Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pengeluaran Terdakwa Demi Hukum karena Masa Penahanan Habis yang dibuat oleh Nimas Inge Pinky Valia Anastasia Mulyadi, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 21 September 2021.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum membahas mengenai pengeluaran demi hukum, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan penahanan menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
Apakah tahanan dapat dikeluarkan sementara dari rutan untuk keperluan? Berdasarkan penelusuran kami, terdapat beberapa alasan tahanan dapat dikeluarkan dari rumah tahanan negara (“Rutan”) secara sementara. Tahanan dapat dikeluarkan sementara dari Rutan untuk keperluan:[1]
- kepentingan penyidikan, pengeluaran dilakukan berdasarkan surat panggilan yang sah dari instansi yang menahan.
- kepentingan sidang pengadilan, dilakukan berdasarkan surat panggilan yang sah dari instansi yang menahan.[2]
Haruskah pengeluaran tahanan secara sementara dibarengi surat perintah pengeluaran tahanan? Berdasarkan penjelasan di atas, pengeluaran tahanan secara sementara tidak perlu dibarengi oleh surat perintah pengeluaran tahanan, namun harus berdasarkan surat panggilan yang sah dari instansi yang menahan.
Sebagai informasi, tahanan yang dikeluarkan secara sementara sebagaimana dimaksud di atas harus sudah berada kembali dalam Rutan selambat-lambatnya jam 17.00, kecuali dalam hal tertentu dipandang perlu.[3]
Selain itu pengeluaran tahanan secara sementara juga dapat merujuk pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perkapolri 4/2015, yang berbunyi:
Tahanan dapat dikeluarkan sementara dari ruangan tahanan polri untuk:
- Kepentingan penyidikan;
- Kepentingan pribadi tahanan; dan
- Keadaan perlu dan mendesak.
Lantas, bagaimana pengeluaran tahanan demi hukum?
Menjawab pertanyaan Anda, benar bahwa permenkumham yang mengatur tentang pengeluaran tahanan demi hukum adalah permenkumham no. 24 tahun 2011 yang Anda sebutkan atau kami ringkas penyebutannya menjadi Permenkumham 24/2011.
Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa kepala Rutan dan kepala lembaga pemasyarakatan (“Lapas”) wajib mengeluarkan tahanan demi hukum yang telah habis masa penahanannya atau habis masa perpanjangan penahanannya.[4]
Terhadap tahanan yang ditahan karena melakukan tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan hak asasi manusia yang berat serta perkara lainnya yang menarik perhatian masyarakat harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan ketua pengadilan tinggi.[5] Jika ketua pengadilan tinggi tidak menindaklanjuti hasil koordinasi sebagaimana dimaksud sebelumnya, maka kepala Rutan dan kepala Lapas wajib mengeluarkan tahanan demi hukum.
Selain itu, pengeluaran demi hukum juga dapat terjadi karena pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap tahanan telah sama dengan masa penahanan. Hal ini sebagaimana dimaksud dengan Pasal 9 Permenkumham 24/2011, sebagai berikut:
Dalam hal pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap tahanan telah sama dengan masa penahanan yang telah dijalankan, kepala rutan atau kepala lapas mengeluarkan tahanan demi hukum pada hari ditetapkannya putusan pengadilan terhadap tahanan yang bersangkutan.
Hal ini juga dipertegas dengan penjelasan pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus (hal. 49-50) dari Mahkamah Agung, sebagai berikut.
- Apabila masa penahanan telah sama dengan pidana penjara yang diputuskan oleh pengadilan, maka terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- Apabila lamanya terdakwa ditahan telah sesuai dengan pidana penjara yang diputuskan oleh pengadilan tinggi, maka ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Surat perintah tersebut tembusannya dikirim ke Mahkamah Agung dan jaksa kalau perkaranya kasasi.
- Apabila dalam tingkat banding, maka lamanya penahanan telah sama dengan pidana yang dijatuhkan pengadilan negeri, maka ketua pengadilan negeri dapat mengeluarkan tahanan atas izin ketua pengadilan tinggi.
- Paling lambat 10 hari sebelum masa penahanan berakhir pengadilan negeri wajib menanyakan tentang status penahanan terdakwa kepada pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara pidana.
Kemudian, perlu diingat bahwa Angka 4 SE Bersama 1983 menyatakan bahwa dalam hal lamanya tahanan yang dijalani oleh terdakwa sudah sama dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri, sedangkan perkara masih dalam taraf pemeriksaan tingkat kasasi maka kepala Lapas/kepala Rutan tidak dibenarkan untuk mengeluarkan terdakwa demi hukum, akan tetapi harus menanyakan terlebih dahulu masalahnya ke Mahkamah Agung.
Selanjutnya, berkaitan dengan pertanyaan Anda tentang konsekuensi hukumnya jika penahanan telah lewat sementara pemeriksaan belum usai, menjawab pertanyaan tersebut, sepanjang penelusuran kami, tidak terdapat konsekuensi apapun terhadap pemeriksaan perkara dalam hal masa penahanan telah lewat. Jika masa penahanan telah lewat maka tahanan harus dikeluarkan demi hukum. Namun, perlu dicatat bahwa hal ini tidak serta merta menghentikan pemeriksaan perkara.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Surat Edaran Bersama Ketua Muda Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Nomor MA/PAN/368/XI/1983 Tahun 1983 tentang Kesatuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 jo PP Nomor 27 Tahun 1983.
Referensi:
Mahkamah Agung. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II Edisi 2007, 2008.
[2] Pasal 24 ayat (1) Permen Kehakiman 4/1983
[3] Pasal 22 ayat (2) jo. Pasal 23 ayat (2) Permen Kehamkiman 4/1983
[5] Pasal 6 ayat (4) Permenkumham 24/2011
