referensi:

    1. Agus Yudha Hernoko. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Cet. ke-4. Jakarta: Prenada Media, 2014;
    2. Bryan A. Garner (Ed.). Black’s Law Dictionary. Ninth Edition. West Publisher, St. Paul, 2009;
    3. Yahya Harahap. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni, 1986.
    4. Menyatakan, yang diakses pada 16 Desember 2025, pukul 10.10 WIB;
    5. Pernyataan, yang diakses pada 16 Desember 2025, pukul 10.11 WIB.

    [1] Bryan A. Garner (Ed). Black’s Law Dictionary. Ninth Edition. West Publisher, St. Paul, 2009, hal. 1539

    [2] M. Yahya Harahap. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni, 1986, hal. 22-23

    [3] Agus Yudha Hernoko. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Cet. ke-4. Jakarta: Prenada Media, 2014, hal. 156

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000