Adhyaksa Chambers, Wujud Nyata Transformasi Kejaksaan Menuju Pengarusutamaan ADR
Terbaru

Adhyaksa Chambers, Wujud Nyata Transformasi Kejaksaan Menuju Pengarusutamaan ADR

RPJPN memandatkan kejaksaan untuk melakukan transformasi yang dapat mendukung percepatan investasi Indonesia melalui kepastian dan keadilan hukum yang dapat dicapai melalui mekanisme non-litigasi. Alhasil, kejaksaan membangun Adhyaksa Chambers untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

CR 36
Bacaan 4 Menit
Acara Academic Engagement Pembentukan Adhyaksa Chambers Tahun 2026 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) pada Senin (2/11). Foto: HFW
Acara Academic Engagement Pembentukan Adhyaksa Chambers Tahun 2026 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) pada Senin (2/11). Foto: HFW

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi memakan waktu yang cukup panjang dan biaya yang tidak sedikit. Pihak yang terlibat dalam sengketa ini tidak terkecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Apabila sengketa antarlembaga ini tidak segera usai, risiko reputasi di kalangan masyarakat dapat timbul.

Oleh karena itu, alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution/ADR) secara non-litigasi menjadi pilihan lain yang relevan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, yang memandatkan agar hukum tidak hanya berperan sebagai instrumen penegakan hukum, melainkan juga sebagai instrumen pembangunan nasional.

Sebagai instrumen pembangunan nasional, hukum harus melahirkan kepercayaan masyarakat agar kepercayaan tersebut dapat bertumbuh menjadi iklim investasi yang kondusif. Hukum yang pasti dan berkeadilan merupakan cikal bakal peningkatan investasi yang berujung pada pembangunan nasional.

Baca Juga:

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Adhyaksa, Rudi Pradisetia Sudirdja, memaparkan kerangka berpikir yang menghubungkan penguatan ADR dengan pembangunan Indonesia, khususnya pencapaian sasaran Indonesia Emas 2045. Dalam RPJPN, terdapat setidaknya tiga arah pembangunan kebijakan hukum di Indonesia.

Pertama, pembaruan hukum nasional melalui akselerasi pembaruan substansi hukum peninggalan kolonial. Kedua, transformasi sistem penuntutan. Ketiga, transformasi peran jaksa sebagai Advocaat Generaal.

Setiap arah pembangunan tersebut memiliki relevansi dengan penguatan ADR. Pembaruan hukum nasional mencakup pergeseran paradigma yang lebih mengedepankan penyelesaian sengketa melalui mekanisme ADR. Transformasi sistem penuntutan dilakukan dengan mengedepankan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dari aspek Advocaat Generaal, ADR didorong sebagai bentuk kehadiran negara sebelum masalah timbul melalui berbagai kewenangan yang dimiliki jaksa sebagai pengacara negara.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info