Bacaan 11 Menit
Apakah bank diperkenankan untuk menanggung risiko kerugian akibat kredit macet? Jika ada perjanjian kerja sama antara Bank A dengan Pihak B yang mengatur "Risiko yang timbul sehubungan dengan tidak dibayarnya kembali pinjaman berikut bunga ditanggung oleh PIHAK PERTAMA (Bank A) dan PIHAK KEDUA (Pihak B) masing-masing 50%, apakah perjanjian tetap sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama, yang dibuat oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 13 Agustus 2021.
Bank merupakan sektor yang diatur dengan sangat ketat (highly regulated) oleh Pemerintah Republik Indonesia (“Pemerintah”), sehingga umumnya setiap tindakan dan bisnis dari bank diatur dengan jelas dan tegas oleh Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (”OJK”) dan Bank Indonesia (”BI”) untuk memastikan bank menjalankan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan good corporate governance.
Baca juga: Prinsip Kerahasiaan Bank di Indonesia
Kredit adalah istilah yang sering digunakan dalam dunia perbankan. Pasal 14 angka 1 UU 4/2023 yang mengubah Pasal 1 angka 11 UU Perbankan mendefinisikan kredit sebagai berikut:
Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Pada pelaksanaan kegiatan usaha perbankan, khususnya penyaluran kredit atau pembiayaan, bank wajib berpedoman pada prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) sebagai prinsip fundamental, serta wajib memelihara tingkat kesehatan bank serta aspek terkait tingkat kesehatan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK.[1] Prinsip ini menuntut bank untuk memastikan bahwa setiap keputusan pemberian kredit atau pembiayaan dilakukan melalui analisis yang cermat dan terukur, guna meminimalisir potensi kerugian yang dapat timbul akibat kredit bermasalah (non-performing loan).[2]
Sejalan dengan prinsip tersebut, bank diwajibkan untuk mengelola berbagai jenis risiko yang melekat dalam kegiatan usahanya, yaitu meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, serta risiko kepatuhan. Ketentuan ini menegaskan bahwa aktivitas perbankan tidak terlepas dari risiko yang beragam, sehingga diperlukan sistem manajemen risiko yang komprehensif yang dilakukan oleh direksi.[3]
Sehubungan dengan pengelolaan risiko dalam kegiatan perbankan, bank wajib memelihara tingkat kesehatan serta memenuhi aspek-aspek yang berkaitan dengan tingkat kesehatan tersebut sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK.[4]
Kewajiban di atas mencerminkan adanya tanggung jawab hukum bagi bank untuk menjaga kondisi keuangan, kualitas aset, manajemen, likuiditas, rentabilitas, serta aspek lainnya yang menjadi indikator kesehatan bank.
Oleh karena tidak terdapat penjelasan dan fakta yang lebih rinci terkait substansi dari Perjanjian Kerja Sama (“PKS”) dimaksud, maka PKS antara Bank A (Pihak Pertama) dengan Pihak B (Pihak Kedua) kami asumsikan sebagai suatu bentuk pembiayaan kredit melalui skema channeling. Hal ini karena berdasarkan PKS tersebut, Bank A diasumsikan menyalurkan kredit atau uang (dana) kepada Pihak B untuk disalurkan kembali oleh Pihak B kepada pihak lain yang akan menjadi debitur. Kemudian, risiko yang timbul sehubungan dengan tidak dibayarnya kembali pinjaman berikut bunga oleh debitur ditanggung oleh Pihak Pertama (Bank A) dan Pihak Kedua (Pihak B) masing-masing 50%.
Dalam asumsi skema channeling berdasarkan PKS antara Bank A dengan Pihak B, maka:
Pengertian channeling terdapat pada Pedoman Kerja Sama Channeling antara Bank Perekonomian Rakyat (“BPR”) Syariah dan LPBBTI Syariah (Fintech P2P Financing), yaitu:
Kerja sama channeling merupakan bentuk penyaluran pembiayaan BPR Syariah kepada Penerima Pembiayaan melalui platform Fintech P2P Financing berdasarkan prinsip syariah, dengan risiko pembiayaan dan investasi ditanggung oleh BPR Syariah. Fintech P2P Financing memiliki kewenangan terbatas sesuai ketentuan dan perjanjian kerja sama (PKS) dengan BPR Syariah (hal. 6).
Berdasarkan pengertian di atas, skema channeling menempatkan bank umum atau BPR Syariah sebagai lembaga keuangan pertama yang tetap memegang kendali penuh atas risiko pembiayaan, sementara pihak perantara seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Fintech P2P Financing hanya bertindak sebagai penyalur dana dengan kewenangan terbatas.
Selain itu, dapat diargumentasikan bahwa peralihan risiko tidak terjadi kepada pihak perantara, sehingga segala akibat hukum yang timbul dari penyaluran kredit atau pembiayaan tetap melekat pada lembaga keuangan utama selaku pemilik dana.
