Jerat Hukum Bagi Polisi yang Meloloskan Tahanan

PERTANYAAN

Bagaimana jika pihak kepolisian sengaja maupun tidak sengaja meloloskan tahanan yang sudah di dalam sel tahanan? Jika polisi sengaja maupun tidak sengaja meloloskan tahanan, bukankah perbuatan tersebut bertentangan dan tugas dan wewenang kepolisian? Apakah ada landasan hukumnya untuk menuntut polisi terkait?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Jerat Hukum Bagi Polisi yang ‘Meloloskan’ Tahanan yang dibuat oleh Yudha Khana Saragih, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 27 Februari 2019, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Rifdah Rudi, S.H., pada 14 November 2024.

KLINIK TERKAIT

Polisi Periksa HP Masyarakat, Langgar Privasi?

29 Jan, 2026

Kewenangan Penyitaan Buku oleh Polisi

27 Jan, 2026

Bolehkah Meminta Polisi Merazia Penjual Makanan Kedaluwarsa?

22 Jan, 2026

Polisi Melakukan Tindak Pidana, Begini Proses Peradilannya

15 Jan, 2026

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Penahanan oleh Kepolisian

Sebelumnya, perlu diketahui bahwa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada polisi selaku penegak hukum (penyidik) antara lain adalah melakukan penangkapan dan penahanan. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang telah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026,[1] bahwa penyidik mempunyai tugas dan wewenang, salah satunya melakukan upaya paksa.

Merujuk Pasal 1 angka 14 UU 20/2025, upaya paksa adalah tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, serta larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UU 20/2025 dalam rangka kepentingan penegakan hukum.

Lebih lanjut, dalam Pasal 89 UU 20/2025 ditegaskan bahwa jenis-jenis upaya paksa meliputi:

1. penetapan tersangka;
2. penangkapan;
3. penahanan;
4. penggeledahan;
5. penyitaan;
6. penyadapan;
7. pemeriksaan surat;
8. pemblokiran; dan
9. larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah indonesia.

Secara historis, wewenang penyidik untuk melakukan penahanan tersebut pernah diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP lama yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku[2] bahwa penyidik karena kewajibannya berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Adapun, dalam konteks perintah penahanan, Pasal 17 KUHAP lama jo. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, dapat dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup yakni minimal dua alat bukti.

Adapun pengertian penahanan diatur di dalam UU 20/2025 tentang KUHAP baru. Namun untuk memperkaya wawasan Anda, kami juga akan menyajikan aturan dalam KUHAP lama sebagai berikut.

Pasal 1 angka 21KUHAP lama	Pasal 1 angka 33 UU 20/2025
Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.	Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya.

Kemudian, untuk melakukan penahanan, setidaknya ada beberapa alasan yang harus dipenuhi, salah satunya adalah:

KUHAP lama

UU 20/2025

Pasal 21 ayat (1) jo. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (minimal 2 alat bukti), dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Pasal 100 ayat (5) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah jika tersangka atau terdakwa: mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan; menghambat proses pemeriksaan; berupaya melarikan diri; berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti; melakukan ulang tindak pidana; terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan tersangka atau terdakwa; dan/atau mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya.

Dalam hal ini, polisi sebagai penyidik diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu:

Pasal 20 KUHAP

Pasal 102 UU 20/2025

Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama 20 hari; Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari; Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi; Setelah waktu 60 hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Penyidik dapat melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 20 hari. Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 40 hari. Apabila jangka waktu 40 hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, penyidik wajib mengeluarkan tersangka dari tahanan.

Tugas dan Wewenang Kepolisian

Menjawab pertanyaan Anda tentang tugas dan wewenang kepolisian, Pasal 13 UU 2/2002 mengatur bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian, dalam rangka menyelenggarakan tugas, polisi secara umum memiliki wewenang antara lain:

1. menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; dan lain-lain.

Tugas dan wewenang kepolisian di atas dapat Anda temukan selengkapnya di Pasal 13 s.d. Pasal 19 UU 2/2002, dan Pasal 75 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 15 UU 2/2002.

Berkaitan dengan kasus yang Anda tanyakan, menurut hemat kami, perbuatan polisi yang sengaja maupun tidak sengaja meloloskan tahanan, bertentangan dengan tugas pokok kepolisian (memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat). Sebab, tahanan berpotensi mengulangi tindak pidana yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.

Jika Polisi Meloloskan Tahanan

Jika polisi dengan sengaja (dolus) meloloskan tahanan tanpa alasan yang sah atau polisi lalai (culpa) dalam menjalankan tugasnya sehingga tahanan berhasil melarikan diri, maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang telah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.[3] Namun, untuk memperkaya wawasan Anda, kami juga akan membandingkannya dengan ketentuan dalam KUHP lama yang saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 426 KUHP lama

Pasal 531 UU 1/2023

Seorang pejabat yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melarikan diri, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jika orang itu lari, dilepaskan, atau melepaskan diri karena kesalahan (kealpaan), maka yang bersangkutan diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta.[4]

Pejabat yang ditugaskan menjaga orang yang ditahan menurut perintah pejabat yang berwenang atau putusan atau penetapan pengadilan, membiarkan orang tersebut melarikan diri, melepaskan orang tersebut, atau menolong orang tersebut pada waktu dilepaskan atau melepaskan diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang karena kealpaannya mengakibatkan orang yang ditahan melarikan diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal(hal. 289) menjelaskan bahwa Pasal 426 KUHP lama tidak hanya mengancam polisi yang sengaja (dolus) melepaskan tahanan, melainkan juga polisi yang karena salahnya (culpa) melepaskan tahanan. Misalnya agen polisi menjaga orang tahanan, tertidur sehingga orang tahanan itu melarikan diri.

Berdasarkan kasus di atas, oknum polisi yang terbukti secara hukum dengan sengaja membantu atau melepaskan tahanan dapat diancaman pidana penjara paling lama 4 tahun berdasarkan Pasal 531 ayat (1) UU 1/2023.

Sedangkan jika tahanan berhasil melarikan diri karena faktor kelalaian/kealpaan/kelengahan petugas/pejabat kepolisian, maka polisi yang bersangkutan diancam pidana berdasarkan Pasal 531 ayat (2) UU 1/2023 yaitu penjara paling lama 1 tahun.

Baca juga: Perbedaan ‘Sengaja’ dan ‘Tidak Sengaja’ dalam Hukum Pidana

Sanksi Berdasarkan Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian

Jika tindakan polisi tersebut dikaitkan dengan Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur melalui PP 2/2003, perbuatan polisi yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya melepaskan tahanan dianggap sebagai pelanggaran dan dapat dikategorikan tidak melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab berdasarkan Pasal 4 huruf d PP 2/2003.

Adapun anggota polisi yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan disiplin dalam PP 2/2003 ini dapat dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.[5]

Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik, sedangkan hukuman disiplin berupa:[6]

1. teguran tertulis;
2. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun;
3. penundaan kenaikan gaji berkala;
4. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun;
5. mutasi yang bersifat demosi;
6. pembebasan dari jabatan;
7. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari.

Apabila pejabat kepolisian tersebut telah diproses secara hukum dan dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap/inkracht, maka berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP 1/2003, polisi tersebut dapat diberhentikan tidak dengan hormat setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.[7]

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Referensi:
R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.

[1] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”)

[2] Pasal 362 UU 20/2025

[3] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[4] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, denda dilipatgandakan 1.000 kali

[5] Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“PP 2/2003”)

[6] Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 PP 2/2003

[7] Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia