Kenegaraan
Dasar Hukum Kawasan Ekosistem Esensial
Bacaan 6 Menit

PERTANYAAN
Apa yang dimaksud dengan kawasan ekosistem esensial?


Bacaan 6 Menit

Apa yang dimaksud dengan kawasan ekosistem esensial?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Istilah kawasan ekosistem esensial secara eksplisit disebutkan pada artikel PP 28/2011. Misalnya, pada Pasal 24 ayat (1) PP 28/2011 yang menyatakan bahwa perlindungan pada kawasan suaka alam (“KSA”) dan kawasan pelestarian alam (“KPA”) termasuk perlindungan terhadap kawasan ekosistem esensial.
Selanjutnya, menurut Penjelasan Pasal 24 ayat (1) PP 28/2011, yang dimaksud kawasan ekosistem esensial adalah ekosistem karst, lahan basah (danau, sungai, rawa, payau dan wilayah pasang surut yang tidak lebih dari 6 meter), mangrove dan gambut yang berada di luar KSA dan KPA.
Perlindungan terhadap kawasan ekosistem esensial ini dilakukan melalui:[1]
Secara khusus, pengaturan mengenai kawasan ekosistem esensial juga dapat ditemukan pada Perdirjen KSDAE P.1/2021. Apa yang dimaksud dengan kawasan ekosistem esensial? Dalam ketentuan tersebut, yang dimaksud dengan kawasan ekosistem esensial adalah kawasan di luar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru yang secara ekologis penting bagi keanekaragaman hayati.[2]
Sebagai salah satu ruang lingkup dari Perdirjen KSDAE P.1/2021,[3] kawasan ekosistem esensial meliputi tipologi kawasan ekosistem esensial dan kriteria kawasan ekosistem esensial.[4]
Berdasarkan Pasal 6 Perdirjen KSDAE P.1/2021, tipologi kawasan ekosistem esensial terdiri dari:
Kriteria kawasan ekosistem esensial berdasarkan pembagian tipologi kawasan ekosistem esensial[5] yaitu sebagai berikut:[6]
Selanjutnya, pengelola kawasan ekosistem esensial hanya dapat diberikan kepada pihak yang memiliki izin, bukti kepemilikan atau penguasaan atas lahan atau kewenangan pengelolaan, meliputi:[8]
Pengelola kawasan ekosistem esensial ditetapkan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya.[9]
Lebih lanjut lagi, pengelolaan kawasan ekosistem esensial dilakukan dengan:[10]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (“PP 28/2011”)
[2] Pasal 1 angka 3 Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.1/KSDAE/BPE2/KSA/4/2/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (“Perdirjen KSDAR P.1/2021”)
[3] Pasal 4 huruf a Perdirjen KSDAE P.1/2021
[4] Pasal 5 Perdirjen KSDAE P.1/2021
[5] Pasal 7 ayat (1) Perdirjen KSDAE P.1/2021
[6] Pasal 7 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) Perdirjen KSDAE P.1/2021
[7] Pasal 7 ayat (7) Perdirjen KSDAE P.1/2021
[8] Pasal 8 Perdirjen KSDAE P.1/2021
[9] Pasal 9 Perdirjen KSDAE P.1/2021
[10] Pasal 10 Perdirjen KSDAE P.1/2021