Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Dasar Hukum Kawasan Ekosistem Esensial

Dasar Hukum Kawasan Ekosistem Esensial
Dasar Hukum Kawasan Ekosistem Esensial

PERTANYAAN

Apa yang dimaksud dengan kawasan ekosistem esensial?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Apa Itu Kawasan Ekosistem Esensial?

    Istilah kawasan ekosistem esensial secara eksplisit disebutkan pada artikel PP 28/2011. Misalnya, pada Pasal 24 ayat (1) PP 28/2011 yang menyatakan bahwa perlindungan pada kawasan suaka alam (“KSA”) dan kawasan pelestarian alam (“KPA”) termasuk perlindungan terhadap kawasan ekosistem esensial.

    Selanjutnya, menurut Penjelasan Pasal 24 ayat (1) PP 28/2011, yang dimaksud kawasan ekosistem esensial adalah ekosistem karst, lahan basah (danau, sungai, rawa, payau dan wilayah pasang surut yang tidak lebih dari 6 meter), mangrove dan gambut yang berada di luar KSA dan KPA.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Perlindungan terhadap kawasan ekosistem esensial ini dilakukan melalui:[1]

    1. pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia,ternak, alam, spesies invasif, hama, dan penyakit;
    2. melakukan pengamanan kawasan secara efektif.

    Secara khusus, pengaturan mengenai kawasan ekosistem esensial juga dapat ditemukan pada Perdirjen KSDAE P.1/2021. Apa yang dimaksud dengan kawasan ekosistem esensial? Dalam ketentuan tersebut, yang dimaksud dengan kawasan ekosistem esensial adalah kawasan di luar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru yang secara ekologis penting bagi keanekaragaman hayati.[2]

    Tipologi dan Kriteria Kawasan Ekosistem Esensial

    Sebagai salah satu ruang lingkup dari Perdirjen KSDAE P.1/2021,[3] kawasan ekosistem esensial meliputi tipologi kawasan ekosistem esensial dan kriteria kawasan ekosistem esensial.[4]

    Berdasarkan Pasal 6 Perdirjen KSDAE P.1/2021, tipologi kawasan ekosistem esensial terdiri dari:

    1. ekosistem lahan basah;
    2. koridor;
    3. Areal Bernilai Konservasi Tinggi (“ABKT”);
    4. taman kehati; dan
    5. lanskap/bentang alam yang memiliki kekhususan geologis dan geomorfologis.

    Kriteria kawasan ekosistem esensial berdasarkan pembagian tipologi kawasan ekosistem esensial[5] yaitu sebagai berikut:[6]

    1. kriteria ekosistem lahan basah, terdiri dari:
    1. ekosistem unit atau khas dan/atau berbagai macam tipe vegetasi;
    2. habitat burung air dan/atau burung migran;
    3. habitat jenis terancam punah, endemik, dan/atau dilindungi;
    4. tempat pencadangan air bersih bagi kawasan sekitarnya; dan/atau
    5. nilai ekonomi, ilmiah, spiritual/budaya dan jasa ekosistem lainnya.
    1. kriteria koridor, terdiri dari:
    1. vegetasi alami atau simpul vegetasi yang dapat menghubungkan dua ekosistem baik secara ekologis atau secara fisik;
    2. jalur habitat bagi satwa liar terancam punah, endemik, dan/atau dilindungi; dan/atau
    3. potensi konflik manusia dan satwa liar yang tinggi.
    1. kriteria ABKT, terdiri dari:
    1. keanekaragamanan hayati tinggi;
    2. elemen bentang alam yang penting bagi berlangsungnya dinamika proses ekologi alami;
    3. ekosistem khas, langka, rentan dan terancam;
    4. penyedia jasa ekosistem;
    5. fungsi sosial terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal;
    6. fungsi budaya bagi masyarakat hak ulayat dan terkait kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya lingkungan; dan/atau
    7. ttok karbon tinggi.
    1. kriteria taman kehati, terdiri dari:
    1. berada di luar (bukan) kawasan hutan;
    2. status kepemilikan atau penguasaan yang sah secara hukum (clear) dan tidak sedang dipersengketakan hak kepemilikan, penguasaannya maupun pengelolaannya (clean);
    3. dinyatakan oleh pemilik secara tertulis dan memiliki kekuatan hukum bahwa lahan tersebut dipastikan peruntukannya untuk taman kehati melalui surat penetapan;
    4. diutamanakan berada pada ketinggian 400-600 meter di atas permukaan laut;
    5. diutamakan dekat dengan sumber air; dan
    6. memiliki luas tertentu sesuai dengan tipe, luas, dan jumlah jenis tumbuhan utama taman kehati kota dan kabupaten, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Perdirjen KSDAE P.1/2021.[7]
    1. kriteria langkap/bentang alam yang memiliki kekhususan geologis dan geomorfologis, terdiri dari:
    1. memiliki tutupan hutan utuh dan atau bervegetasi alami;
    2. memiliki fungsi ilmiah sebagai obyek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan;
    3. berfungsi sebagai daerah imbuhan air tanah yang mampu menjadi media meresapkan air permukaan ke dalam tanah; dan/atau
    4. berfungsi sebagai media penyimpan air tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer yang keberadaannya mencukupi fungsi hidrologi.

    Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial

    Selanjutnya, pengelola kawasan ekosistem esensial hanya dapat diberikan kepada pihak yang memiliki izin, bukti kepemilikan atau penguasaan atas lahan atau kewenangan pengelolaan, meliputi:[8]

    1. pemegang hak;
    2. pemegang izin;
    3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD); dan/atau
    4. pengelola lain yang telah ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pengelola kawasan ekosistem esensial ditetapkan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya.[9]

    Lebih lanjut lagi, pengelolaan kawasan ekosistem esensial dilakukan dengan:[10]

    1. menyusun rencana aksi pelindungan kawasan ekosistem esensial;
    2. menyusun rencana kegiatan pelindungan kawasan ekosistem esensial;
    3. melaksanakan pelindungan kawasan ekosistem esensial.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
    3. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.1/KSDAE/BPE2/KSA/4/2/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial.

    [3] Pasal 4 huruf a Perdirjen KSDAE P.1/2021

    [4] Pasal 5 Perdirjen KSDAE P.1/2021

    [5] Pasal 7 ayat (1) Perdirjen KSDAE P.1/2021

    [6] Pasal 7 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) Perdirjen KSDAE P.1/2021

    [7] Pasal 7 ayat (7) Perdirjen KSDAE P.1/2021

    [8] Pasal 8 Perdirjen KSDAE P.1/2021

    [9] Pasal 9 Perdirjen KSDAE P.1/2021

    [10] Pasal 10 Perdirjen KSDAE P.1/2021

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000