Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Perdata

Dasar Hukum Trust Fund di Indonesia

Dasar Hukum Trust Fund di Indonesia

PERTANYAAN

Apa itu trust fund? Apakah ada peraturan nasional yang mengatur tentang trust fund?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Apa itu Trust Fund?

    Sepanjang penelusuran kami, istilah trust fund dikenal dengan dana amanat. Lalu, timbul pertanyaan selanjutnya, apa itu dana amanat? Jika merujuk pada Penjelasan Umum UU 40/2004 disebutkan salah satu prinsip sistem jaminan sosial nasional adalah prinsip dana amanat yakni dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Selanjutnya, penyebutan dana amanat juga dapat Anda temukan dalam pengertian dana jaminan sosial menurut Pasal 1 angka 7 UU 40/2004 sebagai berikut:

    Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.

    Masih sehubungan dengan itu, dana amanat merupakan milik seluruh rakyat apabila cakupan jaminan sosial sudah universal, maka sisa hasil usaha juga tidak perlu dikenakan pajak penghasilan badan karena setiap dana yang diperoleh sudah menjadi hak seluruh rakyat seperti halnya yang dikumpulkan dari pajak.[1]

    Dengan demikian, kami berpendapat dapat diartikan bahwa trust fund (dana amanat) adalah dana yang terkumpul dari peserta yang kemudian dikelola oleh suatu badan untuk mengoptimalkan manfaat dari dana tersebut.

    Dasar Hukum Trust Fund

    Menjawab pertanyaan kedua Anda mengenai apakah ada peraturan nasional yang mengatur tentang trust fund (dana amanat), Anda dapat merujuk pada peraturan berikut antara lain:

    1. UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
    2. UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
    3. POJK 19/2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

    Mengapa ada wali amanat? Salah satu pihak dalam pengelolaan dana amanat adalah wali amanat. Apabila merujuk Pasal 1 angka 1 POJK 19/2010 mendefinisikan wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk.

    Salah satu tugas pokok dan tanggung jawab wali amanat adalah mewakili kepentingan para pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan kontrak perwaliamanatan, POJK mengenai kontrak perwaliamanatan efek bersifat utang dan/atau sukuk.[2]

    Sehingga patut digarisbawahi, bentuk dari dana amanat sangat fleksibel karena hampir menampung semua jenis aset, termasuk saham, obligasi, atau sekuritas lainnya.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
    2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
    3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan;
    5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

    Referensi:

    Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Tahun 2011, yang diakses pada 25 Juni 2025, pukul 11.00 WIB.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000