Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pidana

Forensik Pemalsuan Tanda Tangan

Forensik Pemalsuan Tanda Tangan
Forensik Pemalsuan Tanda Tangan

PERTANYAAN

Saya mau tanya, berapa lama hasil forensik pemalsuan tanda tangan keluar? Lalu, bagaimana jerat hukum bagi pelaku pemalsuan tanda tangan menurut KUHP dan UU 1/2023?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Togar S.M. Sijabat, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 18 Oktober 2016.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Hasil Forensik Pemalsuan Tanda Tangan

    Perlu diketahui sebelumnya, forensik merupakan salah satu metode ilmiah yang digunakan dalam proses pembuktian hukum, termasuk dalam perkara pemalsuan tanda tangan. Dalam kasus ini, tidak dapat dibuktikan hanya melalui pengamatan biasa karena secara visual dapat tampak sangat mirip dengan tanda tangan asli. Oleh karena itu, untuk membuktikan keabsahan atau kepalsuan tanda tangan tersebut, menurut hemat kami diperlukan pemeriksaan forensik oleh lembaga yang berwenang, yaitu Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Labfor Polri”). Sebagai informasi. Labfor Polri ini memiliki tugas dan fungsi dalam membina serta menyelenggarakan pemeriksaan ilmiah atas barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana.[1]

    Kemudian, dalam hal pemalsuan dokumen, pemeriksaan dilakukan oleh Bidang Dokumen Kriminalistik, yang mencakup analisis tulisan tangan, tanda tangan, dan hasil ketikan dokumen. Melalui pendekatan ilmiah seperti analisis tekanan goresan, arah penulisan, hingga karakteristik unik dari individu penulis, ahli forensik dapat menyimpulkan apakah suatu tanda tangan adalah asli atau hasil pemalsuan karena sejatinya untuk mengidentifikasikan tanda tangan kelihatannya seolah-olah sama tetapi pada kenyataan tidaklah sama.[2]

    Oleh karena itu, menjawab pertanyaan Anda mengenai berapa lama hasil forensik pemalsuan tanda tangan dikeluarkan, maka menurut hemat kami cepat atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk hasil forensik tersebut tergantung kelengkapan dokumen pembanding yang akan diperiksa dan Anda serahkan kepada penyidik kepolisian.

    Dengan demikian, perlu diperhatikan persyaratan barang bukti dokumen yang wajib memenuhi kelengkapan teknis sebagai berikut:[3]

    1. dokumen bukti yang dikirimkan adalah dokumen asli bukan merupakan tindasan karbon, faks atau fotokopi;
    2. dokumen bukti dilengkapi dengan dokumen pembanding collected dan requested yang valid;
    3. dokumen bukti berupa fotokopi hanya dapat diperiksa apabila tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah dokumen bukti merupakan fotokopi dari dokumen pembanding;
    4. untuk pemeriksaan fisik dokumen antara lain penghapusan, perubahan, penambahan/penyisipan atau ketidakwajaran lainnya cukup dikirim dokumen buktinya saja; dan
    5. Seluruh dokumen dikumpulkan dalam 1 amplop, tidak boleh dilipat, dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan segera dikirim ke Labfor Polri.

    Sepanjang penelusuran kami, cepat atau lambatnya hasil pemeriksaan forensik juga sangat dipengaruhi oleh volume pekerjaan yang sedang ditangani oleh Labfor Polri itu sendiri. Proses analisis tanda tangan bukanlah pekerjaan yang sederhana, mengingat bentuk dan tarikan-tarikan grafis pada suatu tanda tangan sangat kompleks dan sering kali bersifat unik serta individual.

    Di sisi lain, kesulitan bertambah ketika pemeriksa harus menganalisis spesifikasi dan permanensi dari suatu tanda tangan yang pada dasarnya tidak bisa lepas dari pengaruh kebiasaan motorik penandatangan. Penelitian oleh para ahli grafologi menunjukkan bahwa variasi dalam tulisan tangan seseorang, termasuk tanda tangan, pada akhirnya menjadi bagian dari kebiasaan yang tidak disadari (habitual) dan bersifat otomatis.

    Oleh karena itu, seorang pemeriksa dokumen forensik harus memiliki kemampuan untuk membedakan antara variasi yang wajar dengan indikasi pemalsuan. Pemeriksa harus mampu menentukan:[4]

    1. apakah variasi (perbedaan) yang muncul merupakan variasi yang wajar atau tidak;
    2. apakah variasi tersebut muncul secara berulang dan konsisten dalam dokumen pembanding; serta
    3. apakah variasi tersebut merupakan unsur grafis pribadi yang bersifat sangat individual.

