Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Dasar Hukum Obligasi Hijau

Dasar Hukum Obligasi Hijau

PERTANYAAN

Jelaskan tentang obligasi hijau dan dasar hukumnya

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Apa Itu Obligasi?

    Sebelum membahas lebih lanjut mengenai obligasi hijau, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai obligasi itu sendiri. Obligasi pada dasarnya merupakan surat berharga, hal ini dapat ditemukan pada Pasal 14 angka 1 UU P2SK yang mengubah Pasal 1 angka 10 UU Perbankan, sebagai berikut:

    Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazimnya diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Sedangkan, surat berharga sebagaimana dimaksud di atas merupakan efek, yaitu surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.[1]

    Berkenaan dengan obligasi, Ridwan Khairandy dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia (hal. 335) menyatakan bahwa obligasi dapat disebut atau umum dikenal dengan efek yang bersifat utang.

    Lebih lanjut, yang dimaksud dengan obligasi atau bonds adalah surat utang jangka menengah-panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi.[2]

    Sebagaimana dijelaskan pada definisi di atas, terdapat 2 pihak pada obligasi, yaitu pembeli dan penerbit obligasi. Pembeli atau pemodal obligasi (investor) merupakan kreditor yang memberi pinjaman sebesar nilai nominal kepada debitur atau penerbit dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Pihak penerbit obligasi atau emiten, merupakan pihak yang memberikan imbal jasa tetap kepada pembeli obligasi dalam bentuk bunga yang lazim disebut kupon yang dibayarkan secara periodik.[3]

    Lantas, apa yang dimaksud dengan obligasi hijau?

    Obligasi Hijau atau Green Bond

    Menjawab pertanyaan Anda, Fikri Hadi (et. al) dalam jurnal yang berjudul Aspek Hukum Green Bond Sebagai Pembiayaan Energi Baru Terbarukan di Indonesia (hal. 393) obligasi hijau atau green bond adalah obligasi yang berfokus pada pembiayaan yang hanya membiayai kegiatan pembangunan berkelanjutan, proyek-proyek atau kegiatan bisnis yang berwawasan lingkungan, semisal pemanfaatan energi yang efisien, pencegahan polusi dan lain sebagainya yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

    Obligasi hijau sendiri merupakan bagian dari sub sistem green financing yang saat ini tengah dikembangkan di pasar modal Indonesia. Green financing mempunyai dua unsur yaitu investasi ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.[4]

    Sepanjang penelusuran kami, saat ini dasar hukum obligasi hijau di Indonesia dapat merujuk pada POJK 18/2023. Dalam aturan tersebut istilah yang digunakan untuk obligasi hijau adalah efek bersifat utang berwawasan lingkungan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 POJK 18/2023, sebagai berikut:

    Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (green bond) dan/atau Sukuk Berwawasan Lingkungan (green sukuk) yang selanjutnya disebut EBUS Lingkungan adalah efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk pembiayaan atau pembiayaan ulang kegiatan usaha berwawasan lingkungan.

    Perlu diketahui bahwa efek bersifat utang berwawasan lingkungan (green bond) dan/atau sukuk berwawasan lingkungan (green sukuk) (“EBUS lingkungan”) termasuk pada efek bersifat utang dan/atau sukuk berlandaskan berkelanjutan bersama:[5]

    1. EBUS sosial;
    2. EBUS keberlanjutan;
    3. sukuk wakaf;
    4. EBUS terkait keberlanjutan; dan
    5. efek bersifat utang dan/atau sukuk berlandaskan keberlanjutan lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

    Dalam penerbitan obligasi hijau harus memenuhi 4 komponen utama, paling sedikit:[6]

    1. penggunaan dana hasil penerbitan;
    2. proses evaluasi dan pemilihan kegiatan yang dibiayai dari hasil penerbitan;
    3. pengelolaan dana hasil penerbitan; dan
    4. pelaporan.

    Emiten atau penerbit obligasi harus menuangkan 4 komponen utama di atas pada kerangka kebijakan penerbitan obligasi hijau.[7]

    Dalam obligasi hijau, komponen penggunaan dana hasil penerbitan seluruhnya hanya dapat digunakan untuk pembiayaan dan/atau pembiayaan ulang baik langsung maupun tidak langsung atas kegiatan usaha berwawasan lingkungan (“KUBL”) pada penerbitan obligasi hijau.[8]

    KUBL adalah kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk mengatasi atau memitigasi permasalahan sosial dan/atau memberikan manfaat bagi penduduk sasaran,[9] yang dapat berupa:[10]

    1. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang baru;
    2. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang sedang berjalan; atau
    3. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang telah selesai.

