Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Teknologi

Dasar Hukum Uang Elektronik

Dasar Hukum Uang Elektronik
Dasar Hukum Uang Elektronik

PERTANYAAN

Maraknya penggunaan uang elektronik sekarang ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum uang elektronik itu sendiri. Sebenarnya apa dasar hukum uang elektronik? Apa nama peraturan bank Indonesia yang mengatur tentang uang elektronik? Sejak kapan uang elektronik berlaku?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Apa Dasar Hukum Uang Elektronik?

    Sejak kapan uang elektronik berlaku? Pertama kali uang elektronik berlaku sebagai alat pembayaran secara resmi di Indonesia pada tahun 2009. Hal ini ditandai dengan berlakunya PBI 11/2009 sebagai dasar hukum uang elektronik pada masanya. PBI 11/2009 ini sempat beberapa kali diubah, yang pertama kali dengan PBI 16/2014 dan kedua kalinya dengan PBI 18/2016. Kemudian, pada tahun 2018 PBI 11/2009 dicabut dengan berlakunya PBI 20/2018 pada tanggal 4 Mei 2018.

    Saat ini, apa nama peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang uang elektronik? Sekarang peraturan Bank Indonesia yang berlaku adalah PBI 23/2021 yang mencabut PBI 20/2018 sebagai dasar hukum uang elektronik. PBI 23/2021 mengatur tentang penyedia jasa pembayaran (“PJP”) yaitu bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa.[1]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Menurut PBI tersebut, uang elektronik merupakan salah satu instrumen akses ke sumber dana untuk pembayaran.[2] Selain uang elektronik, terdapat juga instrumen lain seperti:[3]

    1. perintah transfer;
    2. alat pembayaran menggunakan kartu atau bentuk virtual yang memiliki karakteristik seperti alat pembayaran menggunakan kartu;
    3. cek;
    4. bilyet giro; dan
    5. instrumen perpindahan dana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

    Apa Itu Uang Elektronik?

    Definisi uang elektronik dalam PBI 23/2021 dapat Anda temukan dalam Pasal 156 yang menerangkan bahwa uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur:

    1. diterbitkan atas dasar sumber dana berupa nilai uang rupiah yang disetor terlebih dahulu kepada PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan sumber dana; dan
    2. sumber dana berupa nilai uang rupiah disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip.

    Nilai uang elektronik tersebut merupakan nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan pemindahan dana.[4] Nilai uang elektronik yang dikelola oleh PJP bukan berbentuk simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perbankan.[5]

    Jenis Uang Elektronik

    Pada dasarnya uang elektronik dapat dibedakan berdasarkan lingkup penyelenggaraannya, media penyimpan nilai uang elektroniknya, dan pencatatan data identitas pengguna uang elektronik.

    Berdasarkan lingkup penyelenggaraannya, uang elektronik dibedakan menjadi:[6]

    1. Closed loop, yaitu uang elektronik yang hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa yang merupakan PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan sumber dana tersebut;[7] dan
    2. Open loop, yaitu uang elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa yang bukan merupakan PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan sumber dana tersebut.[8]

    Sementara itu, uang elektronik juga dapat dibedakan berdasarkan media penyimpan nilai uang elektronik, yaitu:[9]

    1. Server based adalah uang elektronik dengan media penyimpanan berupa server;[10] dan
    2. Chip based adalah uang elektronik dengan media penyimpanan berupa chip.[11]

    Sedangkan, untuk uang elektronik berdasarkan pencatatan data identitas pengguna uang elektronik dapat dibedakan sebagai berikut:[12]

    1. Registered yaitu uang elektronik yang data identitas penggunanya terdaftar dan tercatat pada PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan sumber dana tersebut;[13] dan
    2. Unregistered yaitu uang elektronik yang data identitas penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan sumber dana tersebut.[14]

    Lalu, apa saja yang termasuk uang elektronik? Contohnya adalah kartu untuk pembayaran jalan tol dan moda transportasi publik, aplikasi e-wallet (dompet digital), dan lain-lain.

    Batas Penyimpanan Uang Elektronik

    Bahwasannya terdapat batasan nilai uang elektronik yang dapat disimpan. Hal ini sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 160 PBI 23/2021, batasan tersebut antara lain:

    1. Untuk uang elektronik unregistered paling banyak Rp2 juta; dan
    2. Untuk uang elektronik registered paling banyak Rp10 juta.

    Ada juga batas nilai transaksi uang elektronik, dalam 1 bulan paling banyak Rp20 juta. Batas nilai transaksi uang elektronik dalam 1 bulan ini diperhitungkan dari transaksi yang bersifat incoming,[15] seperti setoran awal, transfer dana masuk, dan/atau pengisian ulang (top up).[16]

    Batasan nilai uang elektronik di atas tidak berlaku bagi akun pencatatan nilai uang elektronik dari penyedia barang dan/atau jasa.[17] Selain itu, Bank Indonesia dapat menyesuaikan batasan di atas dengan mempertimbangkan:[18]

    1. Perkembangan transaksi pembayaran termasuk yang bersifat incoming;
    2. Kebutuhan masyarakat atau industri; dan/atau
    3. Aspek lainnya dalam mendorong perluasan akseptasi layanan dan inovasi.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat

    Dasar Hukum:

    Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

    [1] Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (“PBI 23/2021”)

    [2] Pasal 148 ayat (1) huruf a PBI 23/2021

    [3] Pasal 148 ayat (1) PBI 23/2021

    [4] Pasal 157 ayat (1) PBI 23/2021

    [5] Pasal 157 ayat (2) PBI 23/2021

    [6] Pasal 158 PBI 23/2021

    [7] Penjelasan Pasal 158 huruf a PBI 23/2021

    [8] Penjelasan Pasal 158 huruf b PBI 23/2021

    [9] Pasal 159 huruf a PBI 23/2021

    [10] Penjelasan Pasal 159 huruf a angka 1 PBI 23/2021

    [11] Penjelasan Pasal 159 huruf a angka 2 PBI 23/2021

    [12] Pasal 159 huruf b PBI 23/2021

    [13] Penjelasan Pasal 159 huruf b angka 1 PBI 23/2021

    [14] Penjelasan Pasal 159 huruf b angka 2 PBI 23/2021

    [15] Pasal 160 ayat (3) PBI 23/2021

    [16] Penjelasan Pasal 160 ayat (3) PBI 23/2021

    [17] Pasal 160 ayat (4) PBI 23/2021

    [18] Pasal 160 ayat (5) PBI 23/2021

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000