Pidana
Forensik Pemalsuan Tanda Tangan
Bacaan 17 Menit



Bacaan 17 Menit

Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Togar S.M. Sijabat, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 18 Oktober 2016.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Perlu diketahui sebelumnya, forensik merupakan salah satu metode ilmiah yang digunakan dalam proses pembuktian hukum, termasuk dalam perkara pemalsuan tanda tangan. Dalam kasus ini, tidak dapat dibuktikan hanya melalui pengamatan biasa karena secara visual dapat tampak sangat mirip dengan tanda tangan asli. Oleh karena itu, untuk membuktikan keabsahan atau kepalsuan tanda tangan tersebut, menurut hemat kami diperlukan pemeriksaan forensik oleh lembaga yang berwenang, yaitu Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Labfor Polri”). Sebagai informasi. Labfor Polri ini memiliki tugas dan fungsi dalam membina serta menyelenggarakan pemeriksaan ilmiah atas barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana.[1]
Kemudian, dalam hal pemalsuan dokumen, pemeriksaan dilakukan oleh Bidang Dokumen Kriminalistik, yang mencakup analisis tulisan tangan, tanda tangan, dan hasil ketikan dokumen. Melalui pendekatan ilmiah seperti analisis tekanan goresan, arah penulisan, hingga karakteristik unik dari individu penulis, ahli forensik dapat menyimpulkan apakah suatu tanda tangan adalah asli atau hasil pemalsuan karena sejatinya untuk mengidentifikasikan tanda tangan kelihatannya seolah-olah sama tetapi pada kenyataan tidaklah sama.[2]
Oleh karena itu, menjawab pertanyaan Anda mengenai berapa lama hasil forensik pemalsuan tanda tangan dikeluarkan, maka menurut hemat kami cepat atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk hasil forensik tersebut tergantung kelengkapan dokumen pembanding yang akan diperiksa dan Anda serahkan kepada penyidik kepolisian.
Dengan demikian, perlu diperhatikan persyaratan barang bukti dokumen yang wajib memenuhi kelengkapan teknis sebagai berikut:[3]
Sepanjang penelusuran kami, cepat atau lambatnya hasil pemeriksaan forensik juga sangat dipengaruhi oleh volume pekerjaan yang sedang ditangani oleh Labfor Polri itu sendiri. Proses analisis tanda tangan bukanlah pekerjaan yang sederhana, mengingat bentuk dan tarikan-tarikan grafis pada suatu tanda tangan sangat kompleks dan sering kali bersifat unik serta individual.
Di sisi lain, kesulitan bertambah ketika pemeriksa harus menganalisis spesifikasi dan permanensi dari suatu tanda tangan yang pada dasarnya tidak bisa lepas dari pengaruh kebiasaan motorik penandatangan. Penelitian oleh para ahli grafologi menunjukkan bahwa variasi dalam tulisan tangan seseorang, termasuk tanda tangan, pada akhirnya menjadi bagian dari kebiasaan yang tidak disadari (habitual) dan bersifat otomatis.
Oleh karena itu, seorang pemeriksa dokumen forensik harus memiliki kemampuan untuk membedakan antara variasi yang wajar dengan indikasi pemalsuan. Pemeriksa harus mampu menentukan:[4]
Analisis ini memerlukan ketelitian tinggi dan tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa, sehingga sangat wajar apabila dalam beberapa kasus hasil pemeriksaan membutuhkan waktu yang cukup panjang.
Menjawab pertanyaan selanjutnya, pada dasarnya, tindak pidana pemalsuan tanda tangan termasuk dalam tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 jo. Pasal 392 KUHP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 391 jo. Pasal 392 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[5] yaitu tahun 2026 berikut.
KUHP | UU 1/2023 |
Pasal 263
| Pasal 391
|
Pasal 264 1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:
2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. | Pasal 392 1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, setiap orang yang melakukan pemalsuan surat terhadap:
2) Setiap Orang yang menggunakan Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |
Uraian pasal diatas tergolong sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Lebih lanjut, menurut R. Soesilo bentuk-bentuk pemalsuan surat itu dilakukan dengan cara:[7]
Berdasarkan uraian diatas, pemalsuan tanda tangan tergolong sebagai bentuk tindak pidana pemalsuan surat. Namun, perlu diingat bahwasanya tidak semua tanda tangan palsu atas suatu dokumen merupakan tindak pidana pemalsuan surat. Berikut adalah uraian mengenai surat surat yang dapat dikenai sanksi pidana dari pemalsuan surat sebagai berikut:[8]
Oleh karena itu, apabila hasil pemeriksaan forensik oleh Labfor Polri telah membuktikan secara sah bahwa telah terjadi pemalsuan tanda tangan, maka pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana telah diuraikan dalam sejumlah pasal di atas.
Namun demikian, penting untuk ditekankan bahwa pemenuhan unsur kerugian menjadi syarat esensial dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan tanda tangan, khususnya apabila dikaitkan dengan delik materil yang menuntut adanya akibat nyata bagi pihak tertentu. Menurut hemat kami, tanpa adanya kerugian, maka pembuktian terhadap unsur tindak pidana pemalsuan tanda tangan tersebut menjadi lemah.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 10/2009”)
[2] Suardi dan Achmad Anwari. Penyidik Tulisan dan Tanda Tangan. Jakarta: Balai Pustaka, 2000, hal 10
[3] Pasal 80 ayat (2) Perkapolri 10/2009
[4] Bramanda Wiratama (et.al). Peran Serta Proses Identifikasi Laboratorium Forensik dalam Penyelidikan Kasus Pemalsuan Surat dan Tanda Tangan, Jurnal Gema, Vol. 27, No. 50, 2015, hal 1867
[5] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)
[6] Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023
[7] R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991, hal 195.
[8] R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991, hal 195.