Saatnya Merevisi UU Arbitrase dan 'Alternatif' Penyelesaian Sengketa: Menjawab Arah RPJPN 2025-2045
RPJPN 2025-2045 telah menetapkan arah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menjadi bagian d...
Tata Kelola Penyelesaian Sengketa yang Kokoh Dinilai Dapat Mendorong Investasi
Selama ini, praktik alternatif penyelesaian sengketa yang telah berjalan belum terstandarisasi, akib...
Dekan FHUI: Adhyaksa Chambers Bisa Perkuat Keadilan Ekonomi Nasional
Penyelesaian sengketa di dalam negeri dinilai dapat melindungi kepentingan ekonomi nasional sekaligu...
Adhyaksa Chambers, Wujud Nyata Transformasi Kejaksaan Menuju Pengarusutamaan ADR
RPJPN memandatkan kejaksaan untuk melakukan transformasi yang dapat mendukung percepatan investasi I...
Jamdatun Tegaskan Pembentukan Adhyaksa Chambers untuk Optimasi Penyelenggaraan ADR
Sejalan dengan RPJPN 2025-2045, kejaksaan membentuk Adhyaksa Chambers sebagai salah satu upaya trans...
Sengketa Bisnis Masih Pilih Forum Asing, Indonesia Perlu Berbenah
Penguatan infrastruktur, kualitas layanan, dan kepastian proses penyelesaian sengketa dinilai pentin...
Adhyaksa Chambers Disiapkan Jadi Penyedia Fasilitas Sengketa Alternatif di Indonesia
Investor butuh proses penyelesaian sengketa yang dapat dipercaya.
Sengketa Administrasi Pemerintahan Tak Bisa Langsung ke PTUN, Upaya Administratif Jadi Pintu Masuk
Penyelesaian sengketa pemerintahan tak selalu harus melalui pengadilan. Upaya administratif dan alte...














