Bacaan 9 Menit
Beberapa waktu lalu, terjadi kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh anggota polisi dengan melindas ojol bernama Affan Kurniawan meninggal dunia. Terhadap tindakan polisi tersebut, bagaimana proses peradilannya? Apakah polisi masuk pengadilan militer? Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Dasar hukum mengadili polisi yang dibuat oleh Si Pokrol dan pertama kali dipublikasikan pada 18 Maret 2005, dimutakhirkan pertama kali oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 24 Agustus 2022, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 01 September 2025.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelumnya, kami sangat prihatin dan turut berbela sungkawa kepada korban dan keluarga yang ditinggalkannya.
Anda menyebutkan bahwa perbuatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah pembunuhan. Jika demikian, secara historis, pelaku yang melakukan pembunuhan dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP lama yang sudah tidak berlaku, atau Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026, yaitu tahun 2026,[1] sebagai berikut:
| Pasal 338 KUHP | Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023 |
| Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. | Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. |
Berkaitan dengan pembunuhan, Penjelasan Pasal VII angka 42 UU 1/2026 yang mengubah Penjelasan Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023, menjelaskan bahwa pembunuhan selalu diartikan bahwa korban harus mati dan kematian ini dikehendaki oleh pelaku. Dengan demikian pengertian pembunuhan secara implisit mengandung unsur kesengajaan. Apabila tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada niat atau maksud untuk mematikan orang, tetapi kemudian ternyata orang tersebut mati, perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan menurut ayat ini.
Jadi, adanya unsur kesengajaan adalah wajib bagi suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai pembunuhan dan dihukum berdasarkan pasal di atas.
Baca juga: Bunyi Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Unsur Pasalnya
Jika pelaku adalah polisi, bagaimana proses peradilannya?
Anda bertanya, apakah polisi masuk pengadilan militer? Secara historis, Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”) merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (“ABRI”), sehingga status hukum anggota Polri sama dengan status hukum anggota ABRI dan tunduk pada kekuasaan peradilan militer.[2]
Namun, pasca berlakunya UU Polri, anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum, bukan peradilan militer. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 29 (1) UU Polri, yang berbunyi:
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.
Mengenai tata cara pemeriksa anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat merujuk dalam ketentuan PP 3/2003. Pada prinsipnya, proses peradilan pidana bagi anggota kepolisian secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.[3]
Terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, penyidikan dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum,[4] yaitu UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang berlaku 2 Januari 2026.[5] Namun, untuk memperkaya pengetahuan Anda, kami juga akan membandingkannya dengan ketentuan dalam KUHAP lama yang sudah tidak berlaku.
Adapun yang dimaksud dengan penyidik dan penyidikan dapat ditemukan pada pasal-pasal berikut:
| KUHAP | UU 20/2025 |
Pasal 1 angka 1 Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. | Pasal 1 angka 1 Penyidik adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. |
Pasal 1 angka 2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya; | Pasal 1 angka 5 Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka. |
Akan tetapi, pemeriksaan di tingkat penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan, yaitu:[6]
Baca juga: Urutan Pangkat Polisi dari Tertinggi hingga Terendah
Bagi tersangka atau terdakwa anggota Polri, tempat penahanannya dapat dipisahkan dari ruang tahanan tersangka atau terdakwa lainnya.[7] Bahkan anggota kepolisian yang ditetapkan jadi tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas kepolisian sejak proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.[8]
Kemudian, untuk penuntutan dilakukan di lingkungan peradilan umum oleh jaksa penuntut umum sesuai peraturan yang berlaku. Begitu pula dengan pemeriksaan di muka sidang pengadilan oleh hakim peradilan umum.[9] Selanjutnya, jika sudah didakwa dan dijatuhi vonis, pembinaan narapidana anggota kepolisian dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan.[10]
Anggota polisi yang melakukan tindak pidana diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian.[11]
Adapun pemberhentian tidak dengan hormat anggota Polri dilakukan oleh:[12]
Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (“KKEP”),[13] yaitu komisi yang dibentuk di lingkungan Polri untuk penegakan Kode Etik Profesi Polri.[14] KKEP ini lebih lanjut diatur oleh Perpol 7/2022.
Dengan demikian, polisi yang melakukan tindak pidana pembunuhan diproses pidana menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum dengan memperhatikan beberapa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”).
[2] Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“PP 3/2003”)
[3] Pasal 2 PP 3/2003
[4] Pasal 4 PP 3/2003
[5] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”)
[6] Pasal 5 PP 3/2003
[7] Pasal 8 PP 3/2003
[8] Pasal 10 ayat (1) PP 3/2003
[9] Pasal 11 dan Pasal 12 PP 3/2003
[10] Pasal 14 PP 3/2003
[11] Pasal 11 huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“PP 1/2003”)
[12] Pasal 15 PP 1/2003
[13] Pasal 12 ayat (2) PP 1/2003