Lebih lanjut, pengaturan skema channeling oleh bank umum secara tegas diatur dalam Pasal 18 POJK 32/3/2018, yang mengatur syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh bank umum agar suatu penyaluran kredit atau uang (dana) oleh bank dapat dikategorikan sebagai skema channeling, yaitu:
Penentuan risiko langsung pada bank sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b POJK 32/3/2018, merupakan unsur mendasar yang menentukan karakteristik skema channeling, dengan konsekuensi seluruh risiko kredit akan menjadi beban bank. Sejalan dengan hal tersebut, pengaturan mengenai perjanjian kredit yang dilakukan antara debitur dengan bank atau dengan pihak yang diberi kuasa mempertegas bahwa hubungan hukum utama tetap terjalin secara langsung antara bank dan debitur, meskipun secara operasional difasilitasi oleh pihak ketiga. Dengan demikian, pasal tersebut menegaskan bahwa skema channeling menempatkan bank sebagai pihak yang memiliki kendali penuh sekaligus sebagai penanggung utama risiko kredit.
Selanjutnya, dalam hukum perjanjian Indonesia, asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan materi perjanjian sesuai kesepakatan bersama. Berikut adalah bunyi pasal tersebut:
Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik
Baca juga: Asas-asas dalam Pasal 1338 KUH Perdata
Namun demikian, kebebasan berkontrak tidaklah bersifat mutlak. Pasal 1337 KUH Perdata dengan tegas membatasi kebebasan berkontrak yang mengatur sebagai berikut:
Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.
Berdasarkan ketentuan pasal di atas, meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menuangkan kesepakatan dalam perjanjian, kebebasan berkontrak tersebut tidak dapat digunakan secara mutlak tanpa batas. Pasal 1337 KUH Perdata secara tegas menentukan suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan apabila bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum. Dalam hal ini, apabila PKS antara Bank A dan Pihak B memuat klausul yang tidak memenuhi atau menyimpang dari syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 18 POJK 32/3/2018, maka PKS tersebut secara hukum dapat berpotensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Kesepakatan pembagian risiko antara Bank A dan Pihak B dalam PKS pada dasarnya harus tunduk pada syarat sah nya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
Klausul pengalihan risiko dalam PKS wajib memenuhi syarat objektif sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya mengenai kausa yang halal. Apabila kausa suatu perjanjian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka syarat objektif tersebut tidak terpenuhi. Dalam hal ini, klausul yang mengalihkan risiko kredit dari Bank A kepada Pihak B secara langsung dapat diargumentasikan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) POJK 32/3/2018, yang menetapkan bahwa risiko kredit tidak dapat dialihkan dari bank selaku penyedia dana. Dengan demikian, dapat diargumentasikan bahwa sejak awal telah terdapat cacat hukum pada kausa PKS antara Bank A dengan Pihak B.
Menurut Elly Erawati dan Herlien Budiono dalam bukunya yang berjudul Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian (hal. 57-58), syarat batal dalam sebuah perjanjian adalah suatu peristiwa atau fakta tertentu yang belum tentu akan terjadi di masa depan, namun para pihak dalam perjanjian itu sepakat bahwa bila peristiwa atau fakta tersebut benar terjadi, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Demikian pula, bila perjanjian memuat syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau bahkan yang dilarang oleh undang-undang, adalah batal demi hukum. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1254 KUH Perdata yang berbunyi:
Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku.
PKS antara Bank A dan Pihak B memuat klausul pembagian risiko dengan asumsi melalui skema channeling yang berpotensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu khususnya Pasal 18 POJK 32/3/2018. Meskipun klausul pembagian risiko tersebut mencerminkan kesepakatan para pihak sebagai perwujudan asas kebebasan berkontrak, kebebasan tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang atau ketertiban umum.
Dengan demikian, PKS antara Bank A dan Pihak B dapat diargumentasikan tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah untuk pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak karena tidak terpenuhinya syarat objektif perjanjian, yaitu sebab yang halal sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karenanya, PKS tersebut berpotensi batal demi hukum yang berakibat perjanjian tersebut tidak pernah ada sejak awal dan tidak ada suatu perikatan di antara para pihak.[5]
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Lihat Pasal 14 angka 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU 4/2023”) yang menambah baru Pasal 20A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan”) dan Pasal 14 angka 24 UU 4/2023 yang mengubah Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan.
[2] Lastuti Abubakar dan Tri Handayani. Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank. Jurnal Rechtidee, Vol. 13, No. 1, Juni 2018, hal. 8.
[3] Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
[4] Pasal 14 angka 24 UU 4/2023 yang mengubah Pasal 29 ayat (1) dan (2) UU Perbankan.
[5] Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2010, hal. 22.
