DPR Finalisasi RUU PPI Berkeadilan, Ditargetkan Rampung Awal 2027
Badan Legislatif DPR bersama pimpinan MPR telah memfinalisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pengen...
Sebut Penyadapan Aktivis Bentuk Pembungkaman, WALHI dan YLBHI Soroti Bobroknya Penegakan Hukum
Praktik penyadapan dan intimidasi terhadap aktivis pembela HAM serta lingkungan dinilai bukan lagi s...
LKPP Susun Aturan Pengadaan Barang dan Jasa Berkelanjutan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("LKPP") tengah menyusun aturan turunan Peraturan...
Delapan Pekerjaan Rumah BPGMN: Transparansi, Pengawasan, hingga Pemulihan Gambut
Pembiayaan harus menerapkan prinsip pencemar membayar. Anggaran negara tidak boleh menggantikan kewa...
Dari Ekstraktif ke Keadilan Ekologis, Urgensi Transformasi Paradigma UU Kehutanan
Perubahan paradigma perlu menjadi basis dari perubahan RUU Kehutanan, terutama perubahan dari pengel...
Dorong Revisi UU Kehutanan, Koalisi #ResetKehutanan Harapkan Tata Kelola Berbasis Pemulihan
Revisi parsial yang hanya mengubah pengaturan terkait teknis perizinan, kelembagaan, dan penyesuaian...
Ketika Konflik Bersenjata Merusak Alam: Sejauh Mana Hukum Humaniter Melindungi Lingkungan?
Hukum humaniter telah melindungi lingkungan, tetapi perlindungan tersebut belum sepenuhnya melepaska...
Target EBT Meleset, Penyusunan RUEN 2026-2035 Dinilai Belum Inklusif
RUEN 2026-2035 belum menempatkan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) s...














