Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Dalam sengketa bisnis internasional yang melibatkan pihak, aset, atau yurisdiksi dari lebih dari satu negara, proses pelaksanaan putusan arbitrase internasional pada prinsipnya dilakukan melalui mekanisme pengakuan (recognition) dan pelaksanaan (enforcement) putusan arbitrase di negara tempat aset pihak yang kalah berada.
Berbeda dengan putusan pengadilan suatu negara yang belum tentu dapat diakui oleh negara lain, putusan arbitrase internasional memiliki tingkat keberlakuan lintas negara yang lebih tinggi. Alasannya, karena adanya Convention On The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 atau yang biasa dikenal sebagai Konvensi New York 1958, yang Indonesia melalui Keppres 34/1981.[1]
Pada dasarnya, setiap negara peserta Konvensi New York 1958 wajib mengakui putusan arbitrase asing sebagai putusan yang mengikat dan melaksanakannya sesuai dengan hukum acara yang berlaku di negara tempat pengakuan atau pelaksanaan dimohonkan.
Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal III Konvensi New York 1958 yang menyatakan bahwa:
Setiap negara penandatangan (konvensi ini) wajib mengakui putusan arbitrase sebagai putusan yang mengikat dan melaksanakannya sesuai dengan aturan prosedural di wilayah di mana putusan itu akan diandalkan, sesuai dengan kondisi yang dijelaskan dalam pasal-pasal berikut ini. Tidak boleh ada pemberlakuan kondisi yang lebih berat atau pengenaan biaya yang lebih tinggi sehubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase sesuai dengan Konvensi ini, dibandingkan dengan kondisi yang diberlakukan untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase domestik
Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap negara peserta Konvensi New York 1958 pada prinsipnya berkewajiban mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional sesuai dengan hukum acara nasionalnya. Sepanjang tidak terdapat alasan untuk menolak pengakuan dan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam konvensi, misalnya apabila putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum (public policy) negara yang bersangkutan.
Dengan demikian, apabila pihak yang kalah memiliki aset di beberapa negara, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase di masing-masing negara tempat aset tersebut berada. Artinya, satu putusan arbitrase internasional dapat dimohonkan pengakuan dan pelaksanaannya di lebih dari satu negara, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum negara tempat permohonan tersebut diajukan.
Selanjutnya, pihak yang mengajukan permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, wajib menyerahkan putusan arbitrase asli atau salinan yang telah disahkan, beserta dengan perjanjian arbitrase asli atau salinan yang telah disahkan. Apabila dokumen tersebut tidak dibuat dalam bahasa resmi negara tempat pelaksanaan dimohonkan, pemohon wajib melampirkan terjemahan resmi yang telah disahkan oleh penerjemah tersumpah.[2]
Di Indonesia, ketentuan Konvensi New York 1958 diimplementasikan melalui UU APS. Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 UU APS.
Berdasarkan Pasal 65 UU APS, yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Namun, sebelum putusan arbitrase internasional dapat didaftarkan, diakui, dan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,[3] putusan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 UU APS, yang menyatakan bahwa syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:
- putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional;
- putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
- putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi, pemohon dapat mendaftarkan putusan arbitrase internasional kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan melampirkan dokumen – dokumen sebagaimana telah diatur dalam Pasal 67 UU APS, antara lain:
- putusan arbitrase asli atau salinan autentiknya;
- perjanjian arbitrase asli atau salinan autentiknya; dan
- surat keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia yang menyatakan bahwa negara tempat putusan dijatuhkan, telah terikat dengan Indonesia dalam perjanjian mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.
Kemudian, setelah persyaratan dan dokumen tersebut telah diperiksa dan dipenuhi, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan. Dalam hal permohonan ditolak, pemohon dapat mengajukan upaya hukum berupa kasasi kepada Mahkamah Agung. Namun sebaliknya, apabila permohonan dikabulkan dan eksekuatur berhasil diterbitkan, maka terhadap penetapan tersebut, termohon tidak dapat mengajukan upaya banding maupun kasasi.[4]
Terakhir, setelah eksekuatur diterbitkan, pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang sesuai dengan lokasi objek eksekusi. Dalam tahap ini, sita eksekusi terhadap harta kekayaan termohon serta pelaksanaan putusan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.[5]
Salah satu contoh penerapan putusan arbitrase internasional yang cukup dikenal, adalah sengketa antara Karaha Bodas Company LLC melawan PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).[6] Putusan arbitrase ini dijatuhkan di Jenewa, Swiss, berdasarkan aturan UNCITRAL. Untuk memperoleh pembayaran, Karaha Bodas tidak hanya melakukan upaya pelaksanaan putusan di Indonesia, tetapi juga mengajukan pengakuan dan pelaksanaan di beberapa negara lain, termasuk Amerika Serikat, Hong Kong, Singapura, dan Kanada, terhadap aset-aset yang berada di yurisdiksi negara-negara tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat dilakukan di berbagai negara secara paralel sesuai lokasi aset pihak yang kalah.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Konvensi New York 1958 mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Mengesahkan 'Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards', yang Telah Ditandatangani di New York pada Tanggal 10 Juni 1958 dan Telah Mulai Berlaku Pada Tanggal 7 Juni 1959.
Referensi:
- Mutiara Hikmah. Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Indonesian Journal of International Law, Vol. 5, No. 2, 2008
- Nandang Sutrisno. Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia: Analisis Permasalahan. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 1, No. 1;
- Rachel Yohana. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing pada Perkara Penanaman Modal Asing di Indonesia (Studi Kasus Pertamina vs. Karaha Bodas Company). Tanjungpura Law Journal, Vol. 3, No. 2, 2019.
[1] Mutiara Hikmah. Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Indonesian Journal of International Law, Vol. 5, No. 2 (2008), hal. 322.
[3] Nandang Sutrisno. Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia: Analisis Permasalahan. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 1, No. 1, hal. 46.
[6] Rachel Yohana. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing pada Perkara Penanaman Modal Asing di Indonesia (Studi Kasus Pertamina vs. Karaha Bodas Company). Tanjungpura Law Journal, Vol. 3, No. 2 (2019), hal. 160.