Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Fungsi Adanya Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Fungsi Adanya Hierarki Peraturan Perundang-undangan

PERTANYAAN

Saya penasaran, kenapa dalam ilmu perundang-undangan dikenal hierarki peraturan perundang-undangan? Apa jadinya jika semua peraturan kedudukannya setara?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Menurut Hans Kelsen, dalam teorinya stufentheorie, norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis yang tersusun secara hierarkis. Akibat dari adanya jenjang norma, suatu norma yang berada di bawah tersebut berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Sebaliknya suatu norma juga menjadi sumber dan dasar bagi norma yang di bawahnya. Oleh karenanya norma memili dua wajah; yakni berdasar pada norma yang leih tinggi dan menjadi dasar bagi norma yang berada di bawahnya. Sumber/dasar tersebut akan terus ke atas hingga berhenti pada suatu norma yang paling tinggi yang disebut grundnorm.[1]

    Kemudian terdapat perkembangan teori jenjang selanjutnya juga diutarakan oleh Hans Nawiasky. Berbeda dengan Hans Kelsen, Nawiasky mengkhususkan norma hukum berjenjang pada norma hukum negara. Secara khusus, Nawiasky menyebutkan jenjang hierarki norma hukum negara terbagi menjadi 4 yaitu:

    1. staatfundamental norm;
    2. staatgurndgesetz;
    3. formelle gesetz;
    4. verordnung dan autonome satzung.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    A. Hamid S Attamimi berpendapat bahwa norma hukum negara di Indonesia, lebih tepat menggunakan teori Hans Nawiasky. Hal ini karena Hans Nawiasky memfokuskan pada hierarki norma pada norma hukum negara. Kemudian, Attamimi juga secara khusus menyebutkan bahwa di Indonesia, susunan norma secara berurutan dari atas yakni, Pancasila, batang tubuh UUD 1945, undang-undang, serta peraturan pelaksanaan (yakni peraturan delegasian dan atribusian).[2]

    Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 dinyatakan dengan tegas hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut.

    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
    3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
    4. Peraturan Pemerintah;
    5. Peraturan Presiden;
    6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
    7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

    Perlu diingat, peraturan yang berada susunan di bawah selalu berdasar pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang berada di susunan atas. Dasar kewenangan tersebut yang kemudian dikenal sebagai atribusi dan delegasi.[3]

    Baca juga: Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

    Menurut hemat kami, fungsi dari adanya jenjang (hierarki) atau lapisan norma nampak nyata. Peraturan yang lebih tinggi akan berlaku (prevail) dibanding peraturan di bawahnya. Selain itu, bersumber dan berdasar pada peraturan yang di atasnya memiliki makna bahwa peraturan yang di bawah tidak boleh melebihi atau bertentangan dengan “sumber dan dasar”-nya.

    Dengan adanya hierarki maka peraturan yang di bawah tidak dapat bertentangan dengan peraturan yang di atas. Apabila peraturan dibawah bertentangan, maka akan ada mekanisme judicial review atas peraturan yang tidak sejalan dengan norma yang ada diatas.

    Baca juga: Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior

    Jika kedudukan semua jenis peraturan perundang-undangan tidak berjenjang dan level nya adalah sama, maka tidak ada grundnorm (norma dasar) yang menjadi panduan yang diacu. Masing-masing norma dapat mengatur apapun dan dapat terjadi disharmonisasi diantara norma norma tersebut. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

    Uraian teori yang diperkenalkan oleh 3 (tiga) ahli di atas menjadi dasar mengapa adanya norma hukum dalam negara yang berjenjang dan berhierarki. Teori norma hukum yang berjenjang tersebutlah yang menjadikan dasar hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

        1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
        2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
        3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
        4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

    Referensi:

              1. Bagir Manan dan Kuntana Magnar. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni, 1997;
              2. Maria Farida Indrati Soeprapto. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2020.

    [1] Maria Farida Indrati Soeprapto. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2020, hlm. 46.

    [2] Maria Farida Indrati Soeprapto. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2020, hlm. 71.

    [3] Bagir Manan dan Kuntana Magnar. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni, 1997, hlm. 65.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000