Jika Polisi Korupsi, Lembaga Apa yang Berwenang Menangani Kasusnya?

PERTANYAAN

Kalau tidak salah, selain KPK, Polisi juga bisa menangani kasus korupsi. Lalu, bagaimana jika terduga pelakunya adalah polisi, apakah bisa kasusnya ditangani polisi atau harus KPK agar lebih independen?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini merupakan pemutakhiran kedua dari artikel berjudul Kewenangan Penyidikan KPK dan Polri yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 14 Agustus 2012, yang dimutakhirkan pertama kali oleh Manertiur Meilina Lubis, S.H., M.H. pada Selasa, 16 Agustus 2022.

KLINIK TERKAIT

Korupsi Dana Bencana Bisa Dipidana Mati?

28 Okt, 2026

Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi

09 Feb, 2026

Adakah Dasar Hukum Publikasi Uang Sitaan Korupsi?

28 Jan, 2026

In Absentia pada Persidangan Tindak Pidana Korupsi

26 Jan, 2026

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, dapat kami sampaikan bahwa terdapat tiga lembaga yang berwenang dalam kasus korupsi, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”).

Ketiga lembaga tersebut memiliki wewenang dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi, sesuai dengan porsi masing-masing yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Polisi dalam Kasus Korupsi

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian, kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Artinya, kepolisian memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menyidik kasus tindak pidana korupsi.

Wewenang kepolisian dalam penyidikan juga berdasarkan pada UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang sudah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.[1] Sebagai perbandingan, kami juga akan menguraikan ketentuan dalam KUHAP lama yang saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[2]

UU 20/2025	KUHAP Lama
Pasal 6 ayat (1) dan (2) (1) Penyidik terdiri atas: a. penyidik Polri; b. PPNS; dan c. penyidik tertentu. (2) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana.	Pasal 6 ayat (1) Penyidik adalah: a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
Pasal 7 ayat (1) Penyidik mempunyai tugas dan wewenang: menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana; mencari dan mengumpulkan serta mengamankan alat bukti; melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan; mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan tersangka; melakukan upaya paksa; mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang; mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya; memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi, ahli, atau tersangka; melakukan penghentian penyidikan dengan memberitahukan kepada penuntut umum; melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif; menetapkan tersangka sebagai saksi mahkota; menerima pengakuan bersalah; melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 7 ayat (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seorang; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian penyidikan; mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang KPK

Selanjutnya, kewenangan KPK untuk menangani kasus korupsi diatur dalam Pasal 6 huruf e UU 19/2019, bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Perlu Anda pahami bahwa, terdapat ketentuan yang membatasi kewenangan KPK dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU 19/2019 yang menyatakan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi apabila:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; dan/atau
2. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar.

Dalam hal kasus tindak pidana korupsi yang tidak memenuhi ketentuan di atas, maka KPK wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.[3]

Perlu Anda ketahui bahwa selain berwenang atas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus korupsi, KPK juga memiliki tugas supervisi terhadap instansi yang bertugas dan berwenang melakukan pemberantasan korupsi.[4]

Dalam melaksanakan tugas supervisi tersebut, KPK berdasarkan Pasal 10A ayat (1) UU 19/2019 memiliki kewenangan tambahan yaitu KPK mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Adapun alasan pengambilalihan oleh KPK tersebut diatur di dalam Pasal 10A ayat (2) UU 19/2019 yang berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
2. Proses penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
4. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur tindak pidana korupsi;
5. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
6. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit untuk dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika Kasus Korupsi Dilakukan Penyidikan oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan

Apabila terdapat kasus korupsi tetapi KPK belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut sudah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, maka instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan dan kepolisian wajib melakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPK.[5]

Sedangkan sebaliknya, apabila KPK sudah mulai melakukan penyidikan, kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.[6]

Dalam hal penyidikan ternyata dilakukan secara bersamaan antara kepolisian dan/atau kejaksaan dan KPK, maka penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut harus segera dihentikan.[7]

Lembaga Apa yang Berwenang Menangani Kasus Polisi Korupsi?

Kasus polisi korupsi kerap kali menuai polemik. Misalnya, dalam UU 19/2019 disebutkan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, salah satunya adalah polisi.

Akan tetapi, dalam praktiknya, kerap kali ditemukan benturan tugas dan kewenangan antara kepolisian dan KPK dalam menangani perkara korupsi. Namun, jika dilihat dari dasar hukum yang telah dijabarkan di atas, kepolisian dan KPK sesungguhnya masing-masing memiliki landasan yuridis untuk melakukan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing dalam penanganan perkara korupsi.

Sebagai contoh adalah kasus korupsi Irjen Pol Napoleon Bonaparte sebagai kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, yang terbukti menerima suap red notice Djoko Tjandra sebesar Rp7 miliar. Kasus ini ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dan penuntutan dilakukan oleh kejaksaan, bukan oleh KPK.

Berdasarkan analisis dan uraian di atas, maka menjawab pertanyaan Anda, dapat kami sampaikan bahwa dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dapat dilakukan baik oleh kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Hal ini karena masing-masing lembaga tersebut memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk menangani kasus korupsi.

Demikian jawaban dari kami tentang lembaga yang berwenang menangani kasus polisi korupsi, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

[1] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”)

[2] Pasal 362 UU 20/2025

[3] Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(“UU 19/2019”)

[4] Pasal 10 ayat (1) UU 19/2019

[5] Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU KPK”)

[6] Pasal 50 ayat (3) UU KPK

[7] Pasal 50 ayat (4) UU KPK