Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Dasar Hukum Perlindungan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB

Dasar Hukum Perlindungan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB

PERTANYAAN

Apa saja konvensi internasional yang melindungi pasukan PBB? Bagaimana konvensi tersebut mengatur tentang perlindungan khusus terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Ketentuan Misi Pemeliharaan Perdamaian di Indonesia

    Sebelumnya kami asumsikan bahwa pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”) yang Anda maksud adalah pasukan penjaga perdamaian PBB. Dalam hukum positif di Indonesia, pengiriman misi pemeliharaan perdamaian perdamaian dapat berpedoman Perpres 86/2015 serta Permenhan 14/2016 yang mengubah Permenhan 23/2020.

    Pengiriman misi pemeliharaan perdamaian ini merupakan penugasan Warga Negara Indonesia (“WNI”) ke suatu misi pemeliharaan perdamaian di luar wilayah Republik Indonesia.[1] Adapun WNI di sini meliputi personel yang secara keseluruhan atau sebagian berasal dari unsur Tentara Nasional Indonesia (“TNI”), Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”), atau sipil yang tergabung dalam suatu pasukan atau perorangan.[2]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Pengiriman misi pemeliharaan perdamaian dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia atas permintaan:[3]

    1. PBB melalui resolusi dewan keamanan PBB;
    2. organisasi internasional; dan/atau
    3. organisasi regional.

    Selanjutnya, pengiriman misi pemeliharaan perdamaian tersebut juga dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi dan standar PBB, organisasi internasional, atau organisasi regional.[4] Misi pemeliharaan perdamaian dunia yang dimaksud meliputi:[5]

    1. misi pengawasan gencatan senjata dilaksanakan untuk memelihara kondisi gencatan senjata dari pihak yang bersengketa sesuai dengan perjanjian gencatan senjata kedua belah pihak yang bersengketa baik di darat, laut, dan udara;
    2. misi pelucutan senjata dan demobilisasi untuk menurunkan intensitas pertikaian, mengurangi kekuatan senjata, dan menarik senjata dari pihak yang bersengketa;
    3. misi perlindungan keamanan dan keselamatan untuk menjamin keamanan dan keselamatan rakyat, pejabat sangat sangat penting/very-very important person, pengaman instalasi serta melindungi rakyat dari tekanan dan kekerasan dari pihak yang bersengketa;
    4. misi rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan untuk perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana di daerah misi;
    5. misi pembangunan dilaksanakan untuk membangun sarana dan prasarana di daerah misi;
    6. misi penegakan hukum dan ketertiban dilaksanakan oleh Satuan Polisi Militer TNI yang melaksanakan fungsi dan asasinya untuk menegakkan fungsi hukum dan ketertiban khususnya disiplin militer bagi seluruh personel militer di area misi PBB; atau
    7. misi khusus merupakan misi pendekatan masyarakat civil-military coordination (cimic mission), misi pelayanan kesehatan/community outreach program, dan misi tim monitoring international/international monitoring team dilaksanakan untuk menyelesaikan tugas tertentu sesuai dengan mandat dan standar misi PBB, organisasi internasional dan/atau organisasi regional atas persetujuan pemerintah.

    Dalam hal pengiriman pasukan TNI pada misi pemeliharaan perdamaian dunia, dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip dasar operasi pemeliharaan perdamaian PBB yang meliputi persetujuan para pihak yang bertikai, ketidakberpihakan, dan tanpa penggunaan kekuatan bersenjata kecuali untuk membela diri dan untuk mempertahankan mandat.[6]

    Selain itu, pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian dunia juga dilakukan dengan mempertimbangkan:[7]

    1. kepentingan nasional;
    2. pertimbangan politis;
    3. keamanan, keselamatan personel, dan materiil; dan
    4. ketersediaan dukungan personel, meteriil, peralatan, dan pendanaan.

    Selain itu, pelaksanaan pengiriman pasukan TNI pada misi pemeliharaan perdamaian dunia dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.[8]

    Lantas, apa saja konvensi internasional yang melindungi pasukan PBB?