    KUBL yang dapat dibiaya obligasi hijau sebagaimana disebutkan di atas berupa kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan:[11]

    1. energi terbarukan;
    2. efisiensi energi;
    3. pencegahan dan pengendalian polusi;
    4. pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan;
    5. konservasi keanekaragaman hayati darat dan air;
    6. transportasi ramah lingkungan;
    7. pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan;
    8. adaptasi perubahan iklim;
    9. produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi;
    10. bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional; dan/atau
    11. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya.

    Dalam pelaksanaan komponen utama proses evaluasi dan pemilihan kegiatan yang dibiayai dari hasil penerbitan, emiten atau penerbit obligasi harus menetapkan:[12]

    1. proses internal untuk melakukan evaluasi dan pemilihan KUBL yang dapat dibiayai; dan
    2. proses dan metode yang diterapkan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan dan risiko sosial yang berpotensi material terkait dengan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain.

    Terkait komponen utama pengelolaan dana hasil penerbitan, emiten atau penerbit obligasi wajib memastikan pengelolaan dana hasil penerbitan obligasi hijau untuk tujuan sebagaimana disebutkan di atas, paling sedikit melalui rekening khusus pada bank yang digunakan.[13]

    Terakhir, dalam hal komponen utama pelaporan, maka dilakukan melalui laporan yang memuat informasi yang disediakan secara berkala oleh emiten atau penerbitan obligasi setelah penerbitan obligasi hijau.[14] Dalam hal ini emiten atau penerbit obligasi harus menetapkan kebijakan dan/atau mekanisme dalam penyediaan informasi dalam kerangka kebijakan penerbitan.[15]

    Sebagai informasi, emiten atau penerbit obligasi yang melakukan penerbitan obligasi hijau harus mendapatkan hasil reviu dari penyedia reviu eksternal yang menyatakan:[16]

    1. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang mendasari penerbitan efek dimaksud bermanfaat bagi lingkungan dan/atau untuk mengatasi atau memitigasi masalah sosial dan/atau memberikan manfaat bagi penduduk sasaran; dan
    2. kerangka kebijakan penerbitan memadai dan kredibel.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
    2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
    3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
    4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
    6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.

    Referensi:

    1. Fikri Hadi, Budi Endarto, dan Farina Gandryani. Aspek Hukum Green Bond Sebagai Pembiayaan Energi Baru Terbarukan di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, Volume 11, Nomor 3, 2022;
    2. Paramita Prananingtyas. Buku Ajar Hukum Surat Berharga. Semarang: Yoga Pratama, 2018;
    3. Ridwan Khairandy. Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press, 2013;
    4. Tarmiden Sitorus. Pasar Obligasi Indonesia: Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

    [1] Pasal 22 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”) yang mengubah Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UU Pasar Modal”)

    [2] Paramita Prananingtyas. Buku Ajar Hukum Surat Berharga. Semarang: Yoga Pratama, 2018, hlm. 60

    [3] Tarmiden Sitorus. Pasar Obligasi Indonesia: Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 13-14

    [4] Fikri Hadi, Budi Endarto, dan Farina Grandryani. Aspek Hukum Green Bond Sebagai Pembiayaan Energi Baru Terbarukan di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, Volume 11, Nomor 3, 2022, hal. 393

    [6] Pasal 5 ayat (1) POJK 18/2023

    [7] Pasal 5 ayat (2) POJK 18/2023

    [8] Pasal 6 ayat (1) huruf a POJK 18/2023

    [9] Pasal 1 angka 11 POJK 18/2023

    [10] Pasal 6 ayat (2) POJK 18/2023

    [11] Pasal 8 POJK 18/2023

    [12] Pasal 10 POJK 18/2023

    [13] Pasal 11 ayat (1) POJK 18/2023

    [14] Pasal 12 ayat (1) POJK 18/2023

    [15] Pasal 12 ayat (2) POJK 18/2023

    [16] Pasal 13 POJK 18/2023

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000