Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Dasar Hukum Penetapan Tarif Cukai Vape

Dasar Hukum Penetapan Tarif Cukai Vape
Dasar Hukum Penetapan Tarif Cukai Vape

PERTANYAAN

Bagaimana aturan cukai vape? Berapa cukai rokok elektrik? Tolong jawab berdasarkan PMK tarif cukai rokok 2025.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Dasar Hukum Penetapan Tarif Cukai Cairan Vape (Rokok Elektrik), yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 21 November 2017, dan dimutakhirkan pertama kali pada 14 Februari 2018.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Ketentuan Vape/Rokok Elektrik

    Sebelum membahas cukai vape/rokok elektrik/rokok elektronik, kami akan membahas dasar hukumnya terlebih dahulu.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Pada dasarnya, produksi, peredaran, dan penggunaan zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.[1]

    Zat adiktif sebagaimana dimaksud termasuk semua produk tembakau yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat.[2] Adapun produk tembakau meliputi:[3]

    1. rokok;
    2. cerutu;
    3. rokok daun;
    4. tembakau iris;
    5. tembakau padat dan cair; dan
    6. hasil pengolahan tembakau lainnya (“HPTL”).

    Kemudian, perlu diketahui bahwa zat adiktif adalah produk yang mengandung tembakau atau tidak mengandung tembakau, baik yang berupa rokok atau bentuk lain yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya dan dapat berbentuk padat, cairan, dan gas. Bentuk lain yang bersifat adiktif, antara lain, berupa rokok elektronik dan permen yang mengandung nikotin.[4]

    Adapun Penjelasan Pasal 149 ayat (3) huruf e UU Kesehatan mengatur bahwa vape atau rokok elektrik masuk pada jenis tembakau padat dan cair. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa rokok elektrik adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

    Baca juga: Dasar Hukum Larangan Jual Rokok Eceran

    Barang Kena Cukai

    Kemudian, mengenai cukai dapat ditemukan pada ketentuan UU Cukai dan perubahannya. Menurut Pasal 1 angka 1 UU 39/2007, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam UU Cukai dan perubahannya.

    Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang dimaksud adalah barang yang:[5]

    1. konsumsinya perlu dikendalikan;
    2. peredarannya perlu diawasi;
    3. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
    4. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan UU Cukai dan perubahannya.

    Adapun cukai dikenakan terhadap barang kena cukai, yang terdiri dari:[6]

    1. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
    2. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; dan
    3. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

    Sebagaimana disebutkan di atas, rokok elektrik termasuk barang kena cukai. Oleh karena itu, terhadap rokok elektrik dikenai cukai.

    Lantas, berapa tarif cukai rokok elektrik?

    Tarif Cukai Vape/Rokok Elektrik

    Mengenai tarif cukai rokok elektrik diatur lebih lanjut dalam PMK 193/2021 dan perubahannya. Namun, sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, perlu diketahui apa saja jenis rokok elektrik? Menurut Pasal 2 PMK 193/2021, jenis rokok elektrik adalah:

    1. Rokok elektrik padat, yaitu rokok berbentuk padatan yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap.[7]
    2. Rokok elektrik cair sistem terbuka, yaitu rokok elektrik berbentuk cairan yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap.[8]
    3. Rokok elektrik cair sistem tertutup, yaitu rokok elektrik berbentuk cairan yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang terdapat di dalam suatu alat atau tempat penampungan dalam satu kesatuan yang tidak dapat diisi ulang, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang hanya bisa dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik khusus kemudian dihisap.[9]

    Tarif cukai rokok elektrik produksi dalam negeri dan impor ditetapkan dalam Pasal 4 PMK 192/2022, sebagai berikut:

    1. Tarif cukai Hasil Tembakau produksi dalam negeri dan impor ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah, untuk setiap:
    1. satuan mililiter atas:
    1. Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka; dan
    2. cairan yang terdapat di dalam cartridge atas Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup; dan

    1. satuan gram atas:
    1. padatan tembakau yang terdapat di dalam batang atau kapsul atas Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Padat; dan
    2. Hasil Tembakau berupa HPTL.

    1a) Satuan mililiter atas Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan satuan gram atas padatan tembakau yang terdapat di dalam batang atau kapsul atas Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dibulatkan ke atas dalam satuan sepersepuluh.

    1. Besaran tarif cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rincian jenis Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
    2. Tarif cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batasan Harga Jual Eceran minimum per satuan Hasil Tembakau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

    Lebih lanjut, harga jual eceran minimum dan tarif cukai rokok elektrik dicantumkan dalam Lampiran PMK 96/2024, sebagai berikut:

    Jenis Hasil Tembakau (Rokok Elektrik)Harga Jual Eceran Minimum (Besaran Per Satuan)Tarif Cukai (Besaran Per Satuan)
    Rokok elektrik padatRp6.240/gramRp3.074/gram
    Rokok elektrik cair sistem terbukaRp1.368/mililiterRp636/mililiter
    Rokok elektrik cair sistem tertutupRp41.983/cartridgeRp6.776/mililiter

    Tarif cukai rokok elektrik untuk masing-masing pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir ditetapkan oleh kepala kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (“Dirjen Bea dan Cukai”) dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan tarif cukai hasil tembakau.[10] Penetapan tarif ini merupakan keputusan kepala kantor Dirjen Bea dan Cukai dalam rangka menjalankan PMK 193/2021 dan perubahannya yang sifatnya administratif fiskal dan bukan merupakan perlindungan kepemilikan atas suatu merek.[11]

    Baca juga: Bagaimana Bentuk Perlindungan untuk Konsumen Rokok?

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
    2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
    3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
    4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
    5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya;
    6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2022 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya;
    7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya.

    [1] Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”)

    [2] Pasal 149 ayat (2) UU Kesehatan

    [3] Pasal 149 ayat (3) UU Kesehatan

    [4] Penjelasan Pasal 149 ayat (1) UU Kesehatan

    [8] Pasal 1 angka 7 PMK 192/2022

    [9] Pasal 1 angka 8 PMK 192/2022

    [11] Pasal 7 ayat (2) PMK 193/2021

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000