    Perlindungan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB

    Menjawab pertanyaan Anda, menurut Felix Mayaut et.al. dalam jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum Internasional Bagi Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (hal. 1016), bentuk perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 yang telah diratifikasi melalui UU 59/1958 dan Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel 1994.

    Dalam Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel 1994 diatur bahwa yang dimaksud dengan personel dibagi menjadi 2, yaitu United Nations Personnel dan Associated Personnel. Hal demikian diatur dalam Pasal 1 Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel 1994, dalam pasal tersebut juga secara rinci disebutkan apa yang dimaksud dengan masing-masing personel tersebut, yang jika diterjemahkan secara bebas adalah sebagai berikut:

    United Nations Personnel ialah:

    1. orang-orang yang dilibatkan atau ditempatkan oleh Sekretaris Jenderal (“Sekjen”) PBB sebagai komponen militer, polisi, atau sipil dari suatu operasi PBB;
    2. pejabat lainnya dan para ahli dalam misi PBB atau badan-badan khususnya, atau badan tenaga atom internasional, yang hadir secara resmi di wilayah tempat operasi PBB sedang berlangsung.

    Sedangkan Associated Personnel meliputi:

    1. orang-orang yang ditugaskan oleh suatu pemerintah atau organisasi antar-pemerintah dengan persetujuan dari badan yang berwenang di PBB;
    2. orang-orang yang dilibatkan oleh Sekjen PBB oleh suatu badan khusus, atau oleh badan tenaga atom internasional;
    3. orang-orang yang ditempatkan oleh organisasi atau lembaga kemanusiaan non-pemerintah berdasarkan suatu perjanjian dengan Sekjen PBB, dengan suatu badan khusus, atau dengan badan tenaga atom internasional, untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung pemenuhan mandat dari suatu operasi PBB.

    Lebih lanjut, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 11 Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel 1994 mengatur secara khusus bentuk perlindungan apa saja yang didapatkan oleh United Nations Personnel maupun Associated Personnel, seperti kewajiban untuk menjamin keselamatan dan keamanan, kewajiban untuk melepaskan dan mengembalikan personel yang ditahan atau ditangkap, perlindungan dari kejahatan, dan pencegahan kejahatan.

    Selain itu, perlindungan pada Konvensi Jenewa 1949 terletak pada pengklasifikasian pasukan penjaga perdamaian sebagai penduduk sipil dan bentuk perlindungannya dijamin oleh pihak yang berkonflik. Ancaman terhadap pasukan ini dilarang dan masuk pada pelanggaran berat hukum humaniter internasional. Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum humaniter yang menyangkut perilaku permusuhan (the conduct of hostilities), pasukan penjaga perdamaian memperoleh perlindungan terhadap dampak permusuhan karena kehadiran mereka dalam suatu konflik bersenjata bukan untuk berperang, tetapi untuk melaksanakan misi perdamaian maupun membentuk penduduk sipil yang terkena dampak dari konflik bersenjata.[9]

    Baca juga: Pengertian, Asas, dan Prinsip Hukum Humaniter Internasional

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konpensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949;
    2. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian;
    3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia;
    4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia;
    5. Konvensi Jenewa 1949;
    6. Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel 1994.

    Referensi:

    Felix Mayaut, Lucia Charlota Octovina Tahamata, dan Wilshen Leatemia. Perlindungan Hukum Internasional Bagi Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 10, 2022.


    [2] Pasal 1 ayat (2) Perpres 86/2015

    [3] Pasal 2 Perpres 86/2015

    [4] Pasal 3 Perpres 86/2015

    [6] Pasal 9 Permenhan 23/2020

    [8] Pasal 11 Permenhan 14/2016

    [9] Felix Mayaut, Lucia Charlota Octovina Tahamata, dan Wilshen Leatemia. Perlindungan Hukum Internasional Bagi Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 10, 2022, hal. 1015

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000