    Analisis ini memerlukan ketelitian tinggi dan tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa, sehingga sangat wajar apabila dalam beberapa kasus hasil pemeriksaan membutuhkan waktu yang cukup panjang.

    Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Menurut KUHP dan UU 1/2023

    Menjawab pertanyaan selanjutnya, pada dasarnya, tindak pidana pemalsuan tanda tangan termasuk dalam tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 jo. Pasal 392 KUHP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 391 jo. Pasal 392 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[5] yaitu tahun 2026 berikut.

    KUHP

    UU 1/2023

    Pasal 263

    1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
    2. Pasal 263 ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Penjelasan dapat menimbulkan kerugian adalah seseorang dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan mendapatkan keuntungan yang mengakibatkan timbulnya kerugian.

    Pasal 391

    1. Setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbutkan kerugian, dipidana karena pemalsuan Surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar.[6]
    2. Setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1).

    Pasal 264

    1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:

    1. akta-akta otentik;
    2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
    3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dan suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
    4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
    5. surat kredit atau surat dagang untuk diedarkan.

    2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

    Pasal 392

    1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, setiap orang yang melakukan pemalsuan surat terhadap:

    1. akta autentik;
    2. surat utang atau sertifikat utang dari suatu Negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum;
    3. saham, Surat utang, sertifikat saham, sertifikat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau persekutuan;
    4. talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga salah satu Surat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti Surat tersebut;
    5. surat kredit atau Surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan;
    6. surat keterangan mengenai hak atas tanah; atau
    7. surat berharga lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

    2) Setiap Orang yang menggunakan Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

    Uraian pasal diatas tergolong sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Lebih lanjut, menurut R. Soesilo bentuk-bentuk pemalsuan surat itu dilakukan dengan cara:[7]

    1. membuat surat palsu, seperti membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
    2. memalsu surat, seperti mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu;
    3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
    4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak. Misalnya foto dalam ijazah sekolah.

    Berdasarkan uraian diatas, pemalsuan tanda tangan tergolong sebagai bentuk tindak pidana pemalsuan surat. Namun, perlu diingat bahwasanya tidak semua tanda tangan palsu atas suatu dokumen merupakan tindak pidana pemalsuan surat. Berikut adalah uraian mengenai surat surat yang dapat dikenai sanksi pidana dari pemalsuan surat sebagai berikut:[8]

    1. surat yang dapat menerbitkan hak, seperti ijazah, karcis tanda masuk, atau surat andil;
    2. surat yang dapat menerbitkan perjanjian, seperti surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan perjanjian lainnya;
    3. surat yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, seperti kwitansi, cek, dan lainnya;
    4. surat yang dapat dipergunakan sebagai suatu keterangan atas suatu peristiwa, seperti surat tanda kelahiran, buku kas, dan lainnya.

    Oleh karena itu, apabila hasil pemeriksaan forensik oleh Labfor Polri telah membuktikan secara sah bahwa telah terjadi pemalsuan tanda tangan, maka pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana telah diuraikan dalam sejumlah pasal di atas.

    Namun demikian, penting untuk ditekankan bahwa pemenuhan unsur kerugian menjadi syarat esensial dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan tanda tangan, khususnya apabila dikaitkan dengan delik materil yang menuntut adanya akibat nyata bagi pihak tertentu. Menurut hemat kami, tanpa adanya kerugian, maka pembuktian terhadap unsur tindak pidana pemalsuan tanda tangan tersebut menjadi lemah.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

    Referensi:

    1. Bramanda Wiratama (et.al). Peran Serta Proses Identifikasi Laboratorium Forensik dalam Penyelidikan Kasus Pemalsuan Surat dan Tanda Tangan, Jurnal Gema, Vol. 27, No. 50, 2015;
    2. R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991;
    3. Suardi dan Achmad Anwari. Penyidik Tulisan dan Tanda Tangan. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

    [2] Suardi dan Achmad Anwari. Penyidik Tulisan dan Tanda Tangan. Jakarta: Balai Pustaka, 2000, hal 10

    [3] Pasal 80 ayat (2) Perkapolri 10/2009

    [4] Bramanda Wiratama (et.al). Peran Serta Proses Identifikasi Laboratorium Forensik dalam Penyelidikan Kasus Pemalsuan Surat dan Tanda Tangan, Jurnal Gema, Vol. 27, No. 50, 2015, hal 1867

    [6] Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023

    [7] R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991, hal 195.

    [8] R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991, hal 195.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000